Menhut: Ada 7 Hektare Lahan Perhutanan Sosial untuk Petani

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, menyebutkan bahwa terdapat 7 hektare lahan Perhutanan Sosial yang bisa digarap oleh petani.

Program tersebut sejalan dengan arahan presiden terkait ketahanan pangan nasional dengan memanfaatkan potensi hutan.

"Saat ini, masih ada sekitar 7 juta hektare lahan yang dapat diakses oleh petani, di samping 8 juta hektare yang sudah dimanfaatkan sebelumnya," ungkap Raja Juli dalam keterangannya, Senin (17/3/2025).

Dia menjelaskan, Perhutanan Sosial memberikan akses pemanfaatan lahan bagi petani untuk menanam berbagai komoditas pangan seperti sorgum, sagu, serta jagung.

Program Perhutanan Sosial sendiri bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu contohnya ialah penanaman sorgum oleh kelompok petani hutan PKTHMTB di Karawang, Jawa Barat.

Sorgum telah dianggap sebagai tanaman dengan banyak manfaat yang bisa mendukung ketahanan pangan Indonesia.

"Tanaman ini dapat menjadi substitusi beras, pakan ternak, bahan baku bioetanol, hingga gula," ucap Raja Juli.

"Keunggulan lainnya, satu kali tanam sorgum dapat menghasilkan tiga kali panen, berbeda dengan jagung yang hanya satu kali panen per siklus tanam," imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon, berpandangan selain diversifikasi pangan, Perhutanan Sosial juga membuka peluang hilirisasi produk pertanian hingga sektor kuliner dan industri lainnya.

Baca juga: Pertamina Gelar 337 Penanaman Pohon, Dukung Gerakan Perhutanan Sosial 

"Dengan potensi lahan yang luas, kita dapat mengembangkan berbagai jenis tanaman yang mendukung ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor,” tutur Fadli.

Lahan untuk Padi Gogo

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengidentifikasi 1,1 juta hektare lahan yang dapat ditanami padi varietas gogo secara agroforestri.

"Selama ini ada potensi kehutanan yang belum dimaksimalkan fungsinya. Oleh karena itu saya diminta presiden untuk memaksimalkan fungsi hutan," kata Raja Juli, Kamis (6/2/2025).

Dia menyampaikan, sistem agroforestri memungkinkan pemanfaatan lahan yang terdegradasi dengan menanam pohon hutan bersama tanaman pangan seperti padi gogo dan jagung.

Langkah tersebut untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan dan meningkatkan produksi pangan. Raja Juli pun memastikan bahwa pemerintah tidak akan membuka hutan.

“Tetapi justru merevitalisasi dan mereboisasi hutan yang memang sudah terdegradasi baik karena faktor alam, kebakaran hutan, dan illegal logging sehingga sudah menjadi hamparan yang terbuka," sebut Raja Juli.

Ia menuturkan, pendekatan agroforestri pangan akan diperkuat melalui program perhutanan sosial yang menjadi kebijakan nasional. Perhutanan sosial dimaksudkan mendorong masyarakat di sekitarnya mengelola hutan secara berkelanjutan.

Adapun akses pengelolaan perhutanan sosial diproyeksikan mencapai 8,3 juta hektare. Melalui program ini, Kemenhut mencadangkan 1,9 juta hektare untuk pengembangan agroforestri pangan dengan melibatkan lebih dari 1,4 juta kepala keluarga.

Baca juga: Luas Perhutanan Sosial Indonesia Bisa Ditingkatkan Jadi 15 Juta Hektar