Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KKP Gandeng Jepang untuk Ekonomi Biru, Kembangkan SDM-Bangun Infrastruktur

Kompas.com, 9 Oktober 2025, 14:44 WIB
Zintan Prihatini,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Japan International Cooperation Agency atau JICA untuk program Ekonomi Biru melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, mengatakan pengembangan SDM dilakukan dalam rangka pembangunan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) di enam lokasi.

SKPT itu antara lain terbangun di Sabang, Aceh; Natuna, Riau; Morotai, Maluku Utara; Moa, Maluku Barat Daya; Biak, Papua; dan, Saumlaki, Maluku.

"Proyek utamanya adalah proyek pembangunan infrastruktur untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas pendukung proyek-proyek SKPT. Sejalan dengan proyek tersebut, kami BPPSDM KP mendapat bantuan berupa technical cooperation untuk menyiapkan SDM di enam lokasi SKPT tersebut," ujar Nyoman saat ditemui di KKP, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).

Baca juga: Riau Bisa Dongkrak Ekonomi Biru, Bersaing dengan Singapura

Nyoman menyebutkan bahwa kerja sama terjalin sejak 2021 lalu, namun sempat terhenti lantaran pandemi Covid-19. KKP dan JICA kemudian intensif memberikan pelatihan kepada masyarakat pesisir dan pegawai KKP sendiri pada 2022.

"Harapannya pelaku mendapat teknologi-teknologi adaptif inovatif dari Jepang, officer bisa melakukan keberlanjutan yang harapannya nanti SKPT tersebut diresemikan, ini mereka bisa langsung tune in untuk memanfaatkan SKPT tersebut," tutur dia.

Pelatihan ini tidak hanya dilakukan di Indonesia, melainkan juga di Jepang. Peserta mempelajari teknologi yang berpotensi diadopsi di setiap SKPT milik KKP.

"Kalau officer-nya bisa langsung tune in, copy paste operasional yang ada di pelabuhan-pelabuhan yang sudah established. Kemudian bagi masyarakatnya, tentunya mereka akan mendapat benefit dari pelatihan yang diberikan oleh ahli Jepang, bagaimana penanganan tuna supaya tetap fresh," jelas Nyoman.

Dalam implementasinya, BPPSDM KP melibatkan tiga balai pelatihan utama yang bertugas memberikan pelatihan teknis dan manajerial kepada pelaku serta pejabat daerah yang akan mengelola SKPT.

Selain penguatan kapasitas SDM, proyek kerja sama KKP–JICA mencakup pilot project inovatif di sejumlah lokasi, seperti uji model pengelolaan kawasan, peningkatan efisiensi penangkapan, hingga penguatan koperasi nelayan.

"Proyek yang dibiayai dari pendanaan pemerintah Jepang ini dalam rangka untuk membangun fasilitas SPPT di 6 lokasi tersebut, tentunya kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang andal yang bisa menggerakkan SKPT tersebut," ucap Nyoman.

Baca juga: 4 Alasan Tahun 2025 Jadi Titik Balik Ekonomi Biru

Sementara itu, Team Leader Intem Consulting JICA, Yukiyasu Niwa menyatakan kerja sama telah menghasilkan sejumlah capaian penting terutama dalam peningkatan keterampilan teknis dan manajerial di berbagai bidang perikanan. Setidaknya ada empat bidang pelatihan yang dilakukan yakni teknik perikanan, termasuk teknik penanganan di atas kapal, serta pengolahan produk perikanan.

"Ketiga adalah untuk pengelolaan koperasi perikanan, dan yang terakhir untuk pengelolaan pelabuhan. Peserta berhasil mencapai indikator penilaian dengan baik," ungkap Yukiyasu.

Proyek juga menghasilkan Rencana Pengembangan SDM Perikanan Jangka Menengah dan Panjang, yang telah diserahkan kepada BPPSDM KP sebagai panduan strategis pengembangan SDM sektor kelautan.

Rencana ini merupakan rangkuman dari seluruh pekerjaan yang telah dilakukan berupa rencana aksi dan pembelajaran selama pelaksanaan. Kegiatan awalnya digelar untuk melatih instruktur BPPSDM yang membina para penyuluh di lapangan.

"Dengan bantuan para penyuluh inilah kami berusaha bisa meningkatkan kemampuan mulai ketua yang berkerja untuk perikanan, koperasi, dan juga kepada ibu-ibu yang turut membantu melakukan kegiatan pelatihan perikanan," papar Yukiyasu.

"Nanti dari mereka yang mendapatkan pelatihan tahap pertama, diharapkan turut bisa menyebar luaskan ilmu yang telah mereka ke para pelaku pemilik usaha," imbuh dia.

Baca juga: WWF: Koridor Harimau Terputus, Dampak Genetik dan Ekologinya Serius

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
SBTi Rilis Peta Jalan untuk Industri Kimia Global
SBTi Rilis Peta Jalan untuk Industri Kimia Global
Pemerintah
Bukan Murka Alam: Melacak Jejak Ecological Tech Crime di Balik Tenggelamnya Sumatra
Bukan Murka Alam: Melacak Jejak Ecological Tech Crime di Balik Tenggelamnya Sumatra
Pemerintah
Agroforestri Sawit: Jalan Tengah di Tengah Ancaman Banjir dan Krisis Ekosistem
Agroforestri Sawit: Jalan Tengah di Tengah Ancaman Banjir dan Krisis Ekosistem
Pemerintah
Survei FTSE Russell: Risiko Iklim Jadi Kekhawatiran Mayoritas Investor
Survei FTSE Russell: Risiko Iklim Jadi Kekhawatiran Mayoritas Investor
Swasta
Tuntaskan Program KMG-SMK, BNET Academy Dorong Penguatan Kompetensi Guru Vokasi
Tuntaskan Program KMG-SMK, BNET Academy Dorong Penguatan Kompetensi Guru Vokasi
Swasta
Harapan Baru, Peneliti Temukan Cara Hutan Tropis Beradaptasi dengan Iklim
Harapan Baru, Peneliti Temukan Cara Hutan Tropis Beradaptasi dengan Iklim
Pemerintah
Jutaan Hektare Lahan Sawit di Sumatera Berada di Wilayah yang Tak Layak untuk Monokultur
Jutaan Hektare Lahan Sawit di Sumatera Berada di Wilayah yang Tak Layak untuk Monokultur
LSM/Figur
Industri Olahraga Global Bisa Jadi Penggerak Konservasi Satwa Liar
Industri Olahraga Global Bisa Jadi Penggerak Konservasi Satwa Liar
Swasta
FAO: Perluasan Lahan Pertanian Tidak Lagi Memungkinkan
FAO: Perluasan Lahan Pertanian Tidak Lagi Memungkinkan
Pemerintah
Banjir Sumatera Disebabkan Kerusakan Hutan, Anggota DPR Ini Minta HGU Ditiadakan
Banjir Sumatera Disebabkan Kerusakan Hutan, Anggota DPR Ini Minta HGU Ditiadakan
Pemerintah
Pupuk Indonesia: Jangan Pertentangkan antara Pupuk Organik dan Kimia
Pupuk Indonesia: Jangan Pertentangkan antara Pupuk Organik dan Kimia
BUMN
PLN Kelebihan Pasokan, Proyek WtE Dikhawatirkan Hanya Bakar Uang
PLN Kelebihan Pasokan, Proyek WtE Dikhawatirkan Hanya Bakar Uang
LSM/Figur
Ekonomi Hijau Diprediksi Capai 7 Triliun Dolar AS per Tahun pada 2030
Ekonomi Hijau Diprediksi Capai 7 Triliun Dolar AS per Tahun pada 2030
Pemerintah
Skema Return dan Reuse Disebut Bisa Kurangi Polusi Plastik dalam 15 Tahun
Skema Return dan Reuse Disebut Bisa Kurangi Polusi Plastik dalam 15 Tahun
Pemerintah
Ketika Anak-anak Muda Mulai Berinisiatif untuk Lestarikan Lingkungan...
Ketika Anak-anak Muda Mulai Berinisiatif untuk Lestarikan Lingkungan...
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau