Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 8 Januari 2025, 07:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mendorong semua daerah mengadopsi sistem pengelolaan sampah menjadi listrik.

Dia mencontohkan salah satu sistem pengelolaan sampah menjadi listrik seperti di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo, Surabaya, Jawa Timur.

"Sistem pengelolaan sampah di TPA Benowo dapat diduplikasi di berbagai daerah sebagai langkah mendukung ketahanan energi nasional yang selaras dengan program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto," kata Zulhas di sela kunjungan ke TPA Benowo di Surabaya, Selasa (7/1/2025).

Baca juga: Atasi Masalah Sampah Plastik, PGN Gelar Edukasi Urban Farming untuk Warga Gunungpati Semarang

Dia mengatakan, sistem pengelolaan sampah menjadi energi listrik di Kota Surabaya dapat menjadi solusi permasalahan sampah di berbagai wilayah seiring dengan pertumbuhan penduduk.

Pasalnya, kata Zulhas, ketika ekonomi tumbuh dan penduduk tambah banyak, sampah yang dihasilkan turut bertambah.

"Dengan adanya sistem pengelolaan sampah menjadi energi listrik, kota akan menjadi bersih. Di sisi lain masyarakat tentu menjadi lebih sehat dan paling penting tidak mencemari air lingkungan dan lainnya," ujar Zulhas, sebagaimana dilansir Antara.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan sistem pengelolaan sampah menjadi energi listrik di TPA Benowo sudah diakui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) karena teknologinya sama dengan Singapura.

Baca juga: Mulai Januari 2025 Warga Jakarta Wajib Pilah Sampah jika Tak Mau Kena Retribusi

"Kunjungan Pak Menko Pangan untuk memastikan sistem pengelolaan sampah di sini bisa diterapkan di wilayah Indonesia untuk mengatasi masalah sampah. Karena Pak Menteri KLHK juga menyampaikan tidak boleh lagi pengelolaan sampah menggunakan open dumping (pembuangan terbuka) tetapi harus berbasis teknologi," ujarnya.

Ia menjelaskan penerapan pengelolaan sampah menjadi energi listrik di TPA Benowo cukup efektif untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Surabaya.

Eri berujar, sistem yang diterapkan tidak menimbulkan sampah kembali tetapi justru menghasilkan energi listrik.

Dia menambahkan, produksi sampah dari waktu ke waktu terus bertambah.

Baca juga: Timbulan Sampah Diprediksi 55.000 Ton Selama Nataru

"Dulu sampah di Surabaya 1.300 ton per hari, waktu saya menjabat wali kota pertama kali meningkat 1.400 ton per hari lalu sekarang menjadi 1.600 ton per hari. Hal ini karena penduduk Kota Surabaya juga bertambah dari 2,8 juta menjadi 3,2 juta. Pengelolaan sampah ini efektif karena menghasilkan listrik," katanya.

Ia mengatakan selama ini Pemkot Surabaya terus berupaya menerapkan reuse, reduce, recycle, dan replace (4R) dalam pengelolaan sampah.

Hal ini dimulai dari setiap RW yang sudah memiliki bank sampah sebagai salah satu upaya memilah dan mengolah sampah secara terpadu.

"Sekarang di setiap RW sudah ada bank sampahnya untuk memilah dan mengolah. Saya berharap sampah penduduk bisa berkurang, target kami dari 1.600 ton menjadi 1.400 per hari," ujarnya.

Baca juga: Volume Limbah Meningkat, Pengelola Rest Area Tol Perlu Pilah Sampah

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Bobibos Diklaim Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penjelasan BRIN
Bobibos Diklaim Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penjelasan BRIN
LSM/Figur
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
Swasta
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Pemerintah
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
Pemerintah
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Pemerintah
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Swasta
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Pemerintah
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
Pemerintah
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Pemerintah
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
LSM/Figur
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Swasta
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Pemerintah
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Pemerintah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pemerintah
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau