Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/10/2023, 10:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Upaya penanggulanan perubahan iklim harusnya berfokus pada kawasan pedesaan di pesisir, baik di area pulau dan kepulauan.

Pasalnya, desa-desa di pesisir merupakan wilayah yang paling terdampak oleh perubahan iklim.

Hal tersebut disampaikan perwakilan Archipelagic and Island States (AIS) Youth Conference 2023 Engel Laisina dalam Forum Merdeka Barat (FMB9) Road to KTT AIS Forum 2023 di Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Baca juga: Ketegangan Geopolitik Dunia Ancam Penanganan Perubahan Iklim

Engel menekankan, pentingnya aksesibilitas yang mudah bagi kawasan pedesaan di pesisir, baik di area pulau dan kepulauan.

“Mengapa itu penting, karena kawasan pedesaan itu yang paling banyak menerima dampak dari perubahan iklim,” terang Engel, sebagaimana dilansir dari rilis Tim Komunikasi dan Media KTT AIS Forum 2023.

“Selama ini, upaya-upaya pencegahan atau penanggulangan perubahan iklim hanya ramai di kota-kota saja, sementara yang paling terdampak adalah desa-desa,” sambungnya.

Engel berharap besar pada hasil KTT AIS Forum 2023 akan digelar pada 10-11 Oktober 2023 di Nusa Dua, Bali, mendatang.

Baca juga: Perubahan Iklim Pengaruhi Pariwisata, Wisatawan Diminta Ikut Peduli

Dia turut meminta semua perwakilan yang hadir dalam KTT tersebut bisa berbagi ilmu dan pengalaman dalam menghadapi serta mengatasi persoalan perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan.

Sementara itu, peneliti dari Universitas Padjajaran, Alexander Muhammad Khan, menuturkan KTT AIS Forum 2023 akan mempertajam strategi negara-negara pulau dan kepulauan strategi dalam menghadapi perubahan iklim.

Saat ini, negara-negara pulau dan kepulauan menjadi yang paling terancam perubahan iklim. Salah satu contoh nyatanya adalah kenaikan permukaan air laut.

Lebih lanjut, misalnya di Indonesia, yang paling terdampak perubahan iklim adalah masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil.

Baca juga: Mayoritas Partai Politik Kurang Serius Sikapi Perubahan Iklim

Indonesia perlu bekerja sama dengan negara-negara yang mempunyai kepentingan dan visi yang sama untuk menjaga kelestarian lingkungan perikanan serta kelautan, supaya itu menjadi aksi global bersama.

“Jadi tidak one man show, tidak satu negara saja, tapi menjadi hal yang bersifat common, bersama dihadapi Indonesia dan negara-negara pulau dan kepulauan di AIS Forum itu,” tutur Alex yang juga merupakan perwakilan Indonesia pada AIS RnD Conference 2023.

Selain itu, KTT AIS Forum 2023 akan menjadi ajang mempertajam strategi dalam menghadapi berbagai isu maritim di kancah internasional.

“Upaya untuk itu akan menjadi lebih terkoordinir, terstruktur, dan tajam. Jadi tidak lagi sporadis,” ujar Alex.

Baca juga: Kurang dari Separuh Warga Asia Tenggara Yakini Perubahan Iklim Ancaman Serius Bagi Negara

Menurut Alex, butuh strategi yang berbeda menghadapi permasalahan di daratan dan lautan karena adanya perbedaan di beberapa hal.

Misalnya perbedaan batas-batas wilayah. Di darat, batas wilayah akan terlihat jelas, sementara laut tidak. Olehnya itu, masalah perikanan dan kelautan tidak bisa diselesaikan sendiri-sendri.

“Karena itu dengan adanya forum komunikasi seperti The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) dan sekarang AIS Forum, masalah-masalah tersebut dibingkai sebagai kepentingan bersama yang bisa dibagi dan bisa dikelola bersama-sama,” jelas Alex.

Baginya, Pemerintah Indonesia sudah memiliki kebijakan yang selaras dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir dan kepulauan.

Baca juga: Presiden Jokowi Ingatkan, Hati-hati Ancaman Perubahan Iklim

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejak Perjanjian Paris, Bank Masih Gelontorkan Rp 110 Kuadriliun ke Industri Energi Fosil

Sejak Perjanjian Paris, Bank Masih Gelontorkan Rp 110 Kuadriliun ke Industri Energi Fosil

Pemerintah
Model 'Community-Supported Agriculture', Solusi 'Food Loss and Waste'

Model "Community-Supported Agriculture", Solusi "Food Loss and Waste"

Pemerintah
BW Kehati Data Keanekaragaman Hayati di Perkotaan

BW Kehati Data Keanekaragaman Hayati di Perkotaan

Pemerintah
Gelombang Panas di Filipina Tak Mungkin Terjadi Tanpa Krisis Iklim

Gelombang Panas di Filipina Tak Mungkin Terjadi Tanpa Krisis Iklim

LSM/Figur
IPA Convex 2024 Digelar, Jadi Momentum Ketahanan Energi Berkelanjutan

IPA Convex 2024 Digelar, Jadi Momentum Ketahanan Energi Berkelanjutan

Swasta
BRIN: Indonesia Terlindungi dari Gelombang Panas karena Awan

BRIN: Indonesia Terlindungi dari Gelombang Panas karena Awan

Pemerintah
Pemberdayaan Perempuan Jadi Kunci Atasi Kemiskinan Ekstrem

Pemberdayaan Perempuan Jadi Kunci Atasi Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah
60 Inovator ASEAN Blue Economy Innovation Bakal Dapat 40.000 Dollar AS

60 Inovator ASEAN Blue Economy Innovation Bakal Dapat 40.000 Dollar AS

Pemerintah
Groundbreaking Proyek RDF, WIKA Siap Reduksi Sampah 2.500 Ton per Hari

Groundbreaking Proyek RDF, WIKA Siap Reduksi Sampah 2.500 Ton per Hari

BUMN
Potensi Devisa Rp 1,3 Triliun, Oleh-oleh Sandiaga dari UEA dan Korsel

Potensi Devisa Rp 1,3 Triliun, Oleh-oleh Sandiaga dari UEA dan Korsel

Pemerintah
Komnas Perempuan Minta Pemerintah Bentuk Pemantau Femisida

Komnas Perempuan Minta Pemerintah Bentuk Pemantau Femisida

Pemerintah
Dicari, Inovator di 10 Negara ASEAN dan Timor Leste untuk Proyek Blue Economy

Dicari, Inovator di 10 Negara ASEAN dan Timor Leste untuk Proyek Blue Economy

Pemerintah
Konsisten Berdayakan Peternak Sapi, Human Initiative Torehkan Jejak Manis di NTT

Konsisten Berdayakan Peternak Sapi, Human Initiative Torehkan Jejak Manis di NTT

Advertorial
Mengenal Melukat, Ritual Pembersihan Diri di Bali Jadi Agenda WWF

Mengenal Melukat, Ritual Pembersihan Diri di Bali Jadi Agenda WWF

LSM/Figur
Dorong Investasi, ITIF Digelar Juni 2024, Bahas Keberlanjutan

Dorong Investasi, ITIF Digelar Juni 2024, Bahas Keberlanjutan

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com