Percepat Transisi Energi di Indonesia, Ini 8 Rekomendasi IESR dan ICEF

KOMPAS.com – Ketenagalistrikan menjadi sektor yang paling cepat dan paling mudah dalam proses transisi energi guna mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan upaya mencapai netralitas karbon atau net zero emission (NZE).

Di satu sisi, diperlukan strategi yang tepat agar transformasi ketenagalistrikan di Indonesia dapat berjalan adil bagi semua masyarakat.

Manajer Program Transformasi Energi Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo mengatakan, ide skema dan inovasi pembiayaan perlu terus dieksplorasi mengingat uniknya struktur pasar ketenagalistrikan di Indonesia.

Baca juga: 679 Bangunan Komersial Wajib Kelola Energi, Bisa Hemat Rp 1 Triliun Per Tahun

Saat ini, beberapa contoh komitmen pendanaan transisi energi internasional yang diamankan Indonesia adalah skema Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Energy Transition Mechanism (ETM).

JETP menjanjikan pendanaan 20 miliar dollar AS (Rp 307 triliun) sedangkan ETM menggerakkan dana 4 miliar dollar AS (Rp 61 triliun).

Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!

Kompas.id

“Indonesia bisa memanfaatkan proses JETP ataupun ETM untuk eksplorasi skema tersebut,” kata Deon pada hari ketiga Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2023, Rabu (20/9/2023).

IETD 2023 digelar oleh IESR dan Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) yang bekerja sama dengan Kementerian ESDM mulai Senin (18/9/2023) hingga Rabu.

Baca juga: Pemerintah Harap Sektor Energi Mampu Tekan 358 Juta Ton CO2

Pada hari terakhir IETD 2023, IESR dan ICEF mengeluarkan delapan rekomendasi untuk mempercepat transformasi energi di sektor ketenagalistrikan yang adil di Indonesia.

Berikut delapan rekomendasi dari IESR dan ICEF sebagaimana rilis yang diterima Kompas.com.

1. Penyusunan

Menyusun dan mengajukan transisi energi serta mengaitkannya dengan pembangunan sosial dan ekonomi.

IESR dan ICEF menyatakan, perlu adanya hubungan yang jelas antara target yang ditetapkan di masing-masing kementerian.

Baca juga: 250 Perusahaan dan Organisasi Dunia Tuntut Energi Terbarukan Meningkat 3 Kali Lipat

2. Dukungan

Menyediakan dukungan yang kuat terhadap pembangunan energi terbarukan dalam lima tahun ke depan.

Kesepakatan para pemimpin G20, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan hingga tiga kali lipat perlu disikapi secara serius. Salah satunya memberikan insentif bagi pasar dan industri energi terbarukan.

3. Transparansi dan aksesibilitas

Meningkatkan transparansi dan aksesibilitas data energi terbarukan melalui kolaborasi bersama.

Data dan informasi energi terbarukan yang komprehensif dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, contohnya mengurangi ketidakpastian dalam pengembangan proyek bagi perusahaan pembangkit listrik, lembaga keuangan, serta operator sistem pendukung.

Dengan adanya data komprehensif, mereka dapat menyusun perencanaan yang lebih efisien dalam pemanfaatan energi terbarukan.

Baca juga: Bijak Mengelola Pendanaan JETP untuk Transisi Energi Berkeadilan

4. Pusat riset variabel energi terbarukan

Menciptakan pusat riset variabel energi terbarukan untuk memperoleh pembelajaran dalam pengembangan energi terbarukan serta operasi sistem.

Hal ini akan mengatasi tantangan pengoperasian sistem yang fleksibel namun tetap andal di tengah ketidakpastian permintaan dan variasi pasokan.

5. Melibatkan semua pihak

Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengidentifikasi potensi energi terbarukan.

Data potensi tersebut dapat dipakai untuk mengembangkan pemanfaatan energi terbarukan guna rencana transisi energi secara lokal. Transisi energi perlu melibatkan seluruh pihak, langkah pertama yang bisa dilakukan yakni mengidentifikasi kelompok aktor yang berbeda dan melakukan dialog.

Baca juga: Biaya di Indonesia Lebih Tinggi dari Internasional, Pengembangan Energi Terbarukan Tersendat

6. Tinjau dan gabungkan kebijakan

Meninjau kembali dan menggabungkan kebijakan atau peraturan untuk memfasilitasi proyek energi terbarukan guna menemukan tarif yang kompetitif. Penggabungan kebijakan tersebut, paling tidak, dapat mencerminkan target energi terbarukan yang lebih ambisius.

Selain itu, penggabungan kebijakan dapat memicu penjadwalan proses pengadaan proyek energi terbarukan yang transparan dan reguler serta memitigasi berbagai risiko dari pengembangan energi terbarukan.

7. Penjajakan dan pengujian struktur pembiayaan

Menjajaki dan menguji struktur pembiayaan termasuk proyek batu bara menjadi energi terbarukan dengan pengembang swasta dan lembaga keuangan.

Selain itu, memanfaatkan struktur pembiayaan dalam skema JETP dan ETM.

Baca juga: PLN dan SIG Sepakat Teken MoU Dorong Penggunaan Energi Bersih

8. Isu politik

Mengutamakan transisi energi sebagai isu utama dalam manifesto politik calon pemimpin nasional dan provinsi menjelang pemilu.

Transisi energi akan berdampak langsung terhadap masyarakat seperti aspek keterjangkauan dan keamanan energi dalam jangka pendek, serta dampak dari perubahan iklim terhadap penghidupan masyarakat secara umum dalam jangka panjang.

Indonesia memerlukan kepemimpinan yang kuat dalam proses transisi energi. IETD mendorong agar transisi energi menjadi salah satu agenda utama yang dibahas selama masa kampanye.

Baca juga: Komitmen Indonesia terhadap Transisi Energi Pengaruhi Peluang Pembiayaan