Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dekarbonisasi Berpotensi Naikkan Angka Kemiskinan, Peneliti Desak Kebijakan Khusus

Kompas.com - 12/09/2025, 07:36 WIB
Monika Novena,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

Sumber PHYSORG

KOMPAS.com - Seiring dengan makin seringnya kejadian cuaca ekstrem dan menguatnya dampak perubahan iklim, negara-negara di seluruh dunia makin gencar dalam upaya dekarbonisasi.

Secara khusus, Perjanjian Paris 2016 mewakili upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dengan membatasi kenaikan suhu rata-rata global agar tetap jauh di bawah 2 derajat C.

Namun, kekhawatiran tentang biaya ekonomi dari transisi ini semakin meningkat.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa upaya mitigasi emisi gas rumah kaca yang ketat dapat menyebabkan kenaikan harga makanan dan energi, yang memperburuk kemiskinan dan ketidaksetaraan.

Sementara itu bagaimana mengatasi dampak sosial ini dalam konteks dekarbonisasi di seluruh lapisan masyarakat masih belum jelas.

Sebagai respons terhadap kekhawatiran tersebut, tim peneliti internasional yang dipimpin oleh Shiya Zhao dari Universitas Kyoto dan International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) di Austria melakukan sebuah studi komprehensif untuk mengukur dampak dekarbonisasi.

Baca juga: Hidrogen Hijau Jadi Solusi Dekarbonisasi Industri di Negara Berkembang

Tujuan mereka adalah untuk mengarahkan perumusan kebijakan menuju jalur mitigasi perubahan iklim yang berkelanjutan dan adil.

"Efek samping yang tidak disengaja pada individu dan sistem yang rentan sering kali sulit dideteksi tanpa penelitian berbasis model," jelas Zhao dikutip dari Phys, Rabu (10/9/2025)

"Tim kami bertekad untuk berbagi wawasan ilmiah dengan masyarakat agar dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih adil dan efektif," katanya lagi.

Tim peneliti kemudian mengembangkan dua model simulasi sistem ekonomi-energi dan satu model simulasi pendapatan-pengeluaran rumah tangga. Tujuannya adalah untuk mengukur dampak dekarbonisasi global terhadap kemiskinan dan ketidaksetaraan di 180 negara.

Dengan menggunakan model-model tersebut, para peneliti menganalisis skenario di mana masyarakat tetap mengandalkan bahan bakar fosil, dan skenario di mana target dekarbonisasi mendalam berhasil dicapai.

Dalam skenario yang terakhir, mereka juga meneliti bagaimana pendapatan dari pajak karbon bisa dimanfaatkan untuk mengatasi dampak sosial.

Temuan tersebut mengungkapkan bahwa mendistribusikan kembali pendapatan domestik dari pajak karbon kepada kelompok berpendapatan rendah dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan di banyak negara. Namun, pendekatan ini saja tidak akan cukup.

Meskipun dekarbonisasi masyarakat adalah masalah yang mendesak, studi ini menunjukkan bahwa hal itu bisa memperburuk kemiskinan dan memperlebar ketidaksetaraan di beberapa negara berpendapatan rendah, jika kebijakan iklim tidak dirancang dan diterapkan dengan hati-hati.

India dan negara-negara lain di Asia, serta Afrika Sub-Sahara, tampaknya sangat rentan.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Cerita dari Desa Watulabara di NTT, Merdeka dari Krisis Air
Cerita dari Desa Watulabara di NTT, Merdeka dari Krisis Air
Swasta
Satgas Lingkungan Berkelanjutan Pergubi Arusutamakan Isu Iklim dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi
Satgas Lingkungan Berkelanjutan Pergubi Arusutamakan Isu Iklim dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi
LSM/Figur
Greenpeace: KTT ke-27 ASEAN Jadi Momentum Hentikan Kabut Asap Lintas Batas
Greenpeace: KTT ke-27 ASEAN Jadi Momentum Hentikan Kabut Asap Lintas Batas
LSM/Figur
Tren Kepunahan Melambat, Tapi Ancaman Aktivitas Manusia Tetap Tinggi
Tren Kepunahan Melambat, Tapi Ancaman Aktivitas Manusia Tetap Tinggi
Pemerintah
Perusahaan Bahan Bakar Fosil Wajib Kembangkan Teknologi Penghilang Karbon
Perusahaan Bahan Bakar Fosil Wajib Kembangkan Teknologi Penghilang Karbon
Pemerintah
Pajak Makanan, Solusi Ganda Selamatkan Nyawa Sekaligus Iklim
Pajak Makanan, Solusi Ganda Selamatkan Nyawa Sekaligus Iklim
Pemerintah
Mengubah Wajah Kampung Nelayan di Pesisir untuk Entaskan Kemiskinan
Mengubah Wajah Kampung Nelayan di Pesisir untuk Entaskan Kemiskinan
Pemerintah
Ancaman Abadi Sampah Plastik, Bertahan di Permukaan Laut Lebih dari 100 Tahun
Ancaman Abadi Sampah Plastik, Bertahan di Permukaan Laut Lebih dari 100 Tahun
LSM/Figur
Pemerintah Singapura: Dekarbonisasi Penting, Tapi Tak Boleh Korbankan Semua Hal
Pemerintah Singapura: Dekarbonisasi Penting, Tapi Tak Boleh Korbankan Semua Hal
Pemerintah
Sembcorp Luncurkan Proyek Energi Bersih Berskala Besar di Jurong Island
Sembcorp Luncurkan Proyek Energi Bersih Berskala Besar di Jurong Island
Swasta
Kasus Radiasi Cikande Jadi Peringatan, BRIN Minta Daerah Ekspor Perketat Pengawasan
Kasus Radiasi Cikande Jadi Peringatan, BRIN Minta Daerah Ekspor Perketat Pengawasan
Pemerintah
SIEW 2025: Singapura Perkuat Konektivitas Energi dengan Asean untuk Maksimalkan Energi Terbarukan
SIEW 2025: Singapura Perkuat Konektivitas Energi dengan Asean untuk Maksimalkan Energi Terbarukan
Pemerintah
BSN Dorong Tata Kelola Sertifikasi Produk yang Baik, Industri TIC Diminta Jaga Iklim Usaha
BSN Dorong Tata Kelola Sertifikasi Produk yang Baik, Industri TIC Diminta Jaga Iklim Usaha
Swasta
KLH Relokasi 91 Warga Cikande, Dekontaminasi Area Terus Digencarkan
KLH Relokasi 91 Warga Cikande, Dekontaminasi Area Terus Digencarkan
Pemerintah
SIEW 2025: Mengintip Upaya Singapura Maksimalkan Renewable Energy untuk Ketahanan Energi
SIEW 2025: Mengintip Upaya Singapura Maksimalkan Renewable Energy untuk Ketahanan Energi
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau