Pemerintah Daerah Didorong Aktif Fasilitasi Pengembangan Panas Bumi

KOMPAS.com – Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap, pemerintah daerah dapat lebih berperan aktif memfasilitasi kegiatan pemanfaatan atau eksplorasi panas bumi.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam acara The 9th Indonesia International Geothermal Convention And Exhibition (IIGCE) 2023, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Dia menilai, peran aktif pemerintah daerah diperlukan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber energi bersih, khususnya panas bumi.

Baca juga: Kembangkan Panas Bumi Indonesia, Pertamina Bidik Kerja Sama Mitra Global

“Saya berharap pemerintah daerah dapat lebih berperan aktif dan menjadi fasilitator dalam kegiatan pengusahaan dan pemanfaatan panas bumi,” ujar Ma'ruf, sebagaimana dilansir Antara.

Di satu sisi, untuk menurunkan risiko pengembangan panas bumi di Indonesia, perlu adanya perbaikan kualitas data serta insentif dalam kegiatan eksplorasi.

Selain itu, harga jual listrik yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) juga harus dijaga agar lebih kompetitif.

Ma'ruf menambahkan, dibutuhkan dukungan program dan perbaikan mekanisme untuk menarik lebih banyak minat pengembang panas bumi di Indonesia.

Baca juga: Energi Panas Bumi: Masa Depan Ketenagalistrikan Indonesia

Misalnya, program Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang selama ini telah dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dia menilai, program tersebut perlu diperluas di lokasi-lokasi yang datanya belum mencukupi untuk mempermudah pengembang.

Sejauh ini, pemerintah pusat telah menyediakan insentif eksplorasi panas bumi dalam bentuk pendanaan melalui Program Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi dan Program Mitigasi Risiko Sumber Daya Panas Bumi.

Para pengembang panas bumi diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan sebaik-baiknya.

Baca juga: PGE dan Chevron Kembangkan WKP Way Ratai di Lampung, Berencana Bangun PLTP

Selanjutnya, kata Ma'ruf, keberadaan PLTP diharapkan dapat berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Dia mendorong pemerintah daerah dan pengembang panas bumi bekerja sama memaksimalkan potensi pemanfaatan langsung panas bumi.

Menurutnya, pemerintah daerah juga harus lebih berperan aktif memberikan pemahaman secara holistik kepada masyarakat terkait potensi, dampak, dan prospek pelaksanaan proyek pengembangan panas bumi di wilayah masing-masing.

“Terakhir, saya ingin sampaikan bahwa sebagian besar sumber panas bumi berada di dalam kawasan hutan,” kata Ma'ruf.

“Pengelolaan yang tidak memperhatikan daya dukung ekosistem berpotensi menimbulkan kerusakan hutan dan mengancam kehidupan satwa. Untuk itu, upaya pelestarian kawasan hutan di area sumber panas bumi perlu dilakukan secara berkelanjutan,” sambungnya.

Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin Minta Perbaikan Insentif dalam Eksplorasi Panas Bumi