Studi: Pajak Karbon Kadang Bukan untuk Iklim, Cuma Demi Cuan

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa 12 dari 19 negara yang awalnya memiliki pajak karbon rendah, pada tahun 2023 masih menerapkan pajak di bawah standar patokan.

Selain itu, banyak dari negara-negara tersebut tetap mempertahankan pengecualian pajak yang besar.

"Hal ini menunjukkan bahwa banyak pajak karbon tidak dirancang terutama atau sama sekali untuk mengurangi emisi," kata Lilliestam.

Baca juga: Negara Berkembang Kecewa, Pajak Karbon Pelayaran Dinilai Kurang Ambisius

"Dari 25 sistem pajak karbon nasional yang ada, hampir setengah dari pajak tersebut tetap berada di bawah ambang batas yang secara signifikan memengaruhi emisi, bahkan setelah beberapa pajak karbon rendah awalnya ditingkatkan," terangnya.

Namun studi ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada 19 pajak karbon nasional yang awalnya rendah.

Oleh karena itu, temuannya tidak secara langsung berkaitan dengan perdagangan emisi, pajak karbon subnasional, atau empat negara yang menerapkan pajak karbon tinggi di atas patokan, seperti Swedia dan Jerman.

"Meningkatnya jumlah negara yang menerapkan sistem penetapan harga karbon, pada prinsipnya, adalah kabar baik. Ini menunjukkan bahwa perlindungan iklim telah masuk dalam agenda politik di seluruh dunia," kata Lilliestam.

"Namun, keberadaan instrumen-instrumen ini saja tidak banyak mengungkapkan potensi mereka dalam memfasilitasi transisi cepat menuju emisi nol-bersih, karena mungkin saja instrumen-instrumen tersebut dirancang untuk tujuan lain," paparnya lagi.

Lilliestam menambahkan apabila alasan utama suatu pajak karbon bukan untuk aksi iklim, tarifnya bisa saja terus rendah selama bertahun-tahun.

Kondisi ini memungkinkan negara untuk 'bersembunyi' di balik keberadaan pajak tersebut, dan menunda implementasi kebijakan iklim transformatif yang lebih ambisius dan sangat dibutuhkan.

Baca juga: Dukung Transisi Menuju Net Zero, PFI Gandeng Asosiasi Ahli Emisi Karbon