Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/09/2023, 13:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

Dengan adanya data komprehensif, mereka dapat menyusun perencanaan yang lebih efisien dalam pemanfaatan energi terbarukan.

Baca juga: Bijak Mengelola Pendanaan JETP untuk Transisi Energi Berkeadilan

4. Pusat riset variabel energi terbarukan

Menciptakan pusat riset variabel energi terbarukan untuk memperoleh pembelajaran dalam pengembangan energi terbarukan serta operasi sistem.

Hal ini akan mengatasi tantangan pengoperasian sistem yang fleksibel namun tetap andal di tengah ketidakpastian permintaan dan variasi pasokan.

5. Melibatkan semua pihak

Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengidentifikasi potensi energi terbarukan.

Data potensi tersebut dapat dipakai untuk mengembangkan pemanfaatan energi terbarukan guna rencana transisi energi secara lokal. Transisi energi perlu melibatkan seluruh pihak, langkah pertama yang bisa dilakukan yakni mengidentifikasi kelompok aktor yang berbeda dan melakukan dialog.

Baca juga: Biaya di Indonesia Lebih Tinggi dari Internasional, Pengembangan Energi Terbarukan Tersendat

6. Tinjau dan gabungkan kebijakan

Meninjau kembali dan menggabungkan kebijakan atau peraturan untuk memfasilitasi proyek energi terbarukan guna menemukan tarif yang kompetitif. Penggabungan kebijakan tersebut, paling tidak, dapat mencerminkan target energi terbarukan yang lebih ambisius.

Selain itu, penggabungan kebijakan dapat memicu penjadwalan proses pengadaan proyek energi terbarukan yang transparan dan reguler serta memitigasi berbagai risiko dari pengembangan energi terbarukan.

7. Penjajakan dan pengujian struktur pembiayaan

Menjajaki dan menguji struktur pembiayaan termasuk proyek batu bara menjadi energi terbarukan dengan pengembang swasta dan lembaga keuangan.

Selain itu, memanfaatkan struktur pembiayaan dalam skema JETP dan ETM.

Baca juga: PLN dan SIG Sepakat Teken MoU Dorong Penggunaan Energi Bersih

8. Isu politik

Mengutamakan transisi energi sebagai isu utama dalam manifesto politik calon pemimpin nasional dan provinsi menjelang pemilu.

Transisi energi akan berdampak langsung terhadap masyarakat seperti aspek keterjangkauan dan keamanan energi dalam jangka pendek, serta dampak dari perubahan iklim terhadap penghidupan masyarakat secara umum dalam jangka panjang.

Indonesia memerlukan kepemimpinan yang kuat dalam proses transisi energi. IETD mendorong agar transisi energi menjadi salah satu agenda utama yang dibahas selama masa kampanye.

Baca juga: Komitmen Indonesia terhadap Transisi Energi Pengaruhi Peluang Pembiayaan

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Investasi 14 Miliar Dollar AS Diperlukan untuk Pulihkan Hutan Kelp Global
Investasi 14 Miliar Dollar AS Diperlukan untuk Pulihkan Hutan Kelp Global
Swasta
Kemenhut: Sulit Berantas Tambang Ilegal di TNGHS yang Jadi Mata Pencaharian
Kemenhut: Sulit Berantas Tambang Ilegal di TNGHS yang Jadi Mata Pencaharian
Pemerintah
Kemenhut Temukan 411 Lubang Tambang Emas Ilegal di Gunung Halimun Salak
Kemenhut Temukan 411 Lubang Tambang Emas Ilegal di Gunung Halimun Salak
Pemerintah
Menteri LH: Tambang Picu Dampak Serius, Aktivitasnya Harus Dikawal Kembali
Menteri LH: Tambang Picu Dampak Serius, Aktivitasnya Harus Dikawal Kembali
Pemerintah
Di Balik Sunyi Rawa Gambut Ketapang: Perjuangan Warga Menantang Api Karhutla
Di Balik Sunyi Rawa Gambut Ketapang: Perjuangan Warga Menantang Api Karhutla
LSM/Figur
PBB: Emisi Dunia Hanya Turun 10 Persen, Gagal Capai Target 60 Persen
PBB: Emisi Dunia Hanya Turun 10 Persen, Gagal Capai Target 60 Persen
Pemerintah
22 Pabrik Cikande Rampung Didekontaminasi, Kini Bisa Beroperasi Kembali
22 Pabrik Cikande Rampung Didekontaminasi, Kini Bisa Beroperasi Kembali
Pemerintah
KLH Bakal Cek Kerusakan Ekosistem akibat Tambang Emas Ilegal di Gunung Salak
KLH Bakal Cek Kerusakan Ekosistem akibat Tambang Emas Ilegal di Gunung Salak
Pemerintah
PBB Sebut Pendanaan Adaptasi Iklim Global Harus Naik 12 Kali Lipat
PBB Sebut Pendanaan Adaptasi Iklim Global Harus Naik 12 Kali Lipat
Pemerintah
TMD Lippo Land Dukung Generasi Sehat dan Cerdas lewat Bantuan Pendidikan untuk Siswa SD
TMD Lippo Land Dukung Generasi Sehat dan Cerdas lewat Bantuan Pendidikan untuk Siswa SD
Swasta
DLH Jakarta Pertimbangkan Sanksi Sosial ke Pembakar Sampah, Foto Pelaku Bakal Dipajang
DLH Jakarta Pertimbangkan Sanksi Sosial ke Pembakar Sampah, Foto Pelaku Bakal Dipajang
Pemerintah
Krisis Iklim bagi Gen Z Masih Soal Cuaca Ekstrem, Pelibatan Mereka Sekadar Formalitas
Krisis Iklim bagi Gen Z Masih Soal Cuaca Ekstrem, Pelibatan Mereka Sekadar Formalitas
LSM/Figur
IESR: SNDC Tak Hadirkan Terobosan, Cuma Perbarui Metode Hitung Emisi
IESR: SNDC Tak Hadirkan Terobosan, Cuma Perbarui Metode Hitung Emisi
LSM/Figur
Sisir Tambang Ilegal di Gunung Salak, Petugas Hancurkan 31 Tenda Biru
Sisir Tambang Ilegal di Gunung Salak, Petugas Hancurkan 31 Tenda Biru
Pemerintah
BRIN Kembangkan WoodPlastic, Plastik Ramah Lingkungan dari Serbuk Kayu
BRIN Kembangkan WoodPlastic, Plastik Ramah Lingkungan dari Serbuk Kayu
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau