JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menandatangani Nota Kesepahaman dengan ‘Aisyiyah yang mencakup lima ruang lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Pertama, penguatan kapasitas perempuan untuk masyarakat berkeadaban melalui pendidikan politik, pendidikan kepemimpinan yang berperspektif Islam dan gender, dan penguatan budaya demokrasi dan anti korupsi.
Kemudian kedua penguatan ketahanan keluarga melalui kewirausahaan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, ketangguhan terhadap perubahan iklim dan bencana.
Ketiga, perlindungan anak melalui pencegahan perkawinan anak, pencegahan kekerasan terhadap anak, pengasuhan berbasis hak anak, dan perlindungan anak berbasis budaya.
Baca juga: ASN Perempuan Penting Atasi Persoalan Sosial dan Dorong Pembangunan
Selanjutnya keempat pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga, dan perlindungan anak; dan kelima penyediaan dan pertukaran pengetahuan, data dan informasi berkaitan dengan penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga, dan perlindungan anak.
Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan, ’Aisyiyah merupakan salah satu kanal kepemimpinan perempuan yang besar sehingga dapat menjadi kekuatan untuk bersama-sama memperjuangkan perubahan.
"Selain perjuangan untuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, perjuangan dalam mencegah berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga perjuangan penerimaan laki-laki yang berada di bawah kepemimpinan perempuan,” papar Bintang, Jumat (19/5/2023).
Dalam menyelesaikan berbagai persoalan perempuan dan anak, Kemen PPPA menjalankan lima isu prioritas arahan Presiden.
Kelimanya adalah peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan yang berperspektif gender, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak; dan pencegahan perkawinan anak.
Dalam upaya mempercepat kelima arahan Presiden tersebut, KemenPPPA berupaya memfokuskan isu gender dan hak anak, membawa pembangunan PPPA hingga ke ranah desa dan kelurahan melalui program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA dan KRPPA).
Baca juga: Butuh Lebih Banyak Pemimpin Perempuan di Kesehatan Demi Capai Tujuan SDGs
Untuk menjangkau masyarakat di ranah akar rumput, KemenPPPA juga aktif menjalin sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga pemerintah yang memiliki program pembangunan berbasis desa, dan lembaga masyarakat, salah satunya melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan ‘Aisyiyah.
“Aisyiyah memiliki kekuatan yang luar biasa karena tidak hanya ada di pusat, namun ada juga di daerah, di kabupaten/kota, bahkan ada sampai tingkat ranting, yakni di tingkat desa/kelurahan,” tambah Bintang.
Dia berharap nota kesepahaman yang ditandatangani dapat menjadi pedoman bagi KemenPPPA dan ‘Aisyiyah untuk bergerak bersama dan berkolaborasi.
Lebih lanjut, melalui penandatanganan nota kesepahaman tersebut dapat mendorong kerja nyata untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hingga ke akar rumput, dan memberikan manfaat bagi banyak perempuan dan anak.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah Salmah Orbayinah menyampaikan ‘Aisyiyah berupaya meneguhkan dan mendorong kepemimpinan perempuan untuk membangun peradaban bangsa secara kolektif.
Baca juga: Rumah SAPA, Rumah Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan
Aisyiyah bersama pemerintah turut membantu menyelesaikan beragam permasalahan perempuan, anak, dan keluarga yang didukung oleh para pemimpin perempuan yang kuat, amanah, berintegritas, dan bersolidaritas tinggi.
Melanjutkan hal itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan tiga dimensi pencerahan dalam Muhammadiyah yang juga diaplikasikan terhadap pergerakan perempuan.
Yakni membebaskan perempuan dari struktur dan budaya yang membelenggu dan mendiskriminasi perempuan; memberdayakan perempuan; dan memajukan perempuan.
"Banyak tempat terpelosok terdapat kader-kader Aisyiyah Muhammadiyah mengabdi untuk bangsa. Di situlah penghargaan agar kita yang ada di pusat tidak terlena dengan segala kemudahan yang kita peroleh," imbuh Haedar.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya