Organisasi Nirlaba Beri Rekomendasi Atasi Polusi Udara Jakarta untuk Gubernur Terpilih

KOMPAS.com - Bicara Udara, organisasi nirlaba yang mengadvokasi peningkatan kualitas udara, menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung untuk menjawab permasalahan polusi udara.

Co-Founder Bicara Udara Novita Natalia mengatakan, isu polusi udara harus menjadi agenda utama dalam kepemimpinan baru.

"Kualitas udara di Jakarta tidak bisa lagi diabaikan. Kami berharap Gubernur Jakarta terpilih segera mengambil tindakan tegas dan menerapkan kebijakan yang efektif demi udara bersih dan sehat bagi seluruh warga," ucap Novita, sebagaimana dilansir Antara, Selasa (17/12/2024).

Bicara Udara mengusulkan, setidaknya ada sejumlah rekomendasi yang diusulkan untuk menangani polusi udara di Jakarta.

Baca juga: Perjanjian Polusi Plastik Global di Korea Selatan Gagal Capai Kesepakatan

1. Aplikasi pantau udara

Novita menyampaikan, aplikasi sistem Pantau Banjir Jakarta perlu direplikasi untuk pemantauan kondisi udara.

Pengembangan aplikasi pemantauan kondisi udara berfungsi untuk menyajikan data real-time mengenai kualitas udara dan mengidentifikasi titik sumber polusi.

2. Transparansi data

Transparansi data kualitas udara perlu dilakukan melalui integrasi data dari berbagai sumber seperti stasiun pemantauan kualitas udara (SPKU) milik pemerintah dan sensor independen berbiaya rendah. 

"Dengan data yang transparan dan terintegrasi, kita dapat mengidentifikasi sumber polusi dan menindaklanjutinya secara tepat," ujar Novita.

3. Sistem peringatan dini

Penguatan sistem peringatan dini dan diikuti penegakan hukum.

Menurut Novita, sistem itu akan membantu masyarakat lebih siap menghadapi kondisi polusi ekstrem sekaligus menekan sumber polusi.

Baca juga: Polusi Udara karena Kebakaran Berakibat 1,5 Juta Kematian Per Tahun

4. Kolaborasi

Polusi udara bersifat lintas batas. Maka, penting bagi Jakarta untuk berkolaborasi antarwilayah aglomerasi Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur).

kolaborasi tersebut dilakukan dalam hal inventarisasi emisi dan identifikasi sumber polusi udara lintas wilayah.

5. Kebijakan transportasi

Bicara Udara juga menyoroti sektor transportasi sebagai salah satu penyumbang polusi. 

Kebijakan seperti penerapan jalan berbayar elektronik (ERP), insentif tarif transportasi publik pada jam sibuk (penambahan rute JakLingko dan Feeder TransJabodetabek), pemberlakuan zona rendah emisi, evaluasi program uji emisi kendaraan serta distribusi BBM rendah sulfur menjadi langkah strategis untuk mengurangi emisi.

6. Transportasi publik

Novita berujar, masyarakat juga harus diberikan pilihan transportasi publik yang ramah lingkungan. 

Insentif dan kebijakan tarif akan mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

Baca juga: Pemensiunan PLTU Batu Bara Sejak 2024 Bisa Cegah 182.000 Kematian akibat Polusi

7. Sektor industri

Sementara itu, dalam menangani polusi dari sektor industri, Bicara Udara merekomendasikan sejumlah langkah.

Contohnya seperti pemasangan scrubber, relokasi industri pencemar berat ke luar kawasan padat penduduk, pencabutan izin industri yang terbukti menyebabkan polusi udara, serta peningkatan transparansi hasil evaluasi lingkungan.

8. Edukasi

Edukasi dan partisipasi publik dinilai sangat penting, khususnya dalam memerangi kebiasaan pembakaran sampah. 

Sistem pelaporan yang lebih efisien dan pemberlakuan denda maksimal sebesar Rp500.000 bagi pelanggar diyakini dapat memberikan efek jera.

Baca juga: Pertemuan Global Sepakati Perjanjian Atasi Polusi Plastik