Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pilpres 2024, Presiden Mendatang Didesak Selamatkan Ekosistem Mangrove

Kompas.com, 4 Agustus 2023, 12:00 WIB
Add on Google
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Siapa pun kepala negara yang menjabat usai pemilihan presiden (pilpres) 2024 didesak untuk menyelamatkan ekosistem hutan bakau alias mangrove.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi publik yang digelar oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional pada 26 Juli 2023.

Petambak udang dari Dipasena, Lampung, yang juga pemulia mangrove, Sutikno Widodo, menyampaikan menjelang pilpres dan pemiluhan umum (pemilu) 2024, presiden mendatang wajib memperhatikan keberlanjutan dan keselamatan ekosistem mangrove.

Baca juga: Nilai Karbon Mangrove Tanjung Punai Rp 104,8 Miliar Belum Tergarap

Menurut Sutikno, ekosistem mangrove menjadi penopang penting sektor perikanan budidaya di Dipasena.

Dia menuturkan, sektor perikanan budidaya menjadi pendorong utama perekonomian di Lampung dibandingkan dengan sektor lain.

“Oleh karena itu, presiden ke depan harus menempatkan budidaya udang yang dikelola oleh masyarakat sebagai sektor strategis,” ucap dilansir dari siaran pers di situs web Walhi.

Sutikno menuturkan, ekosistem mangrove yang menjadi sabuk hijau atau greenbelt tambak udang Dipasena mengalami kerusakan.

Ekosistem mangrove seluas 200 hektare telah hilang akibat abrasi. 400 hektare rusak karena alih fungsi menjadi tambak liar.

Baca juga: Dukung Konsep Blue Carbon, 5.000 Bibit Pohon Mangrove Ditanam di Bangka Tengah

Padahal, lebih dari 5.000 keluarga pembudidaya udang menggantungkan hidupnya pada sektor budidaya udang.

Sutikno menyampaikan, sebanyak 50 keluarga pembudidaya udang direlokasi ke tempat yang lebih aman karena kerusakan ekosistem mangrove tersebut.

Selain itu, 25 hektare tambak udang telah jebol serta tidak bisa dikelola untuk budi daya udang.

“Akibat hilangnya ekosistem mangrove ancaman abrasi terus terjadi serta laju sedimentasi tidak terkendali,” ungkapnya.

Sutikno menjelaskan bahwa rusaknya ekosistem mangrove membuat produksi budidaya udang di Dipasena menurun drastis.

Baca juga: Mandiri Sekuritas Tanam 1.001 Mangrove

Tangkapan layar dari video YouTube yang menayangkan diskusi publik mengenai hutan bakau yang digelar oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)YOUTUBE/WALHI Tangkapan layar dari video YouTube yang menayangkan diskusi publik mengenai hutan bakau yang digelar oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)

Padahal, ketika ekosistem mangrove masih terjaga, para pembudidaya udang dapat memanen udang sebanyak 60 sampai 70 ton per hari.

“Hari ini, setelah mangrove rusak, produksi kami hanya 13 ton per hari. Ini adalah kehilangan yang sangat besar,” ujar Sutikno.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Karbon Biru, Benteng Ekosistem Maritim Indonesia
Karbon Biru, Benteng Ekosistem Maritim Indonesia
Pemerintah
GHG Protocol: Emisi dari Sampah Pasca-Konsumsi Masuk Scope 3 Perusahaan
GHG Protocol: Emisi dari Sampah Pasca-Konsumsi Masuk Scope 3 Perusahaan
Swasta
Koalisi Soroti Kebijakan Perizinan Perikanan, Dinilai Masih Membebani Nelayan Kecil
Koalisi Soroti Kebijakan Perizinan Perikanan, Dinilai Masih Membebani Nelayan Kecil
LSM/Figur
Banjir Rob Ganggu 10 Persen Jalan di Semarang, Biaya dan Waktu Tempuh Perjalanan Naik
Banjir Rob Ganggu 10 Persen Jalan di Semarang, Biaya dan Waktu Tempuh Perjalanan Naik
LSM/Figur
KLH Dorong Pemda untuk Bereskan Setengah Sampah dari Rumah
KLH Dorong Pemda untuk Bereskan Setengah Sampah dari Rumah
Pemerintah
Pelaku Usaha: Perdagangan Karbon Tak Semudah Dibayangkan
Pelaku Usaha: Perdagangan Karbon Tak Semudah Dibayangkan
Swasta
Kisah Perempuan Raja Ampat: Memimpin Komunitas dan Melestarikan Sasi
Kisah Perempuan Raja Ampat: Memimpin Komunitas dan Melestarikan Sasi
LSM/Figur
LPDB Umumkan 15 Inkubator Terpilih Dampingi Koperasi Merah Putih 'Naik Kelas', Terbanyak di Jabar
LPDB Umumkan 15 Inkubator Terpilih Dampingi Koperasi Merah Putih 'Naik Kelas', Terbanyak di Jabar
Pemerintah
Akademisi: Optimasi Sistem Pengisian Kendaraan Listrik Diperlukan untuk Dukung Transisi Energi
Akademisi: Optimasi Sistem Pengisian Kendaraan Listrik Diperlukan untuk Dukung Transisi Energi
Pemerintah
328 KK di Sulawesi Utara Kantongi Izin Kelola Hutan Seluas 1.742 Hektar
328 KK di Sulawesi Utara Kantongi Izin Kelola Hutan Seluas 1.742 Hektar
Pemerintah
KLH Siapkan Pembentukan PRO untuk Perkuat Tanggung Jawab Produsen Kelola Sampah
KLH Siapkan Pembentukan PRO untuk Perkuat Tanggung Jawab Produsen Kelola Sampah
Pemerintah
BMKG Prediksi Hujan Lebat Bakal Landa Sejumlah Wilayah Jelang Musim Kemarau
BMKG Prediksi Hujan Lebat Bakal Landa Sejumlah Wilayah Jelang Musim Kemarau
Pemerintah
Investor Desak Industri Logistik Kurangi Emisi
Investor Desak Industri Logistik Kurangi Emisi
Swasta
PBB: Konflik Sebabkan Progres Pembangunan Global Terancam Mundur Drastis
PBB: Konflik Sebabkan Progres Pembangunan Global Terancam Mundur Drastis
Pemerintah
PSEL Bakal Dibangun di Kaltim, Kelola hingga 1.000 Ton Sampah per Hari
PSEL Bakal Dibangun di Kaltim, Kelola hingga 1.000 Ton Sampah per Hari
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau