Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penanganan Stunting Rupanya Sudah Diamanatkan Pembukaan UUD 1945

Kompas.com - 10/06/2023, 09:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Pengentasan stunting yang gencar diupayakan saat ini rupanya telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) M Rizal Martua Damanik pada Jumat (9/6/2023).

"Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia harus memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," kata Damanik dalam acara Global Friendship for Prosperous Families: Zero Stunting for the Nation di Jakarta.

Baca juga: Penurunan Stunting Hingga 14 Persen Butuh Sinkronisasi Hingga Daerah

Damanik menuturkan, melalui pembukaan UUD 1945, negara berupaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan menciptakan keluarga sejahtera.

Salah satu yang digencarkan adalah program percepatan penurunan stunting, sebagaimana dilansir Antara.

Program ini juga selaras dengan perjuangan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 tepat ketika 100 tahun Indonesia merdeka.

"Kita harus mempersiapkan anak-anak kita, menjadi penerus bangsa ini dan berperan penting sebagai warga dunia," ujarnya.

Baca juga: Bukan Kurang Gizi, Ini Penyebab Utama Anak Stunting di Perkotaan

Amanat dalam pembukaan UUD 1945 untuk menghasilkan penduduk berkualitas itu pun, kata Damanik, juga didukung oleh permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menurunkan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024.

Berdasarkan Survei Status Nasional Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting nasional tahun 2022 telah menunjukkan penurunan menjadi 21,6 persen.

Pada 2021, prevalensi stunting 24,4 persen. Meski tahun ini menurun, pemerintah belum puas dengan capaian saat ini.

Damanik menuturkan, Presiden Jokowi meminta percepatan penurunan angka prevalensi stunting dilakukan secara bersama-sama dan juga melibatkan lintas sektor.

Lintas sektor yang dimaksud seperti mitra kerja, akademisi, media, dan masyarakat dari berbagai kalangan, baik dari tingkat nasional hingga unit masyarakat terkecil yaitu keluarga.

Baca juga: Penanganan Stunting Harus Dilakukan Bersama-sama

Menurutnya, untuk menurunkan prevalensi stunting, berbagai intervensi dilakukan baik melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitif.

Intervensi spesifik dilakukan dengan memberikan makanan bergizi bagi calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak di bawah dua tahun. Sedangkan intervensi sensitif dengan penyediaan air bersih dan MCK.

Di samping itu, BKKBN juga mengembangkan sebuah program untuk mendukung penurunan stunting di Indonesia yakni melalui program peningkatan usaha keluarga akseptor (UPPKA).

Damanik berharap, program UPPKA diharapkan dapat menjadi wadah upaya peningkatan kesejahteraan keluarga termasuk perbaikan gizi keluarga

"Oleh karena itu, kami berharap program ini dapat mendorong partisipasi aktif anda dalam membantu program percepatan penurunan stunting untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera," kata Damanik.

Baca juga: Berbagai Bahaya Akibat BAB Sembarangan, dari Penyakit hingga Stunting

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

AS Pertimbangkan Tambang Laut Dalam untuk Cari Nikel dan Lawan China

AS Pertimbangkan Tambang Laut Dalam untuk Cari Nikel dan Lawan China

Pemerintah
LPEM UI: Penyitaan dan Penyegelan akan Rusak Tata Kelola Sawit RI

LPEM UI: Penyitaan dan Penyegelan akan Rusak Tata Kelola Sawit RI

Pemerintah
Jaga Iklim Investasi, LPEM FEB UI Tekankan Pentingnya Penataan Sawit yang Baik

Jaga Iklim Investasi, LPEM FEB UI Tekankan Pentingnya Penataan Sawit yang Baik

Pemerintah
Reklamasi: Permintaan Maaf yang Nyata kepada Alam

Reklamasi: Permintaan Maaf yang Nyata kepada Alam

LSM/Figur
Dampak Ekonomi Perubahan Iklim, Dunia Bisa Kehilangan 40 Persen GDP

Dampak Ekonomi Perubahan Iklim, Dunia Bisa Kehilangan 40 Persen GDP

LSM/Figur
Studi: Mikroplastik Ancam Ketahanan Pangan Global

Studi: Mikroplastik Ancam Ketahanan Pangan Global

LSM/Figur
Kebijakan Tak Berwawasan Lingkungan Trump Bisa Bikin AS Kembali ke Era Hujan Asam

Kebijakan Tak Berwawasan Lingkungan Trump Bisa Bikin AS Kembali ke Era Hujan Asam

Pemerintah
Nelayan di Nusa Tenggara Pakai “Cold Storage” Bertenaga Surya

Nelayan di Nusa Tenggara Pakai “Cold Storage” Bertenaga Surya

LSM/Figur
Pakar Pertanian UGM Sebut Pemanasan Global Ancam Ketahanan Pangan Indonesia

Pakar Pertanian UGM Sebut Pemanasan Global Ancam Ketahanan Pangan Indonesia

LSM/Figur
3 Akibat dari Perayaan Lebaran yang Tidak Ramah Lingkungan

3 Akibat dari Perayaan Lebaran yang Tidak Ramah Lingkungan

LSM/Figur
1.620 Km Garis Pantai Greenland Tersingkap karena Perubahan Iklim, Lebih Panjang dari Jalur Pantura

1.620 Km Garis Pantai Greenland Tersingkap karena Perubahan Iklim, Lebih Panjang dari Jalur Pantura

LSM/Figur
Semakin Ditunda, Ongkos Atasi Krisis Iklim Semakin Besar

Semakin Ditunda, Ongkos Atasi Krisis Iklim Semakin Besar

LSM/Figur
Harus 'Segmented', Kunci Bisnis Sewa Pakaian untuk Dukung Lingkungan

Harus "Segmented", Kunci Bisnis Sewa Pakaian untuk Dukung Lingkungan

Swasta
ING Jadi Bank Global Pertama dengan Target Iklim yang Divalidasi SBTi

ING Jadi Bank Global Pertama dengan Target Iklim yang Divalidasi SBTi

Swasta
Dekarbonisasi Baja dan Logam, Uni Eropa Luncurkan Rencana Aksi

Dekarbonisasi Baja dan Logam, Uni Eropa Luncurkan Rencana Aksi

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau