Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dunia Berlomba-lomba Capai Netralitas Karbon, Permintaan Uranium untuk PLTN Bakal Melonjak

Kompas.com, 8 September 2023, 19:00 WIB
Add on Google
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Permintaan uranium untuk reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) diprediksi melonjak hingga 28 persen pada 2030.

Prediksi melonjaknya permintaan uranium tersebut tak lepas dari tren dunia yang tengah berlomba-lomba mencapai netralitas karbon atau net zero emission (NZE).

Asosiasi tenaga nuklir dunia atau World Nuclear Association (WNA) memaparkan dalam laporannya pada Kamis (7/9/2023) bahwa permintaan uranium bahkan bisa meningkat hingga dua kali lipat pada 2040.

Baca juga: Menanti PLTN di Indonesia

Tahun ini, perkiraan permintaan uranium mencapai 65.650 ton. Pada 2030, permintaannya diperkirakan meningkat menjadi 83.840 ton.

Pada 2040, permintaan uranium untuk PLTN bisa mencapai 130.000 ton.

Ketertarikan dunia terhadap PLTN juga meningkat sejak krisis energi akibat Rusia menginvasi Ukraina, sebagaimana dilansir Reuters.

“Mulai awal dekade berikutnya, rencana tambang dan calon tambang akan dimasukkan dalam produksi,” kata WNA dalam laporannya bertajuk Nuclear Fuel Report.

Baca juga: Energi Nuklir Jadi Bagian Rencana Jangka Panjang Indonesia

Untuk diketahui, produksi uranium global sempat turun menjadi 47.731 ton pada 2020. Pada 2022, produksinya sedikit pulih menjadi 49.355 ton.

Sempat terjadi banyak negara mulai menutup reaktor nuklir usai gempa bumi dan tsunami di Jepang pada 2011 yang mengguncang PLTN Fukushima Daiichi.

Saat ini, kapasitas terpasangn PLTN di dunia hingga akhir Juni 2023 sebesar 391 gigawatt (GW) dari 437 unit. Selain itu, ada 64 GW yang sedang dibangun.

Kapasitas terpasang PLTN diperkirakan meningkat sebesar 14 persen pada 2030 dan melonjak sebesar 76 persen menjadi 686 GW pada 2040. Sebagian besar kapasitas terpasang PLTN dibangun di China dan India.

Baca juga: Bakal Jadi Percontohan se-Asia, Pembangkit Nuklir Thorium Rp 12 Triliun Dibangun di Babel

Peningkatan kapasitas PLTN tersebut bukan hanya melalui penambahan reaktor-reaktor yang baru, namun juga dengan memperpanjang masa operasi pembangkit yang sudah ada.

“Beberapa negara dengan armada reaktor besar, seperti Kanada, Perancis, Jepang, Rusia dan Ukraina, mengizinkan PLTN yang ada untuk beroperasi hingga 60 tahun, dan di AS, hingga 80 tahun,” kata laporan itu.

Reaktor modular kecil, yang lebih mudah dan murah untuk dibangun, juga mendapatkan daya tarik.

Baca juga: Pro Kontra Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir untuk Kesinambungan Ketahanan Energi Nasional

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Dibanding Biofuel, EV Disebut Lebih Layak Jadi Alternatif untuk Tekan Impor BBM
Dibanding Biofuel, EV Disebut Lebih Layak Jadi Alternatif untuk Tekan Impor BBM
LSM/Figur
FEM IPB: Pertumbuhan Ekonomi 5,6 Persen Belum Mampu Kurangi Ketimpangan
FEM IPB: Pertumbuhan Ekonomi 5,6 Persen Belum Mampu Kurangi Ketimpangan
Pemerintah
Kualitas Udara Indonesia Memburuk Pasca-Larangan Impor Sampah Plastik China
Kualitas Udara Indonesia Memburuk Pasca-Larangan Impor Sampah Plastik China
Pemerintah
Dorong Konservasi dan Ekonomi, Masyarakat Kampung Salafen Uji Coba Wisata Buka Sasi
Dorong Konservasi dan Ekonomi, Masyarakat Kampung Salafen Uji Coba Wisata Buka Sasi
LSM/Figur
Biaya Tersembunyi Subsidi BBM Terus Membengkak, Hambat Transisi Energi
Biaya Tersembunyi Subsidi BBM Terus Membengkak, Hambat Transisi Energi
LSM/Figur
Aliansi Global Luncurkan Simbol Baru untuk Kemasan yang Bisa Dipakai Ulang
Aliansi Global Luncurkan Simbol Baru untuk Kemasan yang Bisa Dipakai Ulang
Pemerintah
TNFD Rilis Panduan Baru bagi Direktur Keuangan untuk Hadapi Risiko Kerusakan Alam
TNFD Rilis Panduan Baru bagi Direktur Keuangan untuk Hadapi Risiko Kerusakan Alam
Pemerintah
WHO: 1,5 Juta Orang Meninggal per Tahun akibat Makanan Tidak Sehat, Anak Paling Rentan
WHO: 1,5 Juta Orang Meninggal per Tahun akibat Makanan Tidak Sehat, Anak Paling Rentan
Pemerintah
Bayi Orangutan Sumatera Lahir di Cagar Alam Jantho Aceh, Diberi Nama Badar
Bayi Orangutan Sumatera Lahir di Cagar Alam Jantho Aceh, Diberi Nama Badar
Pemerintah
Fenomena Debu Sahara Kian Sering Terjadi, Apa Kaitannya dengan Krisis Iklim?
Fenomena Debu Sahara Kian Sering Terjadi, Apa Kaitannya dengan Krisis Iklim?
LSM/Figur
Riset: Sistem Kerja Jarak Jauh Pangkas Peluang Lulusan Baru Dapat Pekerjaan
Riset: Sistem Kerja Jarak Jauh Pangkas Peluang Lulusan Baru Dapat Pekerjaan
LSM/Figur
Saatnya Mengelaborasi Pasal 6.8 Perjanjian Paris
Saatnya Mengelaborasi Pasal 6.8 Perjanjian Paris
Pemerintah
Kemenhut Optimalkan Operasi Pemadaman Karhutla di 4 Provinsi Sumatera
Kemenhut Optimalkan Operasi Pemadaman Karhutla di 4 Provinsi Sumatera
Pemerintah
Produsen Mobil Terkemuka Sembunyikan Data Emisi Hingga 33 Persen
Produsen Mobil Terkemuka Sembunyikan Data Emisi Hingga 33 Persen
Pemerintah
Krisis Iklim Bikin Ibukota Malaysia dan Kota Satelitnya Kerap Dilanda Banjir
Krisis Iklim Bikin Ibukota Malaysia dan Kota Satelitnya Kerap Dilanda Banjir
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau