Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepemimpinan Perempuan di Sektor Bisnis Perlu Didorong

Kompas.com - 21/02/2025, 09:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong kepemimpinan perempuan di sektor bisnis lewat kerja sama dengan salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UN Women.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata mengatakan, kemitraan ini menjadi elemen dari transformasi BUMN.

Selama ini, Kementerian BUMN memiliki berbagai program yang bertujuan memberdayakan perempuan dengan menggandeng berbagai mitra.

Baca juga: Pemerintah Daerah Perlu Pahami Perspektif Gender saat Pembuatan Kebijakan

Salah satu hasil dari program pemberdayaan perempuan dari kementerian adalah komunitas Srikandi BUMN.

Dalam kerja sama dengan UN Women, organisasi ini memiliki kerangka kerja yang melihat bagaimana organisasi korporasi seharusnya memiliki program dengan pengembangan perempuan.

Dengan bermitra bersama UN Women, diharapkan Kementerian BUMN bisa bergerak ke arah yang lebih baik.

"Sehingga, nanti kita akan semakin baik lagi, semakin inklusif, semakin memberikan kesempatan pada perempuan untuk bisa berkontribusi berkarya dengan lebih baik lagi," kata Tedi, sebagaimana dilansir Antara, Kamis (20/2/2025).

Baca juga: BNI Implementasikan Kesetaraan Gender di Ruang Kerja

Terlebih, lanjut Tedi, perempuan dan laki-laki memiliki peran yang berbeda. Ia meyakini pihaknya harus lebih peka untuk bisa memberikan tempat kerja dan hubungan kerja yang lebih baik untuk keberadaan perempuan.

Kemitraan ini menetapkan kerangka kerja sama untuk menciptakan lingkungan inklusif bagi pemberdayaan perempuan

Lingkungan inklusif tersebut meliputi pengembangan dan implementasi penguatan kapasitas dalam praktik bisnis yang responsif gender di seluruh lingkungan BUMN.

Selanjutnya, berkolaborasi dalam penelitian untuk meninjau dan mengembangkan kebijakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Baca juga: Desentralisasi Energi Terbarukan Butuh Penguatan Inklusi Gender

Selain itu, asistensi teknis untuk mendukung Srikandi BUMN dalam mengadopsi dan mengintegrasikan Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Perempuan (WEPs) ke dalam praktik dan budaya bisnis.

Sejak 2021, UN Women dan Srikandi BUMN telah bekerja sama untuk mempromosikan kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan di BUMN melalui WEPs.

Diinisiasi oleh UN Women dan UN Global Compact, WEPs memberikan panduan bagi perusahaan untuk mendorong kesetaraan gender di tempat kerja, tempat usaha, dan komunitas.

Baca juga: Kesenjangan Gender di Sektor Pendidikan STEM Masih Tinggi

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Akademisi: Program Hilirisasi Mineral Tetap Bisa Jaga Kelestarian Alam Indonesia
Akademisi: Program Hilirisasi Mineral Tetap Bisa Jaga Kelestarian Alam Indonesia
BUMN
Otorita Pengelola Pantura Jawa Fokus Bangun Tanggul Laut untuk Jaga Ekosistem Pesisir
Otorita Pengelola Pantura Jawa Fokus Bangun Tanggul Laut untuk Jaga Ekosistem Pesisir
Pemerintah
4 Ha TN Lore Lindu Rusak karena Ditambang, Pelaku terancam 10 Tahun Penjara
4 Ha TN Lore Lindu Rusak karena Ditambang, Pelaku terancam 10 Tahun Penjara
Pemerintah
Kemenhut Pastikan Belum Ada Izin Pemanfaatan Hutan di Pulau Sipora Mentawai
Kemenhut Pastikan Belum Ada Izin Pemanfaatan Hutan di Pulau Sipora Mentawai
Pemerintah
Kebakaran Hutan di Uni Eropa Capai Level Terburuk Sepanjang Sejarah
Kebakaran Hutan di Uni Eropa Capai Level Terburuk Sepanjang Sejarah
Pemerintah
Krisis Iklim Tingkatkan Kasus Kecelakaan di Laut dan Perburuk Kehidupan Nelayan
Krisis Iklim Tingkatkan Kasus Kecelakaan di Laut dan Perburuk Kehidupan Nelayan
LSM/Figur
Demi Capai Target Emisi, China Bangun PLTS Terbesar di Dunia
Demi Capai Target Emisi, China Bangun PLTS Terbesar di Dunia
Pemerintah
Krisis Iklim Jadi Tantangan Pengembangan Ekonomi Hijau di Kabupaten Sigi
Krisis Iklim Jadi Tantangan Pengembangan Ekonomi Hijau di Kabupaten Sigi
Pemerintah
Perdagangan Karbon Belum Bergairah, Padahal Butuh Rp 4.000 T untuk Pangkas Emisi
Perdagangan Karbon Belum Bergairah, Padahal Butuh Rp 4.000 T untuk Pangkas Emisi
Pemerintah
Survei: Publik di Negara Berkembang Lebih Percaya Ilmuwan Jadi Sumber Informasi Iklim
Survei: Publik di Negara Berkembang Lebih Percaya Ilmuwan Jadi Sumber Informasi Iklim
Pemerintah
Inovasi Baru, Ilmuwan Bikin Alat untuk Perkirakan Dampak Sosial Kekeringan
Inovasi Baru, Ilmuwan Bikin Alat untuk Perkirakan Dampak Sosial Kekeringan
Pemerintah
Cegah Dominasi Industri Monokultur, Daerah Perlu Diversifikasi Komoditas
Cegah Dominasi Industri Monokultur, Daerah Perlu Diversifikasi Komoditas
Pemerintah
KLH: RI Butuh Rp 4.000 Triliun untuk Penuhi Target NDC Iklim
KLH: RI Butuh Rp 4.000 Triliun untuk Penuhi Target NDC Iklim
Pemerintah
Krisis Iklim Picu Gangguan Tikus di Kota-Kota Besar Dunia
Krisis Iklim Picu Gangguan Tikus di Kota-Kota Besar Dunia
Pemerintah
Berdiri Kokoh, Jembatan Berkahf Jadi Harapan Baru untuk Warga di Musi Rawas
Berdiri Kokoh, Jembatan Berkahf Jadi Harapan Baru untuk Warga di Musi Rawas
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau