Para Kader KB Diusulkan Dapat Insentif Layak, Bisa Bantu Cegah Stunting

KOMPAS.com – Para kader Keluarga Berencana (KB) diusulkan mendapat honor yang layak mengingat tugas yang mereka emban cukup berat.

Usul tersebut disampaikan Direktur Bina Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Martin Suanta di Jakarta, Senin (14/8/2023).

Martin menuturkan, pemberian insentif untuk kader KB dapat mengatasi kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk mencegah stunting.

Baca juga: Investasi Kader Kesehatan Jadi Kunci Menekan Stunting, 90 Persen Belum Terlatih

“Selama ini kan kendalanya, tugas kader itu berat, tidak dikasih honor yang layak, terkadang satu bulan hanya sekadar ongkos,” ungkap Martin.

“Jadi diharapkan pemerintah mampu memberikan anggaran yang cukup besar kepada kader. Ini belum ada sama sekali, ini kebaikan bupati atau wali kota, bagaimana mereka menganggarkan,” sambungnya.

Martin menyebutkan, selama ini kader belum ada yang mendapatkan insentif layak dari pemerintah daerah.

Dia mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk pemberian insentif kepada para kader, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Stunting Bisa Jadi Ancaman Bangsa, Pencegahannya Harus Dilakukan Serius

“Selama ini luar biasa kerja bakti, karena kader KB ini dulunya mungkin orang-orang BKKBN, kader-kader PKK, yang peduli terhadap lingkungan,” tutur Martin.

“Bagaimana penduduk tidak booming, tumbuh seimbang, tidak ada kelahiran yang sangat tinggi, tidak ada anak-anak yang kurang gizi, kerja mereka tanpa pamrih, luar biasa,” sambungnya.

Dia mengatakan, pemerintah perlu saling berkolaborasi mempersiapkan insentif kader yang layak demi mengawal akseptor KB agar tidak lepas menjalankan programnya.

“Pemerintah seharusnya melihat ini, ada di APBD untuk mempersiapkan para kader supaya layak, jadi kerjanya bukan hanya tanpa pamrih,” papar Martin.

Baca juga: Perempuan Remaja Diajak Atasi Anemia untuk Cegah Stunting

Martin menambahkan, para kader sangat layak untuk mendapat insentif. Jika insentif yang didapatkan cukup, mereka akan dengan ketat mengawal program KB.

“Perlu insentif, mereka kerja sudah luar biasa, lho, kalau mengawalnya per desa, per RW, kita terus kawal mereka, masyarakat KB-nya apa, satu RW berapa sih orang yang dibutuhkan, berapa insentifnya, jadi harus ada kolaborasi juga dengan pemda,” kata Martin.

Menurut dia, apabila insentif kader terpenuhi, maka angka drop out atau lepas pakai KB bisa teratasi.

Martin menyampaikan, pemerintah pusat terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan insentif pada kader demi mengurangi angka lepas-pakai KB bisa terkendali, sehingga angka stunting juga bisa diturunkan.

Baca juga: Bukan Hanya Ibu, Ayah Berperan Penting Cegah Stunting pada Anak

Berdasarkan hasil Indikator Kinerja Utama (IKU) 2022 BKKBN, angka kebutuhan KB yang tidak terpenuhi masih tinggi, yakni 14,7.

Sedangkan target seharusnya yakni 8. Di satu sisi, terkait dengan stunting, salah satu faktor yang perlu dipenuhi yakni menjaga jarak kelahiran.

“Hanya saja kita juga butuh yang mandiri, private, atau swasta, diharapkan juga mampu melakukan KB dengan pembiayaan sendiri,” ucap Martin.

Baca juga: Lampaui Nasional, Jaktim Targetkan Nol Stunting pada 2024