Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 9 Desember 2023, 17:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Peningkatan nilai ekspor dan investasi menjadi kunci agar Indonesia bisa lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menjadi negara maju.

Hal tersebut disampaikan pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti kepada Antara, Jumat (8/12/2023).

Salah satu cara meningkatkan nilai ekspor adalah mengolah komoditas mentah menjadi produk jadi.

Baca juga: Negara Maju Paling Berkontribusi atas Perubahan Iklim, Sumbang 67 Persen Emisi

"Meningkatkan nilai ekspor dilakukan dengan mengolah ekspor komoditas mentah menjadi ekspor produk jadi," kata Esther.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

SDM yang berkualitas akan membawa kemajuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

Menurut dia, ekspor Indonesia masih berbasis komoditas. Oleh karenanya, Indonesia harus melakukan pergeseran dari ekspor barang mentah menjadi produk jadi dan bernilai tambah.

Baca juga: Transisi Energi, Menagih Janji Negara Maju dan Memperkuat Aliansi Baru

Potensi ekspansi ekspor Indonesia untuk produk bernilai tambah tinggi perlu dioptimalisasi melalui hilirisasi komoditas berbasis sumber daya alam (SDA) yang didukung oleh investasi di sektor tersebut.

Strategi untuk mewujudkan hal tersebut antara lain memastikan rantai pasok lengkap dari bahan baku sampai industri produsen barang jadi tersedia, termasuk pendukungnya.

Infrastruktur pendukung kawasan industri juga harus disediakan seperti listrik, air, energi, jalan, perumahan, hingga sekolah untuk keluarga para karyawan pabrik.

Selanjutnya, regulasi harus konsisten, tidak berbelit serta jelas untuk mendukung kelangsungan semua industri itu. Transparansi penyelesaian masalah juga harus dilakukan.

Baca juga: Maju Tani Raup Komitmen Pendanaan Rp 15,7 Triliun dari 3 Perusahaan Korea

Pemerintah sendiri menargetkan Indonesia dapat menjadi negara maju pada 2045, tepat ketia Indonesia berusia 100 tahun.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, dalam Visi Indonesia Emas 2045, pemerintah menargetkan Indonesia sebagai negara yang memiliki kepemimpinan dan pengaruh yang kuat di dunia internasional.

Tingkat kemiskinan pada 2045 juga ditargetkan mendekati nol persen serta presentase ketimpangan yang berkurang.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, pada 2037 pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai 21.000 dollar AS (Rp 314 juta) per tahun.

Baca juga: Bawa Konsep Modern, Gerakan Maju Tani Incar 10 Juta Petani Baru

"Di tahun 2045, bangsa Indonesia kita harapkan akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara maju," kata Suharso di Jakarta, 15 Juni 2023.

Suharso menuturkan, untuk mewujudkan target Indonesia maju, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 merumuskan delapan agenda pembangunan dan 17 arah pembangunan yang diukur melalui 45 indikator utama pembangunan.

Dia turut menekankan pentingnya peran generasi muda serta industrialisasi guna menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Strategi besar yang kita perlukan itu adalah strategi yang utamanya adalah industrialisasi sebagai salah satu jawaban untuk membangkitkan, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," ucap Suharso.

Baca juga: 11 September Bertemu Moeldoko, Gerakan Maju Tani Tawarkan Konsep Meta Farming

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
Swasta
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Pemerintah
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
Pemerintah
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Pemerintah
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Swasta
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Pemerintah
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
Pemerintah
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Pemerintah
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
LSM/Figur
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Swasta
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Pemerintah
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Pemerintah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pemerintah
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
LSM/Figur
COP30: Peta Jalan untuk Hentikan Iklan Bahan Bakar Fosil Disepakati
COP30: Peta Jalan untuk Hentikan Iklan Bahan Bakar Fosil Disepakati
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau