Menghitung Untung Rugi Energi Nuklir bagi Indonesia

Oleh Agus Hasan*

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia resmi memasukkan energi nuklir ke dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024, yang merupakan dokumen kebijakan jangka panjang sektor kelistrikan.

Dalam rencana ini, pemerintah menargetkan listrik dari energi nuklir mencapai hampir 8 persen dari total kapasitas pembangkit listrik nasional pada 2060.

Nuklir rencananya akan menjadi pemasok listrik dasar (baseload) untuk memastikan kesetabilan di tengah upaya transisi energi dan pencapaian target nol emisi.

Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia membutuhkan pasokan energi yang stabil dan terjangkau untuk mendukung pertumbuhan industri. Tapi pertanyaannya: apakah energi nuklir adalah pilihan yang tepat?

Belajar dari krisis energi Eropa

Tragedi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Chernobyl 1986 dan Fukushima 2011 menunjukkan dampak fatal dari kegagalan teknis, bencana alam, atau kesalahan manusia dalam mengelola reaktor nuklir.

Baca juga: 20 Persen Listrik Lampung Sudah Berasal dari Energi Terbarukan

Selain risiko keamanan yang tinggi, kritikus juga sering menyoroti modal awal jumbo untuk membangun reaktor nuklir yang mencapai 10 miliar dollar AS atau Rp 163,9 triliun per gigawatt (GW), dengan masa pembangunan sekitar 8-10 tahun.

Namun, krisis energi di Eropa akibat perang Ukraina membuka mata banyak negara soal pentingnya pasokan energi yang stabil. Untuk itu, setiap negara harus berpikir ulang dalam menyusun strategi untuk beralih ke energi yang lebih bersih.

Prancis, misalnya, memutuskan tetap mempertahankan reaktor nuklirnya, yang kini menyuplai hampir 70 persen dari total listrik negara.

Sementara Jerman kukuh memilih menghapus energi nuklir sepenuhnya pada tahun 2023 dan beralih pada energi terbarukan variabel (VRE) seperti tenaga angin dan surya. Sayangnya, produksi listrik dari dua energi ini kurang stabil lantaran bergantung pada kondisi cuaca.

Selama periode “Dunkelflaute" — saat intensitas matahari dan angin sangat rendah — produksi listrik di Jerman turun drastis. Untuk mengatasi kekurangan pasokan, Jerman akhirnya bergantung pada impor listrik dari negara tetangga seperti Prancis dan Swedia, yang mayoritas menggunakan tenaga nuklir.

Ketergantungan ini menyebabkan harga listrik di Jerman melonjak drastis, hingga mencapai 936 Euro/MWh atau Rp 16,6 juta per MWh selama dunkelflaute pada Desember tahun lalu. Angka ini tertinggi dalam 18 tahun terakhir.

Dari Jerman, banyak negara Eropa akhirnya belajar bahwa transisi ke energi terbarukan harus mempertimbangkan keseimbangan antara energi baseload dan VRE. Menurut sejumlah studi, komposisi bauran energi idealnya 60–70 persen energi baseload dan 30–40 persen VRE.

Kebutuhan energi 2050: EBT tidak akan cukup