Banjir di Aceh dan Sumatera, WALHI Soroti Deforestasi 1,4 Juta Hektar dan Krisis Iklim
KOMPAS.com - Dampak banjir bandang di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat beberapa hari terakhir diperparah krisis iklim yang dipicu kebijakan bercorak ekonomi-politik.
Siklon tropis Senyar, yang sebenarnya fenomena langka, terbentuk seiring semakin tingginya pemanasan muka air laut akibat krisis iklim. Siklon tropis yang biasanya terjadi di lautan dan kawasan pesisir, saat ini mulai sering ke daratan akibat krisis iklim.
Baca juga:
- Mengapa Banjir Bandang di Sumatera Barat Berulang? Ini Menurut WALHI
- Bencana Banjir Tamparan Pembelajaran
"Apa yang pernah terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh itu sangat miris ya. (Terjadi) dua minggu setelah konferensi dunia yang membahas soal krisis iklim (KTT COP 30)," ujar Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Uli Arta Siagian dalam konferensi pers, Senin (1/12/2025).
Banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat
Infrastruktur ekologis rapuh, berkaitan erat dengan deforestasi
Di sisi lain, infrastruktur ekologis di daratan, seperti hutan, sudah tidak mampu menahan daya rusak dari siklon tropis.
Infrastruktur ekologis yang rapuh meningkatkan kerentanan dalam menghadapi berbagai ancaman iklim, seperti siklon tropis, La Nina, dan El Nino.
Sebaliknya, penguatan infrastruktur ekologis menjadi bagian dari upaya adaptasi dan mitigasi krisis iklim.
Foto udara sampah dari kayu gelondongan yang hanyut di danau Singkarak di Nagari Muaro Pingai, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Minggu (30/11/2025). Sampah kayu gelondongan tersebut menumpuk di sepanjang jalur banjir bandang beberapa hari terakhir. ANTARA FOTO/Wawan Kurniawan/Lmo/nzKerapuhan infrastruktur ekologis di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat erat kaitannya dengan deforestasi. Berdasarkan data WALHI, selama periode 2016-2025, deforestasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1,4 juta hektar.
Selain itu, banyak izin usaha yang diberikan pemerintah untuk kegiatan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Pegunungan Bukit Barisan, di antaranya sektor pertambangan, perkebunan sawit, dan proyek energi.
WALHI mencatat ada lebih dari 600 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang kegiatan eksploitasi SDA-nya memperparah kerapuhan infrastruktur ekologis.
"Jadi memang kebijakan-kebijakan nasional yang menargetkan pertumbuhan ekonomi delapan persen sebenarnya mempengaruhi kerentanan kita dan memicu krisis iklim semakin parah ya," ucap Uli.
Ia menganggap, target pertumbuhan ekonomi delapan persen bisa mengancam jutaan penduduk Indonesia dalam empat tahun ke depan, tidak hanya di ketiga provinsi tersebut.
Hal ini mengingat logika pertumbuhan ekonomi senantiasa berupaya menggenjot produksi dan konsumsi secara beriringan. Kenaikan produksi akan berdampak terhadap eksploitasi SDA untuk memenuhi peningkatan konsumsi.
Sebagai informasi, pada awal Oktober 2025 lalu, pemerintah menyampaikan akan menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai delapan persen pada 2029, dilaporkan oleh Kompas.com, Kamis (2/10/2025).
Baca juga:
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
