Peningkatan Layanan Kontrasepsi Penting Cegah Stunting

KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, peningkatan layanan kontrasepsi sangat penting untuk mencegah stunting.

Hal tersebut disampaikan Hasto saat memberikan arahan secara daring pada acara evaluasi percepatan penurunan stunting Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis (14/9/2023).

Peningkatan layanan kontrasepsi tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah rata-rata perempuan melahirkan. Selain itu, dapat menekan tingginya perkawinan usia muda.

Baca juga: Penanganan Stunting Perlu Dilakukan dari Hulu

Hasto menyampaikan, salah satu daerah yang perlu peningkatan layanan kontrasepsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengingat rata-rata kelahiran anak yang masih cukup tinggi.

"Di Buton Selatan, Buton Tengah, Konawe, Buton, Muna, dan Buton Utara masih memiliki total fertility rate atau rata-rata jumlah anak yang tinggi," kata Hasto, sebagaimana dilansir Antara, Jumat (15/9/2023).

Dia menuturkan, tim BKKBN perlu lebih keras lagi melayani kontrasepsi di wilayah-wilayah tersebut untuk mengurangi rata-rata perempuan melahirkan agar angka stunting bisa turun.

Baca juga: Tim Pendamping Keluarga Berperan Penting Cegah Stunting

"Angka kawin usia muda juga masih tinggi, yang sudah melahirkan di usia 15-19 tahun, di Kepulauan Konawe itu 66 orang per 1.000. Di Konawe Utara, 65 per 1.000. Di Buton, 54 per 1.000," ucapnya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Bidang Pembangunan Berkelanjutan Agus Suprapto mengatakan, menangani ibu hamil juga penting selain menangani anak stunting.

"Kita mesti fokus kepada subjeknya siapa, saya harap ada juga bapak asuh ibu hamil berisiko stunting, selain bapak asuh anak stunting," papar Agus.

Baca juga: 6 Daerah Sabet Penghargan Penanganan Stunting dan Layak Anak

Dia menambahkan, fokus sasaran menangani stunting yang harus diutamakan adalah remaja perempuan dan ibu hamil.

"Kemudian, konvergensi semua anggaran mulai dari tingkat kota atau kabupaten hingga desa harus dipastikan tepat sasaran," ucap Agus.

Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulawesi Tenggara Johannes Robert menyatakan, salah upaya yang dilakukana adalah optimalisasi penyaluran dana desa untuk mengintervensi stunting.

Baca juga: Pemangku Kepentingan Harus Melek Data untuk Turunkan Stunting