50 Persen Listrik ASEAN Dipasok PLTU, Pensiun Dini Perlu Dikebut

JAKARTA, KOMPAS.com – ASEAN Taxonomy Board (ATB) menerbitkan ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance versi kedua (ATSF v2) pada Maret 2023.

Untuk diketahui, taksonomi ini menjadi panduan dalam mengklasifikasi kegiatan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan hijau.

Dalam taksonomi ini, untuk pertama kalinya ATB mempertimbangkan pengakhiran operasional atau memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara secara bertahap.

Baca juga: PLTU Kawasan Industri Dinilai Hambat Indonesia Tarik Investasi Hijau

Pensiun PLTU batu bara di ASEAN dipertimbangkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) secara signifikan untuk mencapai target Persetujuan Paris.

Lembaga think tank energi Institute for Essential Services Reform (IESR) berharap, wacana pensiun PLTU batu bara dalam ATSF v2 diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman negara anggota ASEAN terhadap transisi energi yang berkeadilan.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menyambut baik kehadiran ATSF v2 sebagai standar bersama ASEAN untuk pembiayaan hijau.

Fabby menyampaikan, saat ini lebih dari separuh listrik di ASEAN berasal dari PLTU batu bara.

Baca juga: G7 Sepakat Pensiun Dini PLTU Batu Bara Lebih Cepat

Adanya pendanaan untuk pensiun PLTU secara dini merupakan indikasi bahwa pemerintah di ASEAN mendukung pencapaian emisi net zero pada pertengahan abad ini.

Untuk mencapai target Persetujuan Paris, kata Fabby, seluruh PLTU harus dipensiunkan pada 2040.

“Fakta bahwa lebih dari 50 persen PLTU yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara berusia kurang dari 10 tahun memiliki konsekuensi bahwa pengakhiran dini PLTU membutuhkan sumber pembiayaan yang cukup besar, yang dikombinasi dengan pembiayaan untuk pembangunan pembangkit energi terbarukan untuk memastikan keamanan pasokan energi di kawasan yang ekonominya tumbuh pesat,” ucap Fabby.