Pemerintah Targetkan Satu Juta Rumah Hijau Tahun 2030

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi mewujudkan pembiayaan hijau perumahan di Indonesia guna mengakselerasi transisi energi yang adil dan terjangkau.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kementerian Keuangan telah mengimplementasikan berbagai program untuk mencapai keberlanjutan, termasuk menerapkan insentif fiskal untuk menarik investasi agar dapat diarahkan ke proyek hijau dan industri hijau.

Insentif lainnya yang diberikan adalah berupa tax holidays dan tax allowances. Indonesia juga dalam proses menerapkan regulasi untuk perdagangan karbon yang berfungsi sebagai instrumen yang ditujukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Baca juga: UOB Bidik Pembiayaan Berkelanjutan dalam 3 Tahun Menjadi Rp 5 Triliun

Melalui forum ASEAN Chairmanship, Developing Energy Efficient Mortgage in ASEAN Region yang digelar oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, Sri MUlyani berharap seluruh pemangku kepentingan untuk policy framework atau kerangka kebijakan dapat mengembangkan aturan hingga instrumen dalam mewujudkan pembiayaan hijau perumahan di Indonesia.

Dia juga meminta para stakeholders untuk dapat aktif dalam ekosistem pembiayaan perumahan yang telah diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR.

“Perumahan berkelanjutan adalah hal yang penting, namun konsep tersebut bukanlah konsep one size fits all, kita perlu memiliki desain yang spesifik terhadap setiap negara atau daerah," ucap Sri Mulyani, di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Untuk menuju ke perumahan yang efisien secara energi, Indonesia perlu bekerja bersama untuk meningkatkan inovasi dalam pembangunan konstruksi gedung dan perumahan demi mencapai efisiensi energi, membatasi konsumsi energi namun tetap memperhatikan kebutuhan untuk cooling dan ventilasi.

"Kami turut senang mendengar peluncuran program dari Kementerian PUPR untuk satu juta rumah dan retrofit dengan konsep green housing,” imbuh Sri Mulyani.

Baca juga: Transisi Energi Berkeadilan, Indonesia Perlu Siapkan Paket Pembiayaan Komprehensif

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengutip Laporan Climate Transparency 2022, mengatakan, bangunan gedung merupakan salah satu kontributor emisi karbon utama di Indonesia yang terdiri dari 4,6 persen emisi langsung (pembakaran untuk penghangat, memasak, dan lain-lain) dan 24,5 persen secara tidak langsung (jaringan listrik untuk peralatan rumah tangga).

Untuk itu, diperlukan langkah strategis untuk mendorong efisiensi pemanfaatan energi, air dan sumber daya lainnya pada bangunan, khususnya bangunan perumahan melalui implementasi konsep Bangunan Gedung Hijau sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.

Kementerian PUPR menggagas inisiatif strategis Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) untuk menyediakan rumah yang terjangkau baik melalui pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah dengan menerapkan prinsip Bangunan Gedung Hijau.

"Program ini dilaksanakan secara kolaboratif oleh para pemangku kepentingan dalam ekosistem pembiayaan perumahan,” jelas Herry.

Sebagai upaya bersama dalam mendukung terciptanya suatu ekosistem untuk menyelaraskan seluruh upaya pemenuhan hunian agar dapat berjalan dengan optimal, termasuk upaya-upaya pendanaan kreatif (creative financing), Pemerintah telah membentuk inisiatif Ekosistem Pembiayaan Perumahan tahun 2023.

Baca juga: Pembiayaan Campuran Didukung Guna Percepat Transisi Energi Indonesia

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) kemudian dipercaya sebagai Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang dapat menjadi wadah bersama untuk berkoordinasi dalam memajukan industri perumahan Indonesia.

Termasuk menciptakan industri perumahan berbasis lingkungan sehingga dapat mengakselerasi transisi energi yang adil dan terjangkau.

Pemerintah menargetkan pembangunan satu juta rumah hijau pada Tahun 2030 dan terwujudnya 100 persen rumah bebas emisi karbon Tahun 2050.

Untuk itu, kolaborasi pemangku kepentingan menjadi faktor kunci yang harus didukung dengan sumber pembiayaan yang berkelanjutan (sustainable financing). Di antaranya melalui pengembangan blended finance IGAHP yang rencananya akan ditugaskan kepada SMF.

Selanjutnya, pengembangan pembiayaan perumahan berbasis lingkungan atau pembiayaan hijau perumahan  merupakan solusi bagi Indonesia dalam menekan risiko perubahan iklim global.

Kerentanan negara-negara ASEAN terhadap perubahan iklim cukup tinggi, dan hal tersebut dapat berdampak panjang dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi khususnya di kawasan ASEAN.

Baca juga: Soal Pidato Kenegaraan Jokowi, IESR: Ekonomi Hijau Perlu Didorong Keras

Pembiayaan hijau perumahan merupakan salah satu instrumen finansial inovatif yang selaras dengan tujuan mengatasi perubahan iklim dan keberlanjutan.

Pembiayaan hijau perumahan akan meningkatkan program kepemilikan rumah dan renovasi dengan memperhatikan standar-standar efisiensi energi.

"Hal ini masih baru di Indonesia. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini kita bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman dari sahabat kita Eropa dan Jepang, karena mereka telah mengimplementasikan hal ini lebih dulu,” tambah Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo.

Pada tahun 2022 lalu, Pemerintah berkomitmen untuk aktif dalam membantu mengembangkan regulasi, instrumen serta kebijakannya. Pemerintah secara resmi telah meluncurkan Energi Transition Mechanism (ETM) Country Platform, sebuah bentuk koordinasi utama dan penggerak untuk mendorong transisi yang adil dan terjangkau di Indonesia untuk sektor energi.

Baca juga: Investasi Hijau Bisa Ciptakan 1,66 Juta Lapangan Kerja per Tahun

Langkah transisi energi ini merupakan komitmen kesiapan Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya keuangan di sektor energi yang dapat meyediakan energi yang andal dan terjangkau selagi tetap berkomitmen terhadap perubahan iklim.

Melalui inisiatif ini Indonesia optimistis dapat mengurangi sekitar 50 juta ton emisi karbon pada 2030, atau 160 juta ton pada 2040.

ETM platform menunjukkan kesiapan Indonesia mengatalisasi sumber daya keuangan yang besar pada sektor energi yang dapat diandalkan dan terjangkau. Upaya ini akan dilakukan sejalan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi.