Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 19 Mei 2023, 06:00 WIB
Aisyah Sekar Ayu Maharani,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

Lanjutnya, konsep Agropolitan Seed Town bisa resmi diperkenalkan kepada masyarakat lewat bantuan sejumlah stakeholders, mulai dari Pemerintah seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sektor pendidikan, arsitektur hingga pengembang yang dalam hal ini adalah Jababeka.

Sementara Jababeka dipilih sebagai pengembang pertama untuk menerapkan konsep agropolitan karena pengembang raksasa tanah air tersebut memiliki pandangan yang sama terhadap permukiman berkelanjutan.

Meski masih dalam tahap pematangan, konsep Agropolitan Seed Town diharapkan bisa menjadi percontohan bagi kawasan properti lain di Indonesia.

"Namun ada sejumlah risiko yang dihadapi oleh developer dan masyarakat karena konsep ini baru dan mungkin terdengar tidak biasa," jelas Stephen.

Baca juga: Lima Panduan Terapkan Desain Interior Rumah Berkelanjutan

Saat ini konsep Agropolitan Seed Town masih dalam tahap persiapan untuk dipasarkan secara resmi. Sejumlah garapan yang harus diselesaikan misalnya pencarian bahan konstruksi berkelanjutan dengan harga terjangkau.

Upaya yang dilakukan baik oleh FCL, Pemerintah, Jababeka dan pihak terkait dalam hal ini adalah lewat pameran Agropolitan Seed Town yang berlangsung mulai 19-30 Mei 2023 dan dapat diperpanjang bila ada kebutuhan.

Pameran tersebut saat ini belum dibuka untuk umum, melainkan ditujukan kepada rekan universitas, Pemerintah, pengembang maupun investor.

"Rencananya sudah ada, tetapi untuk pasarnya masih butuh beberapa waktu lagi, termasuk terkait investor," tandas Daliana.

Di sisi lain, Kepala Subdiretorat Pengembangan dan Diseminasi Model Akses Reforma Agraria, Windra Pahlevi menyambut baik konsep perumahan berkelanjutan yang dibawa oleh FCL.

"Kita nanti mulai mengidentifikasi lahan-lahan untuk pengembangan di lokasi yang lain, apakah ada lahan-lahan di land bank mereka yang modelnya seperti ini dan belum dimanfaatkan," ucap Windar menjawab Kompas.com saat berkunjung ke pameran Agropolitan Seed Town.

Turut hadir Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Juarin Jaka Sulistyo.

Juarin berharap konsep perumahan berkelanjutan ini bisa mengikutsertakan masyarakat dalam pengembangannya.

"Termasuk masyarakat yang dulunya power less menjadi power full, bisa mandiri dan ini dijadikan kewajiban kepada pengembang lain sehingga regulasi itu bisa berlaku nasional, kita harapkan bisa jadi percontohan yang ada di Kabupaten Bekasi," harap Juarin.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pulihkan Ekosistem, WBN Reklamasi 84,86 Hektare Lahan Bekas Tambang di Weda
Pulihkan Ekosistem, WBN Reklamasi 84,86 Hektare Lahan Bekas Tambang di Weda
Swasta
IWIP Percepat Transisi Energi Lewat Proyek PLTS dan PLTB di Weda Bay
IWIP Percepat Transisi Energi Lewat Proyek PLTS dan PLTB di Weda Bay
Swasta
Bapeten Musnahkan 5,7 Ton Udang Ekspor yang Terkontaminasi Cesium-137
Bapeten Musnahkan 5,7 Ton Udang Ekspor yang Terkontaminasi Cesium-137
Pemerintah
IESR: Revisi Perpres 112 Tahun 2022 Ancam Target Transisi Energi
IESR: Revisi Perpres 112 Tahun 2022 Ancam Target Transisi Energi
LSM/Figur
8 Juta Anak Indonesia Memiliki Darah Mengandung Timbal Melebihi Batas WHO
8 Juta Anak Indonesia Memiliki Darah Mengandung Timbal Melebihi Batas WHO
Pemerintah
Bobibos Diklaim Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penjelasan BRIN
Bobibos Diklaim Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penjelasan BRIN
LSM/Figur
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
Swasta
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Pemerintah
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
Pemerintah
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Pemerintah
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Swasta
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Pemerintah
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
Pemerintah
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Pemerintah
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau