Celios: Mayoritas Dukung Pelibatan UMKM untuk Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, KOMPAS.com - Studi terbaru dari Center of Economic and Law Studies (Celios) menemukan, mayoritas masyarakat mendukung kebijakan berbasis ketahanan pangan lokal untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam studi terkait mitigasi risiko program Makan Bergizi Gratis, Celios menyebutkan bahwa 59 persen responden menolak bahan pangan impor dan menekankan pentingnya pemanfaatan produk lokal. 85 persen bahan baku Makan Bergizi Gratis berasal dari produk lokal dan UMKM.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengungkapkan, program tersebut harus berpihak pada peternak, petani lokal, maupun vendor UMKM yang berdekatan dengan lokasi sekolah.

“MBG jangan sampai menjadi celah masuknya berbagai pangan impor termasuk impor susu yang merugikan peternak lokal, berdampak ke berkurangnya serapan kerja, hingga mengancam stabilitas nilai tukar rupiah,” ujar Bhima dalam keterangan tertulis, Senin (30/12/2024).

Baca juga: CELIOS: Ekonomi Restoratif Bantu Dukung Program Makan Bergizi Gratis  

Bhima meminta pemerintah menetapkan regulasi terkait batas minimum pihak lokal dalam pengadaan bahan baku. Adapun pemerintah menganggarkan Rp 71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis pada 2025.

Studi ini juga menunjukkan harapan masyarakat agar program MBG dipisahkan dari politik. Dalam studinya, peneliti mencatat sebanyak 46 persen masyarakat menyoroti risiko inefisiensi penyaluran. Sementara, empat dari 10 responden khawatir dengan risiko korupsi.

Studi juga memperkirakan potensi kerugian hingga Rp 8,5 triliun pada 2025 apabila MBG tetap berjalan dengan skema sentralistik yang diusulkan saat ini.

“Risiko inefisiensi anggaran juga harus diwaspadai, terutama terkait distribusi rantai pasok yang terlalu panjang, yang bisa memperburuk ketepatan sasaran dan menghambat keberlanjutan program ini,” kata Direktur Keadilan Fiskal Celios Media Wahyudi Askar.

Baca juga: Pemerintah Akan Beri Literasi Digital ke Pemasok Makan Bergizi Gratis 

Studi Celios juga menemukan bahwa 79 persen masyarakat menolak opsi pembiayaan melalui utang luar negeri, mendesak pemerintah mencari solusi pembiayaan yang berkelanjutan. Sebanyak 56 persen responden menyarankan MBG dimulai secara bertahap untuk mengurangi risiko kebocoran dana dan inefisiensi.

Rentan Dikorupsi

Peneliti Celios Bakhrul Fikri menilai, dana program MBG rentan dikorupsi. Risiko korupsi, kata dia, terdapat pada skema penyaluran dengan birokrasi yang panjang.

“Melihat track record korupsi pengadaan barang dan jasa selama ini, maka tingkat korupsinya bisa signifikan. Selain itu, belum ada prosedur dalam antisipasi pemalsuan data dan pengawasan pengelolaan dana,” ucap Bakhrul.

“Terakhir, daripada menyalurkan MBG melalui unit baru yang sentralistik, sebaiknya disalurkan langsung ke sekolah” imbuh dia.

Celios pun menekankan agar uji coba program MBG dimanfaatkan untuk merumuskan dengan matang teknis pelaksanaannya.

Baca juga: Aruna dan KKP Dukung Program Makan Bergizi Gratis lewat Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan