Berdayakan Perempuan di Desa Demi Cegah Perdagangan Orang

KOMPAS.com – Pemberdayaan perempuan di desa merupakan salah satu upaya untuk mencegah perdagangan orang.

Salah satu contoh desa yang melakukan perempuan adalah Desa Wulublolong di Pulau Solor , Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Di sana, perempuan diberdayakan agar mandiri secara ekonomi. Mereka tidak hanya menggantungkan hidup diri dari hasil berkebun, tetapi juga membuat kerajinan anyaman daun lontar dengan kualitas tinggi.

Baca juga: Kementerian PPPA dan Aisyiyah Sepakati 5 Lingkup Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan pada Selasa (24/5/2023), Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi yang banyak memasok tenaga kerja migran non-prosedural.

Meski demikian, mereka tidak boleh serta merta disalahkan karena fakta yang ada disebabkan oleh perekonomian keluarga.

“Dari mama-mama di Desa Wulublolong ini kita melihat praktik baik upaya pemberdayaan kelompok perempuan di desa agar bisa mandiri secara ekonomi. Mereka ini mama-mama yang tangguh luar biasa, keteguhan mereka untuk memilih berkarya di negeri sendiri patut kita berikan apresiasi yang tinggi,” kata Bintang dalam keterangan tertulis, Kamis (25/5/2023).

Bintang menuturkan, para perempuan di Desa Wulublolong tidak tergiur iming-iming dan rayuan para calo tenaga kerja untuk bekerja di luar provinsi atau di luar negeri dengan gaji besar.

Baca juga: ASN Perempuan Penting Atasi Persoalan Sosial dan Dorong Pembangunan

Dia menyampaikan apresiasi kepada Du Anyam, kelompok UMKM yang bergerak memberdayakan perempuan melalui kerajinan tangan di Indonesia. Du Anyam mulai melakukan intervensi di Flores Timur pada 2015.

“Lahirnya Du Anyam berangkat dari tingginya masalah sosial ekonomi di Flores Timur untuk membantu perempuan agar mandiri secara finansial dan mendapat kehidupan yang sejahtera,” ujar Bintang.

Dalam kesempatan tersebut, Bintang juga berdialog dengan pemimpin daerah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, perempuan penyintas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan perwakilan perempuan penganyam.