Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 9 Desember 2023, 17:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Peningkatan nilai ekspor dan investasi menjadi kunci agar Indonesia bisa lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menjadi negara maju.

Hal tersebut disampaikan pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti kepada Antara, Jumat (8/12/2023).

Salah satu cara meningkatkan nilai ekspor adalah mengolah komoditas mentah menjadi produk jadi.

Baca juga: Negara Maju Paling Berkontribusi atas Perubahan Iklim, Sumbang 67 Persen Emisi

"Meningkatkan nilai ekspor dilakukan dengan mengolah ekspor komoditas mentah menjadi ekspor produk jadi," kata Esther.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

SDM yang berkualitas akan membawa kemajuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

Menurut dia, ekspor Indonesia masih berbasis komoditas. Oleh karenanya, Indonesia harus melakukan pergeseran dari ekspor barang mentah menjadi produk jadi dan bernilai tambah.

Baca juga: Transisi Energi, Menagih Janji Negara Maju dan Memperkuat Aliansi Baru

Potensi ekspansi ekspor Indonesia untuk produk bernilai tambah tinggi perlu dioptimalisasi melalui hilirisasi komoditas berbasis sumber daya alam (SDA) yang didukung oleh investasi di sektor tersebut.

Strategi untuk mewujudkan hal tersebut antara lain memastikan rantai pasok lengkap dari bahan baku sampai industri produsen barang jadi tersedia, termasuk pendukungnya.

Infrastruktur pendukung kawasan industri juga harus disediakan seperti listrik, air, energi, jalan, perumahan, hingga sekolah untuk keluarga para karyawan pabrik.

Selanjutnya, regulasi harus konsisten, tidak berbelit serta jelas untuk mendukung kelangsungan semua industri itu. Transparansi penyelesaian masalah juga harus dilakukan.

Baca juga: Maju Tani Raup Komitmen Pendanaan Rp 15,7 Triliun dari 3 Perusahaan Korea

Pemerintah sendiri menargetkan Indonesia dapat menjadi negara maju pada 2045, tepat ketia Indonesia berusia 100 tahun.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, dalam Visi Indonesia Emas 2045, pemerintah menargetkan Indonesia sebagai negara yang memiliki kepemimpinan dan pengaruh yang kuat di dunia internasional.

Tingkat kemiskinan pada 2045 juga ditargetkan mendekati nol persen serta presentase ketimpangan yang berkurang.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, pada 2037 pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai 21.000 dollar AS (Rp 314 juta) per tahun.

Baca juga: Bawa Konsep Modern, Gerakan Maju Tani Incar 10 Juta Petani Baru

"Di tahun 2045, bangsa Indonesia kita harapkan akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara maju," kata Suharso di Jakarta, 15 Juni 2023.

Suharso menuturkan, untuk mewujudkan target Indonesia maju, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 merumuskan delapan agenda pembangunan dan 17 arah pembangunan yang diukur melalui 45 indikator utama pembangunan.

Dia turut menekankan pentingnya peran generasi muda serta industrialisasi guna menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Strategi besar yang kita perlukan itu adalah strategi yang utamanya adalah industrialisasi sebagai salah satu jawaban untuk membangkitkan, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," ucap Suharso.

Baca juga: 11 September Bertemu Moeldoko, Gerakan Maju Tani Tawarkan Konsep Meta Farming

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Survei: 32 Persen CEO Indonesia Klaim Perusahaannya Terapkan Keberlanjutan
Survei: 32 Persen CEO Indonesia Klaim Perusahaannya Terapkan Keberlanjutan
Swasta
Kemenhut: Gelondongan Terbawa Banjir Berasal dari Pohon Lapuk dan Kemungkinan 'Illegal Logging'
Kemenhut: Gelondongan Terbawa Banjir Berasal dari Pohon Lapuk dan Kemungkinan "Illegal Logging"
Pemerintah
Ironi Banjir Besar di Sumatera, Saat Cuaca Ekstrem Bertemu Alih Fungsi Lahan
Ironi Banjir Besar di Sumatera, Saat Cuaca Ekstrem Bertemu Alih Fungsi Lahan
Pemerintah
ADB: Asia Perlu 1,7 Triliun Dollar AS Per Tahun untuk Respons Perubahan Iklim
ADB: Asia Perlu 1,7 Triliun Dollar AS Per Tahun untuk Respons Perubahan Iklim
LSM/Figur
Kemenhut Ancam Pidanakan Pihak yang Tak Serahkan Lahan TN Tesso Nilo
Kemenhut Ancam Pidanakan Pihak yang Tak Serahkan Lahan TN Tesso Nilo
Pemerintah
Kasus Campak Global Naik, 30 Juta Anak Tak Dapat Vaksin
Kasus Campak Global Naik, 30 Juta Anak Tak Dapat Vaksin
Pemerintah
Viral Kayu Gelondongan Hanyut Saat Banjir, Kemenhut Telusuri Asalnya
Viral Kayu Gelondongan Hanyut Saat Banjir, Kemenhut Telusuri Asalnya
Pemerintah
Menundukkan Etno-Egoisme dalam Perjuangan Ekologis
Menundukkan Etno-Egoisme dalam Perjuangan Ekologis
Pemerintah
Banjir di Sumatera, Tutupan Hutan Kian Berkurang akibat Alih Fungsi Lahan
Banjir di Sumatera, Tutupan Hutan Kian Berkurang akibat Alih Fungsi Lahan
Pemerintah
Ketimpangan Struktur Penguasaan Tanah jadi Akar Konflik Agraria di Indonesia
Ketimpangan Struktur Penguasaan Tanah jadi Akar Konflik Agraria di Indonesia
LSM/Figur
Pemerintah Diminta Revisi Peta Kawasan Hutan yang Sebabkan Konflik Agraria
Pemerintah Diminta Revisi Peta Kawasan Hutan yang Sebabkan Konflik Agraria
Pemerintah
Wamenhut Bantah Banjir di Sumatera karena Proyek Food Estate
Wamenhut Bantah Banjir di Sumatera karena Proyek Food Estate
Pemerintah
Nihil Insentif, RI Tak Bisa Adopsi EPR Model Eropa
Nihil Insentif, RI Tak Bisa Adopsi EPR Model Eropa
Swasta
Banyak Kapal Masih Cemari Lingkungan Meski Aturan Ketat
Banyak Kapal Masih Cemari Lingkungan Meski Aturan Ketat
LSM/Figur
Agincourt Kerahkan Bantuan untuk Tangani Dampak Banjir di Tapanuli
Agincourt Kerahkan Bantuan untuk Tangani Dampak Banjir di Tapanuli
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau