Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Separuh Negara Dunia Tak Punya Rencana Perlindungan Biodiversitas

Kompas.com - 25/02/2025, 16:41 WIB
Monika Novena,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

Sumber Guardian

“Mengelola keanekaragaman hayati bukanlah tugas yang mudah, keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan harus dijaga, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia,” demikian pernyataan Indonesia dalam pertemuan itu.

Baca juga: Konsumsi Negara Kaya Hancurkan Biodiversitas Negara Berkembang

Brian O'Donnell, direktur Campaign for Nature, mengatakan, negara-negara tidak berada di jalur yang tepat untuk memenuhi komitmen global 30 persen karena terkait dengan kurangnya keuangan dari negara-negara kaya untuk membantu negara lain memenuhi target, dan kurangnya keterlibatan dari para pemimpin dunia.

"Ini penting jika kita ingin mencegah kepunahan puluhan ribu spesies dan mempertahankan layanan yang disediakan oleh alam yang utuh seperti penyerbukan, penyaringan air dan udara, pertahanan badai, dan pencegahan pandemi," katanya.

Inger Andersen, direktur eksekutif Program Lingkungan PBB, menambahkan bahwa angka pemantauan pada kawasan lindung menunjukkan adanya kemajuan, dengan 17,6 persen daratan dan 8,4 persen lautan berada dalam perlindungan.

Namun, ia mengatakan masih banyak yang perlu dilakukan.

“30 by 30 adalah target global dan cara negara-negara menerapkannya di tingkat nasional akan berbeda di seluruh dunia, tergantung pada situasi nasional. Target harus membantu mendorong tindakan, tetapi tidak boleh melemahkan upaya konservasi lain atau dianggap sebagai hal yang terpisah,” katanya.

“Tanpa melindungi alam, kita tidak akan dapat mencapai tujuan iklim dan pembangunan kita,” tambah Inger.

Baca juga: Perubahan Iklim Pengaruhi Produksi Kakao, Termasuk Indonesia

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

KLH Pantau 343 TPA 'Open Dumping' yang Tidak Kelola Sampah

KLH Pantau 343 TPA "Open Dumping" yang Tidak Kelola Sampah

Pemerintah
Danantara Perlu Dorong Produksi 'Green Steel', Ubah PLN Jadi Net Zero

Danantara Perlu Dorong Produksi "Green Steel", Ubah PLN Jadi Net Zero

Pemerintah
Proyek Energi Terbarukan Ancam Operasional Teleskop Terbesar Dunia

Proyek Energi Terbarukan Ancam Operasional Teleskop Terbesar Dunia

Pemerintah
Sektor Hijau Tumbuh 3 Kali Lipat di Inggris, Menkeu Sampai Ganti Pernyataan

Sektor Hijau Tumbuh 3 Kali Lipat di Inggris, Menkeu Sampai Ganti Pernyataan

Pemerintah
Separuh Negara Dunia Tak Punya Rencana Perlindungan Biodiversitas

Separuh Negara Dunia Tak Punya Rencana Perlindungan Biodiversitas

Pemerintah
Antioksidan Buah dan Bunga Bisa Tangkal Efek Negatif Mikroplastik

Antioksidan Buah dan Bunga Bisa Tangkal Efek Negatif Mikroplastik

LSM/Figur
Pertama di Indonesia, PLTS dengan Baterai dalam Kontainer Dibangun di Jambi

Pertama di Indonesia, PLTS dengan Baterai dalam Kontainer Dibangun di Jambi

Swasta
Menakar Potensi Danantara untuk Dukung Transisi Energi

Menakar Potensi Danantara untuk Dukung Transisi Energi

Pemerintah
Peran Filantropi Bangun Ketahanan Pangan dari Desa

Peran Filantropi Bangun Ketahanan Pangan dari Desa

LSM/Figur
Pembangunan Lintasan Ikan Masih Minim Keterlibatan Masyarakat

Pembangunan Lintasan Ikan Masih Minim Keterlibatan Masyarakat

Pemerintah
Masyarakat Adat Jadi Kunci Kedaulatan Pangan, RUU Mendesak Disahkan

Masyarakat Adat Jadi Kunci Kedaulatan Pangan, RUU Mendesak Disahkan

LSM/Figur
Implementasi B50 Butuh Tambahan Lahan Sawit 2,3 Juta Hektar, 4 Kali Luas Pulau Bali

Implementasi B50 Butuh Tambahan Lahan Sawit 2,3 Juta Hektar, 4 Kali Luas Pulau Bali

Pemerintah
Waspada Banjir Rob pada 24 Februari-5 Maret, Ini 17 Wilayah Berpotensi Terdampak

Waspada Banjir Rob pada 24 Februari-5 Maret, Ini 17 Wilayah Berpotensi Terdampak

Pemerintah
Kepala Daerah Didesak Bereskan 5 Masalah terkait Krisis Iklim di Jabodetabek

Kepala Daerah Didesak Bereskan 5 Masalah terkait Krisis Iklim di Jabodetabek

Pemerintah
Energi Terbarukan Diklaim Lebih Menguntungkan Dari Teknologi Penangkapan Karbon

Energi Terbarukan Diklaim Lebih Menguntungkan Dari Teknologi Penangkapan Karbon

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau