Potensi Tambang dan Hutan

Kegiatan IUPHHK-HA dilakukan melalui inventarisasi hutan menyeluruh berkala pada seluruh areal kerja.

Pembatasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada hutan produksi meliputi pembatasan luasan; pembatasan jumlah Perizinan Berusaha; dan penataan lokasi dengan jangka waktu konsesi paling lama 90 tahun.

Pembatasan luasan PBPH diberikan paling luas 50.000 Ha, kecuali untuk wilayah Papua dapat diberikan paling luas 100.000 Ha.

Pembatasan jumlah Perizinan Berusaha dapat diberikan paling banyak 2 (dua) Perizinan Berusaha. Setiap pemegang PBPH pada hutan produksi (termasuk IUPHHK-HA) wajib membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PNBP untuk kegiatan IUPHHK-HA adalah Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IPBPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan penerimaan dari denda pelanggaran; dan penerimaan dari pelayanan dokumen angkutan hasil hutan dan dokumen penjaminan legalitas ekspor hasil hutan.

Dampak ekologis dan sosial

Secara ekologis, dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan akan lebih besar kerusakannya dibandingkan dengan IUPHHK-HA dalam kawasan hutan. 

Dalam kegiatan pertambangan, baik dengan pola pertambangan bawah tanah, apalagi dengan pola terbuka dapat dipastikan bahwa vegetasi kayu-kayu dalam kawasan tersebut akan dilakukan tebang habis.

Sementara dalam IUPHHK-HA, kegiatan penebangan/pemanenan kayunya telah menggunakan sistem silvikultur (penanaman kembali) untuk memulihkan kawasan hutannya sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.

Sistem silvikultur dalam pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi paling sedikit meliputi a. Sistem Silvikultur tebang habis permudaan buatan; b. Sistem Silvikultur tebang habis permudaan alam; c. Sistem Silvikultur tebang pilih tanam Indonesia; d. Sistem Silvikultur tebang jalur tanam Indonesia; e. Sistem Silvikultur tebang pilih tanam jalur; dan f. Sistem Silvikultur tebang rumpang.

Baca juga: Raja Ampat, Ekstraktivisme, dan Oligarki Pertambangan

Meski dalam kegiatan pertambangan juga diwajibkan untuk mereklamasi bekas tambangnya, untuk memperbaiki atau memulihkan kemballi lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya (UU No. 41/1999 pasal 44).

Namun, proses pemulihan (recovery) menjadi kawasan hutan akan membutuhkan waktu yang sangat lama bila dibandingkan dengan kegiatan IUPHHK-HA dalam kawasan hutan.

Kesimpulannya dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan akan lebih besar dibandingkan dengan kegiatan IUPHHK, meskipun dalam skala luas IUPHHK-HA lebih masif.

Secara sosial, dampak buruk kegiatan pertambangan dan IUPHHK sama-sama menggusur masyarakat adat yang ada di dalam dan sekitar kawasan hutan yang menjadi pusat kegiatan pertambangan dan IUPHHK.

Fakta membuktikan bahwa selama ini kedua kegiatan pertambangan maupun IUPHHK-HA secara langsung maupun tidak langsung telah menggusur masyarakat adat yang telah bermukim dan menggantungkan hidupnya dalam kawasan hutan tersebut.

Konflik tenurial ini tidak akan terjadi apabila sebelum masuknya kedua kegiatan tersebut, masyarakat adat diajak bicara dan dicarikan jalan keluar oleh pemerintah sebelum izin kegiatan tersebut terbit.