Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporan SDGs 2022: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Masih Hadapi Tantangan

Kompas.com - 14/07/2023, 12:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Perjalanan global dalam mencapai tujuan delapan Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi masih menghadapi tantangan.

Setiap tahunnya, PBB merilis laporan pencapaian SDGs. Pada Mei 2023, PBB kembali merilis capaian SDGs skala global.

Pertumbuhan ekonomi global masih tersendat karena berbagai hal seperti meningkatnya biaya hidup, ketegangan perdagangan, jalur kebijakan moneter yang tidak pasti, meningkatnya utang di negara berkembang, dan perang di Ukraina.

Baca juga: Isu SDGs Berpengaruh Terhadap Keputusan Pembelian Produk

Berbagai krisis tersebut membuat perekonomian global berada di bawah ancaman yang serius.

Selain itu, upah yang adil bagi perempuan dan pekerjaan yang layak bagi kaum muda juga masih menjadi pekerjaan besar.

Mencapai tujuan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi akan membutuhkan reformasi besar-besaran dari sistem keuangan global.

Berikut capaian tujuan nomor delapan SDGs yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi menurut laporan dari PBB.

Baca juga: Wujudkan SDGs, SMF Benahi Kawasan Kumuh di Kota Seribu Masjid

  • Produk domestik bruto (PDB)

PDB riil per kapita global menurun tajam sebesar 4,1 persen. Pada 2021, PDB riil per kapita global meningkat 5 persen pada 2021.

Pertumbuhan PDB riil per kapita global diperkirakan akan melambat menjadi 2,1 persen pada 2022 dan selanjutnya menjadi 1,0 persen pada 2023, sebelum sedikit pulih ke tingkat pertumbuhan 1,8 persen pada 2024.

Pertumbuhan PDB riil negara tertinggal melambat dari 5 persen pada 2019 menjadi hanya 0,2 persen pada 2020 sebelum pulih menjadi 2,6 persen pada 2021.

Diperkirakan, pertumbuhan PDB riil negara tertinggal akan menguat menjadi 4,3 persen pada 2022 dan masing-masing menjadi 4,4 persen dan 5,4 persen pada 2023 dan 2024.

  • Produktivitas

Setelah turun tajam pada 2020 akibat pandemi Covid-19, produktivitas tenaga kerja meningkat kembali pada 2021 sebesar 2,4 persen.

Pertumbuhan produktivitas sempat melambat pada 2022, hanya meningkat 0,5 persen. Akan tetapi, berkaca sebelum pandemi Covid-19, pertumbuhan produktivitas sebenarnya sudah melambat di seluruh dunia.

Baca juga: Ketua BPK Tekankan Pentingnya Supreme Audit Institutions Percepat SDGs

  • Pekerja informal

Secara global, 58,0 persen para pekerja bekerja di sektor informal pada 2022. Ada sekitar 2 miliar pekerja tidak tetap, sebagian besar tidak memiliki perlindungan sosial apa pun.

Sebelum terjadinya pandemi, jumlah pekerjaan informal perlahan-lahan menurun dan mencapai 57,8 persen pada 2019.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Tekan Polusi Udara di Jakarta, DLH Semprotkan 4.000 Liter 'Water Mist'
Tekan Polusi Udara di Jakarta, DLH Semprotkan 4.000 Liter "Water Mist"
Pemerintah
Menteri LH: Stop Slogan Sampah Berkah, Itu Masalah Besar yang Harus Diselesaikan
Menteri LH: Stop Slogan Sampah Berkah, Itu Masalah Besar yang Harus Diselesaikan
Pemerintah
Metana Jadi Berkah, Kisah Suami Istri Balikpapan Hidup dari Sampah
Metana Jadi Berkah, Kisah Suami Istri Balikpapan Hidup dari Sampah
Swasta
Menteri LH Rindukan Langit Biru Jakarta Seperti saat Covid-19
Menteri LH Rindukan Langit Biru Jakarta Seperti saat Covid-19
Pemerintah
Survei Tunjukkan Pembeli Korporat akan Pilih Pemasok Berkelanjutan
Survei Tunjukkan Pembeli Korporat akan Pilih Pemasok Berkelanjutan
Swasta
Ditunjuk Jadi Wamenhut, Rohmat Marzuki Akui Belum Ada Pesan Khusus Presiden
Ditunjuk Jadi Wamenhut, Rohmat Marzuki Akui Belum Ada Pesan Khusus Presiden
Pemerintah
Gantikan Sulaiman Umar, Rohmat Marzuki Resmi Jabat Wakil Menteri Kehutanan
Gantikan Sulaiman Umar, Rohmat Marzuki Resmi Jabat Wakil Menteri Kehutanan
Pemerintah
Stop Lagi Ekspor Benih Lobster, Indonesia Tak Mau Jadi Pemasok Murah
Stop Lagi Ekspor Benih Lobster, Indonesia Tak Mau Jadi Pemasok Murah
Pemerintah
Karhutla, KLH Awasi Praktik 38 Perusahaan
Karhutla, KLH Awasi Praktik 38 Perusahaan
Pemerintah
UMKM di Tanjakan Curam, Harus Naik Kelas Sekaligus Pangkas Emisi
UMKM di Tanjakan Curam, Harus Naik Kelas Sekaligus Pangkas Emisi
Pemerintah
Kementan: Sapi Merah Putih Turunan Friesian Holstein, Ada 80 Ekor
Kementan: Sapi Merah Putih Turunan Friesian Holstein, Ada 80 Ekor
Pemerintah
Thailand Niat Kembangkan Startup Teknologi Pertanian, Jadikan Indonesia Pasar Utama
Thailand Niat Kembangkan Startup Teknologi Pertanian, Jadikan Indonesia Pasar Utama
Pemerintah
5.000 Meter Lahan Hutan di Bojonegoro Rusak akibat Tambang Pasir Ilegal
5.000 Meter Lahan Hutan di Bojonegoro Rusak akibat Tambang Pasir Ilegal
Pemerintah
Dosen IPB Perkenalkan Cara Manfaatkan Jerami Padi Jadi Bio-pot Bernilai Ekonomi
Dosen IPB Perkenalkan Cara Manfaatkan Jerami Padi Jadi Bio-pot Bernilai Ekonomi
LSM/Figur
Bahlil Janjikan Setiap Desa Punya Panel Surya Berkapasitas 1 MW
Bahlil Janjikan Setiap Desa Punya Panel Surya Berkapasitas 1 MW
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau