Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/12/2024, 19:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Meski menjadi tanah yang paling subur dan kaya akan bahan organik, tanah hitam di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. 

Periset dari Pusat Riset Tanaman Pangan (PRTP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Destika Cahyana mengatakan, tanah hitam terancam konversi lahan bila tidak ada data yang valid.

Hal tersebut disampaikan Destika dalam webinar Pengelolaan Tanah Hitam Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Mitigasi Perubahan Iklim, Kamis (12/12/2024).

Baca juga: Mitigasi Rawan Bencana, Data Penurunan Muka Tanah Segera Diperbarui

Konversi lahan akan menyebabkan erosi dan membuat tanah hitam akan hilang, begitu juga stok karbonnya.

"Karena itu, identifikasi sebaran spasial dan proteksi tanah hitam sangat diperlukan," ujar Destika dikutip dari situs web BRIN.

Dia menambahkan, pihaknya telah melakukan pemetaan tanah hitam tahap pertama. Hasil dari pemetaan tersebut, Indonesia memiliki 6,3 juta hektare tanah hitam yang dapat ditemui di 14 provinsi.

Misalnya Aceh, beberapa wilayah di Jawa, Sulawesi, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta Papua. 

Baca juga: Kesehatan Tanah Menurun, Swasembada Pangan Butuh Lahan Sehat dan Produktif

"Sedangkan untuk tahap kedua, kami tengah melakukan klasifikasi di software SAGA dengan data DEM dan algoritma Landform. Kemudian pemisahan Mollisols dilakukan di software R dengan metode digital soil mapping atau machine learning," terangnya.

Contoh pengelolaan

Periset PRTP BRIN lainnya, Ahmad Suriadi, menjelaskan pengelolaan tanah hitam di NTB untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan. 

"Pengelolaan dilakukan dengan sistem gogorancah untuk tanah kering dan penanaman gora, agar petani tidak perlu menyiangi lahan saat kering," jelasnya. 

Ahmad juga menyarankan penggunaan herbisida selektif untuk menekan biaya penyiangan, serta teknik konservasi air dengan embung untuk meningkatkan produktivitas lahan tadah hujan.

Baca juga: Tingginya Kandungan Garam di Tanah Ancam Pertanian Global

Sementara itu, Tony Basuki dari PRTP BRIN memaparkan pengelolaan tanah hitam di NTT yang tersebar di pulau-pulau kecil. 

"Kami mengelola tanah dengan pendekatan berbasis pengetahuan dan kearifan lokal, seperti teknik aisuak untuk mengolah tanah berat. Teknik ini membantu menggemburkan tanah setelah hujan," ungkap Tony.

Di Lembah Palu Sulawesi Tengah, Syafruddin dari PRTP BRIN menjelaskan tanah hitam dimanfaatkan untuk hortikultura, perkebunan kakao, kopi, dan palawija.

"Pengelolaan tanah hitam di sini memerlukan pemupukan, teknik konservasi tanah dan air. Di samping itu juga diperlukan dukungan infrastruktur dan penyuluhan kepada petani," kata Syafruddin.

Ia mengajak masyarakat untuk merawat tanah hitam dan mendorong riset lebih lanjut guna meningkatkan produktivitas dan mendukung swasembada pangan nasional.

Baca juga: Lebih dari Separuh Tanah di Bumi Akan Mengering Permanen

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Produksi Listrik PLTS Lampaui PLTU Batu Bara di Uni Eropa

Produksi Listrik PLTS Lampaui PLTU Batu Bara di Uni Eropa

LSM/Figur
Bukan Tambang, Perguruan Tinggi Diminta Fokus Usaha Transisi Energi

Bukan Tambang, Perguruan Tinggi Diminta Fokus Usaha Transisi Energi

LSM/Figur
Eropa Larang BPA, Konsumen Indonesia Desak Pelabelan Galon Guna Ulang

Eropa Larang BPA, Konsumen Indonesia Desak Pelabelan Galon Guna Ulang

Pemerintah
Pemerintah Majukan Rencana Realisasi PLTN 3 Tahun, dari 2032 Jadi 2029

Pemerintah Majukan Rencana Realisasi PLTN 3 Tahun, dari 2032 Jadi 2029

Pemerintah
Pemprov Bali Larang Instansi Sediakan AMDK Plastik, Wajibkan Bawa Botol Minuman

Pemprov Bali Larang Instansi Sediakan AMDK Plastik, Wajibkan Bawa Botol Minuman

Pemerintah
Star Energy Geothermal Gandeng Perusahaan AS untuk Kembangkan Panas Bumi

Star Energy Geothermal Gandeng Perusahaan AS untuk Kembangkan Panas Bumi

Swasta
Pemerintah Tak Ambil Pusing soal AS Keluar dari Perjanjian Paris

Pemerintah Tak Ambil Pusing soal AS Keluar dari Perjanjian Paris

Pemerintah
Inikah Obat Krisis Iklim? CDR Serap Karbon 99.000 Kali Lebih Cepat dari Lautan

Inikah Obat Krisis Iklim? CDR Serap Karbon 99.000 Kali Lebih Cepat dari Lautan

Swasta
CO2 Terlalu Tinggi, Sulit Capai Target Pemanasan di Bawah 1,5 Derajat

CO2 Terlalu Tinggi, Sulit Capai Target Pemanasan di Bawah 1,5 Derajat

LSM/Figur
RUU Minerba Disahkan Jadi Usul Inisiatif DPR, Jatam: Bukan untuk Rakyat

RUU Minerba Disahkan Jadi Usul Inisiatif DPR, Jatam: Bukan untuk Rakyat

Pemerintah
AS Keluar Kesepakatan Paris: Perdagangan Karbon Jalan, JETP Terancam

AS Keluar Kesepakatan Paris: Perdagangan Karbon Jalan, JETP Terancam

Pemerintah
Danone Dukung Program Skrining Gratis Nasional dan Transformasi Kesehatan Kemenkes

Danone Dukung Program Skrining Gratis Nasional dan Transformasi Kesehatan Kemenkes

Swasta
Platform Fakta Iklim Hadir, Publik Bisa Cek Hoaks Iklim Lebih Mudah

Platform Fakta Iklim Hadir, Publik Bisa Cek Hoaks Iklim Lebih Mudah

Pemerintah
Pelancong Mau Bayar Lebih untuk Penerbangan Rendah Emisi

Pelancong Mau Bayar Lebih untuk Penerbangan Rendah Emisi

Pemerintah
100 Hari Prabowo Gibran, DMO Batu Bara Didesak Dievaluasi

100 Hari Prabowo Gibran, DMO Batu Bara Didesak Dievaluasi

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau