Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dekarbonisasi Berpotensi Naikkan Angka Kemiskinan, Peneliti Desak Kebijakan Khusus

Kompas.com - 12/09/2025, 07:36 WIB
Monika Novena,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

Sumber PHYSORG

Selain itu, redistribusi pendapatan dari pajak karbon dapat efektif dalam mengimbangi dampak buruk kebijakan dalam jangka pendek, tetapi mungkin tidak cukup untuk sepenuhnya memberantas kemiskinan di banyak negara.

Baca juga: Pangkas Emisi Sektor Industri, Pemerintah Buat Roadmap Dekarbonisasi

Studi ini pun menyoroti bahwa di banyak negara berkembang, mencapai transisi dekarbonisasi yang adil memerlukan desain kebijakan yang cermat, yang tidak hanya mencakup perubahan dalam sistem energi, tetapi juga kerja sama internasional yang kuat yang mempertimbangkan isu-isu pembangunan sosial.

"Sangat penting untuk mengeksplorasi kebijakan iklim dan langkah-langkah penanggulangannya dari berbagai perspektif," kata Zhao.

"Upaya semacam itu harus melampaui evaluasi saat ini dan bergerak menuju pemahaman serta respons yang lebih komprehensif di tingkat masyarakat," tambahnya.

Penting untuk dicatat bahwa, meskipun studi ini berfokus pada dampak yang terkait dengan dekarbonisasi, kemiskinan dan ketidaksetaraan juga sangat dipengaruhi oleh dampak dari perubahan iklim itu sendiri, yang berada di luar cakupan analisis ini.

Penelitian di masa depan harus bertujuan untuk memasukkan efek-efek ini.

Penelitian ini dipublikasikan di jurnal Cell Reports Sustainability.

Baca juga: Sederet Tantangan Dekarbonisasi Transportasi, dari Bahan Bakar sampai Insentif EV

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
6 Tersangka Penambang Emas Ilegal di TN Meru Betiri Terancam 15 Tahun Penjara
6 Tersangka Penambang Emas Ilegal di TN Meru Betiri Terancam 15 Tahun Penjara
Pemerintah
Dari Limbah Jadi Harapan: Program FABA PLN Buka Jalan Kemandirian Warga Binaan
Dari Limbah Jadi Harapan: Program FABA PLN Buka Jalan Kemandirian Warga Binaan
BUMN
Hari Ozon Sedunia, Belantara Foundation Gandeng Vanfu Tanam Pohon di Riau
Hari Ozon Sedunia, Belantara Foundation Gandeng Vanfu Tanam Pohon di Riau
LSM/Figur
Di Tengah Gencarnya Jargon Karbon Biru, Mangrove dan Lamun Menyusut
Di Tengah Gencarnya Jargon Karbon Biru, Mangrove dan Lamun Menyusut
Pemerintah
UNICEF Ungkap Paradoks Malnutrisi: Obesitas Lebih Banyak daripada Kurang Gizi
UNICEF Ungkap Paradoks Malnutrisi: Obesitas Lebih Banyak daripada Kurang Gizi
Pemerintah
Pemotongan Dana Pendidikan Global Berpotensi Sebabkan 6 Juta Anak Putus Sekolah
Pemotongan Dana Pendidikan Global Berpotensi Sebabkan 6 Juta Anak Putus Sekolah
Pemerintah
GLF, Forum Bentang Alam Global, Tunjuk Orang Indonesia Jadi Direktur
GLF, Forum Bentang Alam Global, Tunjuk Orang Indonesia Jadi Direktur
LSM/Figur
29 Izin untuk Budidaya Udang, Usaha Perikanan Terkendala Regulasi
29 Izin untuk Budidaya Udang, Usaha Perikanan Terkendala Regulasi
Pemerintah
Studi EY: Mayoritas Perusahaan akan Tingkatkan Anggaran Keselamatan Kerja
Studi EY: Mayoritas Perusahaan akan Tingkatkan Anggaran Keselamatan Kerja
Pemerintah
Transformasi Biru Cegah Biaya 35 Persen PDB akibat Pangan Tak Sehat
Transformasi Biru Cegah Biaya 35 Persen PDB akibat Pangan Tak Sehat
LSM/Figur
Dekarbonisasi Berpotensi Naikkan Angka Kemiskinan,  Peneliti Desak Kebijakan Khusus
Dekarbonisasi Berpotensi Naikkan Angka Kemiskinan, Peneliti Desak Kebijakan Khusus
Pemerintah
KKP Siapkan 17 Lokasi Karbon Biru, dari Pesisir Jawa hingga Situs Warisan Dunia
KKP Siapkan 17 Lokasi Karbon Biru, dari Pesisir Jawa hingga Situs Warisan Dunia
Pemerintah
Kerusakan Alam Berpotensi Rugikan Industri Global hingga 430 Miliar Dolar AS per Tahun
Kerusakan Alam Berpotensi Rugikan Industri Global hingga 430 Miliar Dolar AS per Tahun
Pemerintah
Bakoel Bamboe Nusantara Hadir di IKN, Tawarkan Kuliner Ramah Lingkungan
Bakoel Bamboe Nusantara Hadir di IKN, Tawarkan Kuliner Ramah Lingkungan
Swasta
KKP Jelaskan Tanggul Beton di Cilincing Kantongi Izin, Siapa Pemiliknya?
KKP Jelaskan Tanggul Beton di Cilincing Kantongi Izin, Siapa Pemiliknya?
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau