Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3 Tim Paslon: Kelestarian dan Tata Kelola Kunci Hilirisasi Indonesia

Kompas.com - 26/01/2024, 06:00 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan dari tiga tim pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden 2024-029 memastikan akan melanjutkan program hilirisasi.

Namun mereka menekankan, kelanjutan hilirisasi harus memenuhi prinsip-prinsip terkait penanganan lingkungan, sosial dan tata kelola.

Pernyataan tersebut disampaikan saat diskusi Katadata Forum bertajuk “Dilema Hilirisasi Tambang: Dibatasi atau Diperluas?“ di ballroom Hotel Aone, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2024).

Dewan Pakar Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) Wijayanto Samirin mengatakan, pasangan Amin sepakat untuk memperluas program hilirisasi, termasuk komoditas di luar nikel.

Menurutnya, Amin berencana menjadikan Indonesia sebagai superpower nikel dan minyak sawit.

Baca juga: Pemerintah Diminta Perketat Regulasi dan Pengawasan Hilirisasi Nikel

“Indonesia itu menguasai 60 persen produksi crude palm oil (CPO) dan hampir 50 persen produksi nikel di dunia. Artinya, Indonesia harus bisa menjadi penentu harga kedua komoditas,” ujarnya.

Namun, Wijayanto menekankan dalam menerapkan praktik hilirisasi industri tambang, seperti nikel, akan dibatasi atau harus memenuhi prinsip-prinsip terkait environment, social and governance (ESG).

Tata kelola industri nikel juga harus dibetulkan dan menjadi standar bagi sektor tambang lainnya. Begitu dilaksanakan dengan standar yang tinggi, otomatis (smelter) akan membatasi diri,“ ucapnya.

Sementara, Dewan Pakar dari paslon 2 Dradjad Wibowo menuturkan, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Pragib) juga akan melanjutkan hilirisasi kepada 21 komoditas lainnya, sebagai salah satu dari empat strategi ekonomi.

Menurut dia, hilirisasi harus dilaksanakan agar Indonesia tidak kehilangan kesempatan kerja, nilai ekonomi, devisa dan penerimaan negara.

Namun, Dradjad mengingatkan dalam menjalankan program hilirisasi, kelestarian lingkungan harus dijaga. Dia mencontohkan sejarah industri kertas dan bubur kertas, serta industri kayu lapis yang sangat berkait erat dengan kelestarian lingkungan dan masih menghasilkan manfaat sampai sekarang.

Baca juga: Nikel Sulteng dan Maluku Terbesar di Dunia, RI Belum Bisa Produksi Sendiri

“Keberhasilan menjaga kelestarian hutan membuat hilirisasi kita bisa berjalan terus. Tapi kegagalan menjaga kelestarian hutan akan membuat hilirisasi kita mandeg,“ katanya.

Demikian halnya dengan Hotasi Nababan dari tim Paslon 3 menyampaikan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Gama) akan melanjutkan hilirisasi nikel.

Hilirisasi yang digarap serius menjadi salah satu kunci mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen.

Dia mengungkapkan tim kampanye mendukung kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah izin smelter seperti akan diterapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pasar Teluk Gong Sulap Limbah Jadi Kompos hingga Jual Kemasan Bekas
Pasar Teluk Gong Sulap Limbah Jadi Kompos hingga Jual Kemasan Bekas
Pemerintah
Australia Gelontorkan Pendanaan Iklim di Sektor EBT hingga Transportasi RI
Australia Gelontorkan Pendanaan Iklim di Sektor EBT hingga Transportasi RI
Pemerintah
Di Balik Larangan Ekspor Pasir Laut
Di Balik Larangan Ekspor Pasir Laut
Pemerintah
4 Perusahaan Terancam Pidana karena Tambang Ilegal di Gunung Karang
4 Perusahaan Terancam Pidana karena Tambang Ilegal di Gunung Karang
Pemerintah
Dari Ambisi ke Realita, Industri Daging Australia Stop Rencana Netral Karbon 2030
Dari Ambisi ke Realita, Industri Daging Australia Stop Rencana Netral Karbon 2030
Pemerintah
Pemakaian AI Melesat, Pertanian Asia Pasifik Bakal Lebih Adaptif Iklim
Pemakaian AI Melesat, Pertanian Asia Pasifik Bakal Lebih Adaptif Iklim
LSM/Figur
Tambang Kapur Ubah Wajah Gunung Karang Bogor, Rusak 50 Hektare Lahan
Tambang Kapur Ubah Wajah Gunung Karang Bogor, Rusak 50 Hektare Lahan
Pemerintah
Kemenhut Segel Lahan Tambang Kapur Ilegal di Gunung Karang Bogor
Kemenhut Segel Lahan Tambang Kapur Ilegal di Gunung Karang Bogor
Pemerintah
Suarakan Darurat Lingkungan, Sederet Musisi Indonesia Ikuti Lokakarya IKLIM
Suarakan Darurat Lingkungan, Sederet Musisi Indonesia Ikuti Lokakarya IKLIM
LSM/Figur
Produksi Beras Berkelanjutan, Jatim-Eropa Jalin Kerjasama
Produksi Beras Berkelanjutan, Jatim-Eropa Jalin Kerjasama
Pemerintah
Waste4Change Ungkap Tiga Langkah Kunci Atasi Krisis Sampah
Waste4Change Ungkap Tiga Langkah Kunci Atasi Krisis Sampah
LSM/Figur
Tekan Emisi, Sejumlah Negara akan Kenakan Pajak untuk Penerbangan Mewah
Tekan Emisi, Sejumlah Negara akan Kenakan Pajak untuk Penerbangan Mewah
Pemerintah
KKP Gandeng Multi-Pihak Susun Strategi Perlindungan Penyu dan Cetacea
KKP Gandeng Multi-Pihak Susun Strategi Perlindungan Penyu dan Cetacea
Pemerintah
Melihat Desa Wisata Samtama, Warga Kelola Sampah hingga Tanam Pohon di Gang Sempit
Melihat Desa Wisata Samtama, Warga Kelola Sampah hingga Tanam Pohon di Gang Sempit
LSM/Figur
Bagaimana Pembuat Kebijakan Atasi Kesenjangan Pendanaan Transisi Hijau?
Bagaimana Pembuat Kebijakan Atasi Kesenjangan Pendanaan Transisi Hijau?
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau