Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 21 September 2023, 13:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

Dengan adanya data komprehensif, mereka dapat menyusun perencanaan yang lebih efisien dalam pemanfaatan energi terbarukan.

Baca juga: Bijak Mengelola Pendanaan JETP untuk Transisi Energi Berkeadilan

4. Pusat riset variabel energi terbarukan

Menciptakan pusat riset variabel energi terbarukan untuk memperoleh pembelajaran dalam pengembangan energi terbarukan serta operasi sistem.

Hal ini akan mengatasi tantangan pengoperasian sistem yang fleksibel namun tetap andal di tengah ketidakpastian permintaan dan variasi pasokan.

5. Melibatkan semua pihak

Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengidentifikasi potensi energi terbarukan.

Data potensi tersebut dapat dipakai untuk mengembangkan pemanfaatan energi terbarukan guna rencana transisi energi secara lokal. Transisi energi perlu melibatkan seluruh pihak, langkah pertama yang bisa dilakukan yakni mengidentifikasi kelompok aktor yang berbeda dan melakukan dialog.

Baca juga: Biaya di Indonesia Lebih Tinggi dari Internasional, Pengembangan Energi Terbarukan Tersendat

6. Tinjau dan gabungkan kebijakan

Meninjau kembali dan menggabungkan kebijakan atau peraturan untuk memfasilitasi proyek energi terbarukan guna menemukan tarif yang kompetitif. Penggabungan kebijakan tersebut, paling tidak, dapat mencerminkan target energi terbarukan yang lebih ambisius.

Selain itu, penggabungan kebijakan dapat memicu penjadwalan proses pengadaan proyek energi terbarukan yang transparan dan reguler serta memitigasi berbagai risiko dari pengembangan energi terbarukan.

7. Penjajakan dan pengujian struktur pembiayaan

Menjajaki dan menguji struktur pembiayaan termasuk proyek batu bara menjadi energi terbarukan dengan pengembang swasta dan lembaga keuangan.

Selain itu, memanfaatkan struktur pembiayaan dalam skema JETP dan ETM.

Baca juga: PLN dan SIG Sepakat Teken MoU Dorong Penggunaan Energi Bersih

8. Isu politik

Mengutamakan transisi energi sebagai isu utama dalam manifesto politik calon pemimpin nasional dan provinsi menjelang pemilu.

Transisi energi akan berdampak langsung terhadap masyarakat seperti aspek keterjangkauan dan keamanan energi dalam jangka pendek, serta dampak dari perubahan iklim terhadap penghidupan masyarakat secara umum dalam jangka panjang.

Indonesia memerlukan kepemimpinan yang kuat dalam proses transisi energi. IETD mendorong agar transisi energi menjadi salah satu agenda utama yang dibahas selama masa kampanye.

Baca juga: Komitmen Indonesia terhadap Transisi Energi Pengaruhi Peluang Pembiayaan

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pakar IPB: Pirolisis Plastik Bisa Jadi Bahan Bakar Alternatif, tapi Perlu Pengawasan Ketat
Pakar IPB: Pirolisis Plastik Bisa Jadi Bahan Bakar Alternatif, tapi Perlu Pengawasan Ketat
LSM/Figur
Pemanfaatan EBT di Laut Indonesia Bisa Ganggu Migrasi Paus-Burung
Pemanfaatan EBT di Laut Indonesia Bisa Ganggu Migrasi Paus-Burung
LSM/Figur
Harga Pertamax Naik, Pekerja Kelas Menengah yang Paling Terdampak
Harga Pertamax Naik, Pekerja Kelas Menengah yang Paling Terdampak
Pemerintah
Refleksi Hari Laut Sedunia, Ironi Negara Kepulauan Justru Aktif Mengeruk Pasir Laut dan Reklamasi
Refleksi Hari Laut Sedunia, Ironi Negara Kepulauan Justru Aktif Mengeruk Pasir Laut dan Reklamasi
LSM/Figur
Tiga Proyek Panas Bumi PGE Raih Pendanaan 478 Juta Dollar AS
Tiga Proyek Panas Bumi PGE Raih Pendanaan 478 Juta Dollar AS
BUMN
Indonesia Masih Minim Mitigasi Ledakan Alga, Ancaman Kematian Massal Ikan Mengintai
Indonesia Masih Minim Mitigasi Ledakan Alga, Ancaman Kematian Massal Ikan Mengintai
Pemerintah
Lautan Dunia Kritis, Laju Kenaikan Air Laut Naik 2 Kali Lipat
Lautan Dunia Kritis, Laju Kenaikan Air Laut Naik 2 Kali Lipat
Pemerintah
BRIN: Ikan Tuna akan Lebih Mudah Ditangkap saat El Nino Terjadi
BRIN: Ikan Tuna akan Lebih Mudah Ditangkap saat El Nino Terjadi
Pemerintah
IATA: Avtur Berkelanjutan Hanya Penuhi 0,8 Persen Kebutuhan Pesawat 2026
IATA: Avtur Berkelanjutan Hanya Penuhi 0,8 Persen Kebutuhan Pesawat 2026
Pemerintah
Industri Denim Berkelanjutan Terhambat Karena Pemakaian Bahan Kimia
Industri Denim Berkelanjutan Terhambat Karena Pemakaian Bahan Kimia
Pemerintah
BMKG: 28 Persen Wilayah Indonesia Masuk Kemarau
BMKG: 28 Persen Wilayah Indonesia Masuk Kemarau
Pemerintah
Studi Ungkap WFH Bikin Pekerja Jadi Anti Sosial dan Depresi
Studi Ungkap WFH Bikin Pekerja Jadi Anti Sosial dan Depresi
LSM/Figur
Cegah Kebocoran Metana Jadi Kunci RI Amankan Investasi LNG
Cegah Kebocoran Metana Jadi Kunci RI Amankan Investasi LNG
LSM/Figur
Pembiayaan Berkelanjutan DBS Indonesia Capai Rp15,6 Triliun di 2025
Pembiayaan Berkelanjutan DBS Indonesia Capai Rp15,6 Triliun di 2025
Swasta
Indonesia Dinilai Jadi Magnet Investasi Sektor Mineral Kritis
Indonesia Dinilai Jadi Magnet Investasi Sektor Mineral Kritis
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau