Kontrol Penggundulan Hutan, OIKN Moratorium Izin Sawit dan Tambang

JAKARTA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bertekad mempercepat reforestasi dan mengontrol deforestasi melalui penerapan kebijakan moratorium perizinan sawit dan tambang.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri memastikan hal ini saat diskusi bertajuk Realizing Net Zero Emissions Indonesia Capital City di Paviliun Indonesia dalam rangkaian kegiatan Conference of the Parties atau COP28 Dubai, Uni Emirat Arab, Selasa (5/12/2023).

"Pada saat bersamaan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal dilakukan bersama dengan kementerian dan lembaga lain melalui satuan tugas khusus terkait penambangan ilegal," jelas Myrna.

Hal itu dilakukan mengingat beberapa wilayah hutan IKN berada dalam kondisi terdegradasi yang sebelumnya adalah industri ekstraktif dan mengonversi hutan alami menjadi hutan monokultur, perkebunan sawit, dan area pertambangan.

Baca juga: Basuki Beberkan Penerapan ESG dalam Proyek Infrastruktur IKN

Untuk itu, upaya reforestasi terus dipercepat mengingat komitmen OIKN bahwa 65 persen dari luas wilayah IKN seluas sekitar 252.000 hektar, merupakan hutan tropis.

"Kami tidak hanya ingin mengurangi emisi, tapi kami ingin juga membuat Nusantara menjadi kota yang resiliensi iklim," imbuh Myrna.

Implementasi kebijakan moratorium perizinan sawit dan tambang ini akan didokumentasikan dalam bentuk Nature Positive Plan (NPL), sebagai dukungan dan pelengkap bagi Nusantara Regionally and Locally Determined Contribution (RLDC). 

"Kami harus bekerja keras dalam area ini. Tidak hanya menanam pohon, tapi juga membangun hutan yang asri dengan biodiversitas yang lebih baik," cetus Myrna.

Untuk diketahui, OIKN pada 3 Desember 2023 di COP28 telah meluncurkan Nusantara RLDC, dokumen peta jalan yang menjabarkan langkah-langkah Nusantara menjadi kota nol emisi atau bahkan negatif karbon pada 2045.

Selain itu, OIKN akan mengandalkan solusi berbasis alam mengatasi isu air yang berpotensi terjadi di wilayah Nusantara.

Baca juga: Fase Pertama PLTS IKN Beroperasi Februari Tahun Depan

Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air OIKN Pungky Widiaryanto mengatakan, pihaknya tidak ingin hanya mengurangi emisi, tapi juga membuat Nusantara menjadi kota yang resiliensi iklim.

Salah satu fokusnya adalah mengatasi isu air yang kerap terjadi di wilayah Kalimantan Timur yang kini masuk menjadi area Nusantara. Saat musim hujan, beberapa wilayah rentan banjir sementara ketika musim kemarau terdapat potensi kekeringan.

Jadi untuk mengatasinya, kata Pungky, akan mengandalkan solusi berbasis alam untuk manajemen air. Sebagai contoh OIKN akan membangun di area inti, waduk untuk menampung air yang akan digunakan di Nusantara.

IKN juga dirancang menjadi kota spons yang yang mampu menyerap air hujan ke dalam tanah guna mencegah banjir untuk mengembalikan sirkulasi alami air.

Langkah itu dilakukan bersamaan dengan peningkatan biodiversitas di kawasan IKN.

Dalam panel diskusi tersebut Direktur Global untuk Program Perkotaan World Research Institute (WRI) Rogier van den Berg mengapresiasi langkah OIKN meluncurkan RLDC, mengingat pentingnya peran kota-kota dalam upaya penanganan perubahan iklim.

"Saya pikir dengan strategi Nusantara ada kesempatan besar untuk menunjukkan bagaimana melakukannya dengan cara yang kredibel dan transparan," tuntas Rogier.