Menteri LH: 10.997 Hektare Lahan Kebakaran, 27 Perusahaan Diperiksa

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai 10.997 hektare pada Januari-Agustus 2025. Selama periode tersebut, petugas telah melakukan 1.667 operasi pengendalian karhutla.

Setidaknya, saat ini pihaknya tengah memeriksa 27 perusahaan terkait insiden tersebut.

“Proses pendalaman terhadap 27 perusahaan masih berlangsung. Kami masih membutuhkan uji laboratorium dan pengumpulan keterangan tambahan," kata Hanif dalam keterangannya, Kamis (7/8/2025).

Baca juga: Menteri LH: Teknologi Kunci Atasi Karhutla, Deteksi Dini hingga Modifikasi Cuaca

Dia menyebut, pemeriksaan akan rampung dalam satu hingga dua bulan. Dari 27 perusahaan, 11 di antaranya sudah disegel.

"Proses penegakan hukum berupa sanksi administratif tetap berjalan, dan pemerintah memastikan penegakan hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel," jelas Hanif.

Dia menyatakan, penegakan hukum kasus karhutla menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020. Karenanya, KLH dan Polri bekerja sama menindak tegas pemegang izin atau konsesi yang membiarkan terjadinya karhutla.

Penindakan dilakukan berdasarkan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak, yakni tidak diperlukan pembuktian adanya unsur kesengajaan.

Berdasarkan catatan, KLH telah menyegel empat perusahaan sawit atas kasus karhutla di Riau. Perusahaan itu antara lain PT Adei Crumb Rubber, PT Multi Gambut Industri, PT Tunggal Mitra Plantation, serta PT Sumatera Riang Lestari.

Baca juga: Dua Perusahaan Disegel karena Picu Karhutla Seluas 430 Hektare

Sementara, Kementerian Kehutanan menyegel dua perusahaan yakni PT FWL di Sambas, dan PT CMI di Sanggau, Kalimantan Barat. Lainnya, PT DRT, Rokan Hilir, PT RUJ, Dumai, dan PT SAU di Pelalawan, Riau.

Karhutla di Kalsel

Terbaru, Hanif meninjau kondisi karhutla di Kalimantan Selatan. Kawasan ini memiliki luas 3,8 juta ha dan 326.000 ha lahan gambut yang menjadi barometer nasional penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Hingga 4 Agustus 2025, tercatat 73 kejadian karhutla dengan luas mencapai 155 ha. Data menunjukkan, Kalsel memiliki 16 hotspot atau titik panas tingkat sedang dari satelit NOAA20, serta 24 hotspot tingkat sedang dari satelit SNPP.

"Meski tak ditemukan hotspot tingkat tinggi, kewaspadaan ditingkatkan karena Kalimantan Selatan diprediksi memasuki status merah dalam fire danger rating system dalam satu-dua hari ke depan," ungkap Hanif.

Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kemarau di sebagian Kalsel akan berlanjut hingga pertengahan September 2025, terutama di bagian timur seperti Kotabaru dan Kota Kudu.

Baca juga: Dampak Berlapis Karhutla, Bunuh Harimau dan Hanguskan Habitatnya

Kondisi cuaca hingga 12 Agustus diprediksi tidak mendukung terbentuknya awan hujan, sehingga potensi kebakaran sangat tinggi.

Karena itu, pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), menyediakan dua helikopter water bombing, hingga armada tambahan untuk penanganan darurat karhutla.