Memahami Ekonomi Hijau dan Biru

Komitmen strategi PRK ini memerlukan koordinasi antarkementerian/lembaga yang berjalan secara sistematis, terintegrasi, dan menyeluruh yang sayangnya masih menjadi pekerjaan rumah sangat besar.

Di sini peran presiden sebagai nahkoda untuk memastikan kapal berjalan sesuai peta sangat dibutuhkan.

Selama ini hambatan koordinasi antarkementerian/lembaga hanya diatasi dengan kehadiran MoU sebagai instrumen atau solusi.

Padahal pada tingkat nasional dibutuhkan peraturan dengan hukum yang lebih kuat untuk memberikan dasar jelas bagi penetapan, implementasi, dan pengukuran kebijakan dan/atau intrumen lain dalam isu penanganan perubahan iklim.

Pembangunan Ekonomi Biru

Menurut Bank Dunia, ekonomi biru adalah konsep pembangunan yang memanfaatkan sumber daya di lautan.

Pemanfaatan sumber daya lautan digunakan secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian dan pekerjaan sambil menjaga kesehatan ekosistem laut.

Sementara itu, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ekonomi biru adalah pembangunan yang terdiri atas berbagai sektor ekonomi dan kebijakan terkait yang memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Dilansir dari situs web Uni Eropa, ekonomi biru memiliki beberapa tujuan, yaitu:

• Ekonomi biru berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim. Contohnya dengan mengembangkan energi terbarukan lepas pantai, dekarbonisasi transportasi laut, dan penghijauan pelabuhan.
• Ekonomi biru akan membuat perekonomian lebih sirkular dan berkelanjutan. Contohnya dengan memperbarui standar untuk desain alat tangkap ikan, daur ulang kapal, dan untuk penonaktifan anjungan lepas pantai.
• Ekonomi biru membantu melestarikan keanekaragaman hayati dan bentang alam, contohnya mengimplementasikan infrastruktur hijau di kawasan pesisir.
• Ekonomi biru memberikan keuntungan bagi pariwisata dan ekonomi pesisir.

Selain memiliki beberapa tujuan, potensi energi biru juga sangat melimpah ruah di seluruh dunia. Sebagaimana diketahui, 70 persen permukaan Bumi adalah lautan.

Lautan juga menyediakan makanan berupa ikan dan mata pencaharian bagi masyarakat pesisir di seluruh dunia.

Bank Dunia memberikan beberapa sektor yang bisa diimplementasikan untuk optimalisasi ekonomi biru. Di antaranya adalah energi terbarukan, perikanan, pelayaran, pariwisata, perlawanan perubahan iklim, pengolahan limbah.

Mengapa di Indonesia harus ada ekonomi biru? Konsep ini bisa diterapkan karena Indonesia memiliki wilayah lautan yang sangat luas. Sekitar dua per tiga wilayah Indonesia adalah laut.

Bumi Pertiwi juga memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Dilansir dari situs web Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Indonesia berada di urutan kedua negara penghasil ikan terbesar dunia setelah China.

Selain itu, sebanyak 10 persen komoditas perikanan dunia diekspor oleh Indonesia. Nilai sektor perikanan Indonesia mencapai 29,6 miliar dollar AS, setara dengan 2,6 persen PDB Indonesia.

Laut Indonesia juga memiliki bagian terbesar segitiga terumbu karang yang menjadi habitat 76 persen dari seluruh spesies terumbu karang dan 37 persen dari seluruh spesies ikan terumbu karang dunia.

Jangan lupa, Indonesia juga mempunyai potensi hutan mangrove yang sangat luas. Sepertiga hutan mangrove di dunia berada di Indonesia.

Sebagai ekosistem yang unik, hutan mangrove (bakau) di Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan, berperan penting secara ekonomi di tingkat regional, bahkan nasional dalam menyediakan ketahanan pangan dan mata pencarian, mendukung keanekaragaman hayati, serta peningkatan tutupan hutan dan lahan.

Mangrove memberikan dua manfaat sekaligus: karbon biru dan ekonomi biru. Selain itu hutan mangrove juga memainkan peran kunci dalam mendukung komitmen Indonesia terhadap mitigasi perubahan iklim melalui fungsinya sebagai penyerap dan penyimpan karbon.

Namun pengelolaan mangrove dihadapkan pada tantangan kompleks yang terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan.