Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pangkas Kemiskinan Ekstrem, Penguatan Ekonomi Keluarga Perlu Didorong

Kompas.com - 20/07/2023, 10:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Untuk memangkas kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya terpadu untuk mendorong penguatan ekonomi keluarga.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Woro Srihastuti Sulistyaningrum.

Woro mengatakan hal tersebut saat focus group disscusion (FGD) di Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Baca juga: Sisa 1,5 Tahun, Pemerintah Kebut Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Woro mengatakan, penguatan ekonomi keluarga memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan supaya implementasi program dapat dilakukan tepat sasaran.

Sehingga, kata Woro, target penguatan ekonomi keluarga yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dapat dilakukan sesuai harapan.

Penguatan ekonomi keluarga menjadi bagian dari upaya kita menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem, karena pada saat kita bicara tentang kemiskinan ekstrem, maka sasarannya adalah keluarga atau rumah tangga miskin,” ujar Woro dalam keterangan tertulis.

Undang-Undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 mengamanatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilakukan melalui peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi.

Baca juga: Laporan SDGs 2022: Pemberantasan Kemiskinan Ekstrem 2030 Sulit Tercapai

UU tersebut juga mengamanatkan peningkatan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga, pengembangan inovatif dalam memberikan bantuan bagi keluarga miskin, serta penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan.

Menurut Woro, akselerasi penguatan ekonomi keluarga yang dilakukan oleh sejumlah kementerian atau lembaga sudah cukup memadai.

Contohnya adalah program pengurangan beban, program peningkatan pendapatan, dan program yang menyasar kantong-kantong kemiskinan.

Intervensi kepada keluarga miskin juga sudah dilakukan melalui perlindungan sosial yang meliputi pemberian bantuan dan jaminan sosial. Namun, bantuan dan jaminan sosial dinilai belum cukup cukup.

Baca juga: Menko PMK: Pemerintah Fokus Tangani Stunting dan Entaskan Kemiskinan

Perlu ada graduasi untuk masuk pada tingkat ekonomi yang lebih tinggi melalui upaya pemberdayaan.

Untuk itu, efektivitas kolaborasi dalam melaksanakan berbagai program yang dijalankan perlu dilakukan dengan memastikan ketepatan sasaran berdasarkan basis data kemiskinan yang terpadu.

Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Erdiriyo mengatakan, tingkat literasi perempuan sebenarnya lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Akan tetapi, tingkat inklusinya lebih rendah 2,40 poin persentase.

Untuk itu, perlunya optimalisasi program keuangan inklusif yang menyasar perempuan dengan melibatkan berbagai organisasi perempuan.

Baca juga: SDGs Jadi Upaya Terpadu Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan

 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Dari Ambisi ke Realita, Industri Daging Australia Stop Rencana Netral Karbon 2030
Dari Ambisi ke Realita, Industri Daging Australia Stop Rencana Netral Karbon 2030
Pemerintah
Pemakaian AI Melesat, Pertanian Asia Pasifik Bakal Lebih Adaptif Iklim
Pemakaian AI Melesat, Pertanian Asia Pasifik Bakal Lebih Adaptif Iklim
LSM/Figur
Tambang Kapur Ubah Wajah Gunung Karang Bogor, Rusak 50 Hektare Lahan
Tambang Kapur Ubah Wajah Gunung Karang Bogor, Rusak 50 Hektare Lahan
Pemerintah
Kemenhut Segel Lahan Tambang Kapur Ilegal di Gunung Karang Bogor
Kemenhut Segel Lahan Tambang Kapur Ilegal di Gunung Karang Bogor
Pemerintah
Suarakan Darurat Lingkungan, Sederet Musisi Indonesia Ikuti Lokakarya IKLIM
Suarakan Darurat Lingkungan, Sederet Musisi Indonesia Ikuti Lokakarya IKLIM
LSM/Figur
Produksi Beras Berkelanjutan, Jatim-Eropa Jalin Kerjasama
Produksi Beras Berkelanjutan, Jatim-Eropa Jalin Kerjasama
Pemerintah
Waste4Change Ungkap Tiga Langkah Kunci Atasi Krisis Sampah
Waste4Change Ungkap Tiga Langkah Kunci Atasi Krisis Sampah
LSM/Figur
Tekan Emisi, Sejumlah Negara akan Kenakan Pajak untuk Penerbangan Mewah
Tekan Emisi, Sejumlah Negara akan Kenakan Pajak untuk Penerbangan Mewah
Pemerintah
KKP Gandeng Multi-Pihak Susun Strategi Perlindungan Penyu dan Cetacea
KKP Gandeng Multi-Pihak Susun Strategi Perlindungan Penyu dan Cetacea
Pemerintah
Melihat Desa Wisata Samtama, Warga Kelola Sampah hingga Tanam Pohon di Gang Sempit
Melihat Desa Wisata Samtama, Warga Kelola Sampah hingga Tanam Pohon di Gang Sempit
LSM/Figur
Bagaimana Pembuat Kebijakan Atasi Kesenjangan Pendanaan Transisi Hijau?
Bagaimana Pembuat Kebijakan Atasi Kesenjangan Pendanaan Transisi Hijau?
Pemerintah
IESR Ungkap Strategi Penuhi 100 Persen Kebutuhan Energi dari Sumber Terbarukan
IESR Ungkap Strategi Penuhi 100 Persen Kebutuhan Energi dari Sumber Terbarukan
LSM/Figur
Sulawesi, Timor, dan Sumbawa Bisa Hidup 100 Persen dari Energi Terbarukan
Sulawesi, Timor, dan Sumbawa Bisa Hidup 100 Persen dari Energi Terbarukan
LSM/Figur
Indonesia Krisis Anggaran Kontrasepsi, Cuma Cukup Sampai September 2025
Indonesia Krisis Anggaran Kontrasepsi, Cuma Cukup Sampai September 2025
Pemerintah
Badan Geologi Temukan Lokasi Layak untuk Relokasi Korban Gempa
Badan Geologi Temukan Lokasi Layak untuk Relokasi Korban Gempa
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau