Editor
JAKARTA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui United Nations Development Programme (UNDP) memperingatkan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (AI) berpotensi memicu era baru divergensi atau pelebaran kesenjangan pembangunan antarnegara.
Risiko tersebut muncul karena kemampuan negara-negara dalam memanfaatkan AI saat ini sangat timpang.
Temuan itu disampaikan dalam laporan “The Next Great Divergence: Why AI May Widen Inequality Between Countries”, yang dirilis pada 2 Desember 2025 waktu New York.
Baca juga: UE Prioritaskan Penggunaan AI Lokal di Sektor Strategis
Laporan ini menyebutkan bahwa tanpa kebijakan yang kuat dan inklusif, teknologi AI dapat memperburuk ketimpangan ekonomi, kapabilitas penduduk, dan sistem tata kelola.
Menurut UNDP, kawasan Asia-Pasifik menjadi pusat transisi AI global karena dihuni lebih dari 55 persen populasi dunia dan mencatat pertumbuhan cepat dalam penggunaan serta inovasi AI.
China, misalnya, menyumbang hampir 70 persen paten AI global dan terdapat lebih dari 3.100 perusahaan rintisan AI baru di enam ekonomi kawasan.
UNDP memperkirakan AI dapat meningkatkan pertumbuhan PDB tahunan Asia-Pasifik hingga 2 persen dan menaikkan produktivitas sektor seperti kesehatan dan keuangan hingga 5 persen.
ASEAN sendiri diproyeksikan berpeluang menambah nilai ekonomi hampir 1 triliun dollar AS dalam satu dekade mendatang.
Meski demikian, UNDP menekankan bahwa jutaan pekerjaan, terutama yang dipegang perempuan dan anak muda, berisiko terdisrupsi tanpa tata kelola AI yang etis dan inklusif.
“AI melaju sangat cepat sementara banyak negara masih berada di garis start,” kata Kanni Wignaraja, UN Assistant Secretary-General dan Direktur Regional UNDP Asia-Pasifik dalam keterangan resmi Senin (1/12/2025).
Laporan itu mengingatkan bahwa keberhasilan banyak negara berpenghasilan rendah berpotensi tergerus, jika akses terhadap infrastruktur digital, keterampilan, dan daya komputasi tidak segera diperkuat.
UNDP juga menyoroti risiko lain dari ekosistem AI, seperti meningkatnya kebutuhan energi dan air untuk mengoperasikan sistem berbasis komputasi tinggi.
“Perkembangan AI harus berjalan seiring dengan penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab,” ujar Sara Ferrer Olivella, UNDP Indonesia Resident Representative.
Baca juga: Studi KPMG: Sistem AI Mampu Pangkas Energi Bangunan Hingga 30 Persen
Ia menekankan pentingnya negara, termasuk Indonesia, mengintegrasikan perencanaan air, energi, dan pangan dalam pengembangan AI.
Laporan tersebut memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan. Pekerjaan yang digeluti perempuan disebut hampir dua kali lebih rentan terhadap otomatisasi, sementara anak muda usia 22–25 tahun mulai mengalami penurunan kesempatan kerja di sektor yang sangat terekspos AI.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya