Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Petani Rumput Laut di Indonesia Belum Ramah Lingkungan, Masih Terhalang Biaya

Kompas.com, 17 Desember 2025, 12:58 WIB
Manda Firmansyah,
Ni Nyoman Wira Widyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Petani rumput laut di Indonesia dinilai masih terkendala modal awal yang tinggi untuk beralih ke budi daya ramah lingkungan.

"Untuk investasi awal itu dianggap mahal, sangat berat dirasakan oleh pembudidaya," ujar Direktur Rumput Laut Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Nono Hartanto dalam webinar, Selasa (16/13/2025).

Baca juga:

Kendala modal awal memaksa petani rumput laut untuk memilih botol plastik bekas sebagai pelampung, yang turut menyumbang sampah. 

Botol plastik bekas yang digunakan para petani cenderung lebih murah dibanding pelampung modern berbahan High Density Polyethylene (HDPE). Sebagai perbandingan, harga botol plastik bekas sekitar Rp 2.500, sedangkan harga pelampung berbahan HDPE sekitar Rp 12.000-Rp 13.000.

Padahal pelampung HDPE sebenarnya lebih awet dan bisa dipakai berulang kali hingga di atas 10 tahun, sedangkan botol plastik bekas hanya bisa dipakai selama tiga sampai empat bulan saja.

Dalam jangka panjang, pelampung berbahan HDPE sesungguhnya lebih murah daripada botol plastik bekas.

Untuk mempromosikan budi daya rumput laut ramah lingkungan, diperlukan skema pembiayaan untuk pembudidaya berskala kecil agar dapat membeli pelampung berbahan HDPE.

Baca juga:

Keterbatasan menyalurkan bibit rumput laut

Ilustrasi petani rumput laut. Petani rumput laut di Indonesia masih kesulitan beralih ke budi daya ramah lingkungan karena tingginya modal.Dok. Wikimedia Commons/Chrisila Wentiasri Ilustrasi petani rumput laut. Petani rumput laut di Indonesia masih kesulitan beralih ke budi daya ramah lingkungan karena tingginya modal.

Pembudidaya rumput laut berskala kecil perlu dapat mengakses bibit rumput laut yang unggul dan adaptif terhadap krisis iklim.

Bibit tersebut bukan sekadar mampu meningkatkan produktivitas rumput laut, tapi bisa pula bertahan kenaikan suhu muka air laut.

Kebun bibit rumput laut tersebut harus tersebar sentra-sentra budi daya di berbagai wilayah di Indonesia.

Nono mengklaim KKP sebenarnya sudah siap mendukung pembudidaya berskala kecil dengan kebun bibit unggul yang sudah diseleksi agar tahan terhadap kenaikan suhu muka air laut. Namun, KKP mengalami permasalahan keterbatasan dalam menyalurkan bibit rumput laut tersebut.

"Harus ada yang ngopenin. Karena kami terbatas, pegawai kami di UPT cuma 70-an orang, tapi yang kerja di rumput laut, misalnya lima orang. Jadi, tidak mungkin untuk bisa men-support (mendukung) kebutuhan bibit sampai sekian ribu ton, ya," tutur Nono.

Pengembangan bibit rumput laut di Indonesia masih terpusat

Petani rumput laut di Indonesia masih kesulitan beralih ke budi daya ramah lingkungan karena tingginya modal.Dok. Freepik/wirestock Petani rumput laut di Indonesia masih kesulitan beralih ke budi daya ramah lingkungan karena tingginya modal.

Pengembangan kebun bibit rumput laut di Indonesia dinilai masih terpusat. Maka dari itu, pemerintah daerah perlu memiliki kebun bibit rumput laut sendiri di sentra-sentra budi dayanya.

Berkaca dari pengalaman berkolaborasi dengan pihak swasta, kata Nono, bibit rumput laut milik KKP menghasilkan panen yang bagus.

"Beda cara menyediakan bibit rumput laut dengan bibit padi. Kalau bibit padi disimpan dalam bentuk gabah, begitu musim tanam tiba, tinggal disemai, jadilah bibit, tapi kalau rumput laut disimpan di tempat budidayanya, ya. Jadi kalau musimnya berpengaruh, maka akan berpengaruh juga pada stok bibit. Nah, ini jadi persoalan juga, artinya harus dipilih bibit apa, wilayah yang memang cocok untuk bibit," jelas dia.

Di sisi lain, perlu penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya rumput laut berskala kecil. Kemudian, juga harus ada pembinaan secara rutin oleh penyuluh. Penyusunan Prosedur Operasional Standar (SOP) menjadi kunci untuk menjaga mutu produk.

Selain dalam hal budi daya, pembinaan kepada kelompok pembudidaya rumput laut berskala kecil juga harus terkait sosialisasi pemanfaatan layanan keuangan dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Baca juga:

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Kemenhut-AFoCO Pacu Pengembangan Proyek Karbon dan Perhutanan Sosial
Kemenhut-AFoCO Pacu Pengembangan Proyek Karbon dan Perhutanan Sosial
Pemerintah
Peneliti Sebut Ekowisata Tak Mampu Atasi Emisi Karbon Industri Pariwisata
Peneliti Sebut Ekowisata Tak Mampu Atasi Emisi Karbon Industri Pariwisata
Pemerintah
Ilmuwan China Temukan Cara Produksi BBM dari Emisi Karbondioksida
Ilmuwan China Temukan Cara Produksi BBM dari Emisi Karbondioksida
LSM/Figur
Limbah Panel Surya Bekas di Australia Mulai Menggunung
Limbah Panel Surya Bekas di Australia Mulai Menggunung
Pemerintah
Pembiayaan Berkelanjutan Maybank Indonesia Tumbuh 92,9 Persen pada 2025
Pembiayaan Berkelanjutan Maybank Indonesia Tumbuh 92,9 Persen pada 2025
Swasta
BRIN-WRI Dorong Pemulihan Pascabanjir Sumatera Berbasis Komunitas
BRIN-WRI Dorong Pemulihan Pascabanjir Sumatera Berbasis Komunitas
Pemerintah
Konversi PLTD ke PLTS Dinilai Bisa Hemat Biaya Listrik hingga Rp 64 Triliun Per Tahun
Konversi PLTD ke PLTS Dinilai Bisa Hemat Biaya Listrik hingga Rp 64 Triliun Per Tahun
LSM/Figur
Perang Picu Harga Avtur Melambung, Apakah Bioavtur Berbasis Limbah Sawit Bisa Jadi Solusi?
Perang Picu Harga Avtur Melambung, Apakah Bioavtur Berbasis Limbah Sawit Bisa Jadi Solusi?
LSM/Figur
Apa Benar Anggapan ASN Kerja Main-Main padahal Gajinya Serius, dan Swasta Sebaliknya?
Apa Benar Anggapan ASN Kerja Main-Main padahal Gajinya Serius, dan Swasta Sebaliknya?
Pemerintah
Wacana Konversi 120 Juta Motor Listrik Berisiko Gagal dan Bebankan Keuangan Negara
Wacana Konversi 120 Juta Motor Listrik Berisiko Gagal dan Bebankan Keuangan Negara
LSM/Figur
BMKG Prediksi Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, Produksi Sawit Bisa Tertekan
BMKG Prediksi Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, Produksi Sawit Bisa Tertekan
LSM/Figur
ESDM: Konflik di Timur Tengah jadi Momentum RI Akselerasi Transisi Energi
ESDM: Konflik di Timur Tengah jadi Momentum RI Akselerasi Transisi Energi
Pemerintah
Raja Juli Temui Tiga Menteri Jepang, Bahas Investasi Karbon hingga Komodo
Raja Juli Temui Tiga Menteri Jepang, Bahas Investasi Karbon hingga Komodo
Pemerintah
ASN Didorong Manfaatkan AI untuk Tingkatkan Evaluasi Kebijakan Publik
ASN Didorong Manfaatkan AI untuk Tingkatkan Evaluasi Kebijakan Publik
Pemerintah
Wilayah China Tengah Diidentifikasi Jadi Pusat Keanekaragaman Hayati Global Terbaru
Wilayah China Tengah Diidentifikasi Jadi Pusat Keanekaragaman Hayati Global Terbaru
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau