Nilai Karbon Mangrove Tanjung Punai Rp 104,8 Miliar Belum Tergarap

BANGKA, KOMPAS.com - Pesisir pantai Tanjung Punai di Desa Belo Laut, Mentok, Kepulauan Bangka Belitung,  memiliki hamparan hutan mangrove seluas 1.988,7 hektar.

Hamparan mangrove tersebut disebut-sebut merupakan yang terluas di Kepulauan Bangka Belitung.

Di sana, hutan mangrove tidak hanya sebagai penahan abrasi, tapi sejak lama telah digunakan masyarakat sebagai lokasi budidaya kerang.

Peneliti Dinas Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) Bangka Belitung Ardianeka mengatakan, mangrove Tanjung Punai merupakan perwujudan ekosistem alam yang mampu menjadi sumber ekonomi masyarakatnya.

Kawasan tersebut juga termasuk hutan lindung Pantai Tanjung Punai.

Baca juga: Dukung Konsep Blue Carbon, 5.000 Bibit Pohon Mangrove Ditanam di Bangka Tengah

"Pantai Tanjung Punai sangat tepat untuk dijadikan percontohan ekonomi blue carbon. Ini harus menjadi perhatian bersama karena selain menjaga ekosistem mangrove juga ada pendapatan untuk perekonomian masyarakat," kata Eka kepada Kompas.com, Minggu (30/7/2023).

Eka menuturkan, kawasan hutan mangrove memiliki kemampuan untuk menyerap emisi karbon lebih baik melalui proses fotosintesis.

Namun potensi tersebut belum mendapatkan hitungan kalkulasi ekonomi. Padahal, program pengurangan emisi karbon tidak hanya menjadi kepentingan Nasional tapi juga dunia.

"Kompensasi serapan emisi ini seharusnya sudah bisa dinikmati masyarakat sebagai penjaga kawasan hutan mangrove," ujar Eka.

Menurut Eka, harga karbon Indonesia berada di kisaran Rp 30.000 per ton atau sekitar 5 sampai 10 dolar AS untuk Asia Tenggara.

Baca juga: Mandiri Sekuritas Tanam 1.001 Mangrove

Jika dikalikan dengan luasan mangrove di Tanjung Punai, maka nilai ekonomi blue carbon bisa mencapai Rp 104,8 miliar per tahun.

"Kalau ditambah dengan potensi komoditas lainnya seperti mete, kerang, belangkas dan UMKM, maka nilainya bisa mencapai Rp 582,8 miliar per tahun," ujar Eka yang juga mendalami ilmu Geologi.

Pendapatan ekonomi dari blue carbon, kata Eka, bisa menjadi modal masyarakat dalam menghadapi ekonomi pasca-tambang timah.

Bahkan, juga bisa membiayai sektor dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Namun hingga saat ini, belum terealisasi karena belum adanya kesepakatan dan kebijakan pembiayaannya.

Perlu dukungan modal

Sementara itu, salah satu pembudidaya kerang darah atau anadara granosa Tanjung Punai bernama Iput (33) mengatakan, modal uang menjadi kendala utama dalam proses budidaya.