Pangkas Kemiskinan Ekstrem, Penguatan Ekonomi Keluarga Perlu Didorong

KOMPAS.com – Untuk memangkas kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya terpadu untuk mendorong penguatan ekonomi keluarga.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Woro Srihastuti Sulistyaningrum.

Woro mengatakan hal tersebut saat focus group disscusion (FGD) di Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Baca juga: Sisa 1,5 Tahun, Pemerintah Kebut Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Woro mengatakan, penguatan ekonomi keluarga memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan supaya implementasi program dapat dilakukan tepat sasaran.

Sehingga, kata Woro, target penguatan ekonomi keluarga yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dapat dilakukan sesuai harapan.

“Penguatan ekonomi keluarga menjadi bagian dari upaya kita menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem, karena pada saat kita bicara tentang kemiskinan ekstrem, maka sasarannya adalah keluarga atau rumah tangga miskin,” ujar Woro dalam keterangan tertulis.

Undang-Undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 mengamanatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilakukan melalui peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi.

Baca juga: Laporan SDGs 2022: Pemberantasan Kemiskinan Ekstrem 2030 Sulit Tercapai

UU tersebut juga mengamanatkan peningkatan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga, pengembangan inovatif dalam memberikan bantuan bagi keluarga miskin, serta penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan.

Menurut Woro, akselerasi penguatan ekonomi keluarga yang dilakukan oleh sejumlah kementerian atau lembaga sudah cukup memadai.

Contohnya adalah program pengurangan beban, program peningkatan pendapatan, dan program yang menyasar kantong-kantong kemiskinan.

Intervensi kepada keluarga miskin juga sudah dilakukan melalui perlindungan sosial yang meliputi pemberian bantuan dan jaminan sosial. Namun, bantuan dan jaminan sosial dinilai belum cukup cukup.

Baca juga: Menko PMK: Pemerintah Fokus Tangani Stunting dan Entaskan Kemiskinan

Perlu ada graduasi untuk masuk pada tingkat ekonomi yang lebih tinggi melalui upaya pemberdayaan.

Untuk itu, efektivitas kolaborasi dalam melaksanakan berbagai program yang dijalankan perlu dilakukan dengan memastikan ketepatan sasaran berdasarkan basis data kemiskinan yang terpadu.

Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Erdiriyo mengatakan, tingkat literasi perempuan sebenarnya lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Akan tetapi, tingkat inklusinya lebih rendah 2,40 poin persentase.

Untuk itu, perlunya optimalisasi program keuangan inklusif yang menyasar perempuan dengan melibatkan berbagai organisasi perempuan.

Baca juga: SDGs Jadi Upaya Terpadu Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan