Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/12/2023, 12:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Proyeksi nilai tambah ekonomi berbasis perairan atau ekonomi biru akan mencapai 30 triliun dollar AS atau Rp 465 kuadriliun pada 2030 atau sekitar tujuh tahun lagi dari 2023.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam Indonesia Development Forum 2023 di Batam, Senin (18/12/2023).

Suharso memaparkan, Indonesia terletak di wilayah yang sangat strategis, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Dukung Mitigasi Perubahan Iklim, Pemerintah Perkuat Ekosistem Karbon Biru

Indonesia menjadi penghubung lalu lintas perairan internasional melalui tiga jalur alur laut kepulauan Indonesia.

Dia menambahkan, wilayah laut Indonesia juga memiliki potensi ekonomi biru yang besar, di antaranya Natuna, Selat Malaka, Teluk Cendrawasih, Selat Capalulu, dan sejumlah lokasi lain.

Suharso berujar, apabila semua potensi kelautan dioptimalkan, ekonomi biru dapat meningkatkan efektivitas dengan memberikan perlindungan habitat dan biodiversitas

"20 persen penurunan gas rumah kaca, menciptakan sekitar 12 juta lapangan kerja pada 2030 mendatang, serta keuntungan investasi laut berkelanjutan yang mencapai 15,5 triliun dollar AS," kata Suharso.

Akan tetapi, pengembangan ekonomi biru turut menghadapi beberapa tantangan di beberapa aspek.

Baca juga: OIKN Luncurkan Cetak Biru Perubahan Iklim pada COP28 di Dubai

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Suharso berujar, Kementerian PPN/Bappenas menyusun Indonesia Blue Economy Roadmap Edisi II untuk pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif melalui empat pilar utama.

Pertama, mengamankan laut yang sehat, tangguh, dan produktif. Kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara lingkungan.

Ketiga, meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama. Keempat, menciptakan lingkungan yang mendukung secara keseluruhan.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Indonesia mengadopsi konsep ekonomi biru dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut dalam skema pembangunan jangka menengah.

Pelaksana Tugas Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas Sri Yanti mengatakan, kawasan konservasi dapat menjadi produktif jika tidak dieksploitasi secara masif.

Baca juga: Memahami Ekonomi Hijau dan Biru

"Kami optimalkan jasa lingkungan untuk mendongkrak pendapatan negara maupun pendapatan masyarakat yang berada di sekitar kawasan konservasi," ujar Yanti di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, pada 27 Juni 2023.

Yanti menuturkan, terumbu karang yang dikelola secara baik dapat memberikan nilai ekonomi sebesar Rp 17 miliar per hektar per tahun, sebagaimana dilansir Antara.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pasar Teluk Gong Sulap Limbah Jadi Kompos hingga Jual Kemasan Bekas
Pasar Teluk Gong Sulap Limbah Jadi Kompos hingga Jual Kemasan Bekas
Pemerintah
Australia Gelontorkan Pendanaan Iklim di Sektor EBT hingga Transportasi RI
Australia Gelontorkan Pendanaan Iklim di Sektor EBT hingga Transportasi RI
Pemerintah
Di Balik Larangan Ekspor Pasir Laut
Di Balik Larangan Ekspor Pasir Laut
Pemerintah
4 Perusahaan Terancam Pidana karena Tambang Ilegal di Gunung Karang
4 Perusahaan Terancam Pidana karena Tambang Ilegal di Gunung Karang
Pemerintah
Dari Ambisi ke Realita, Industri Daging Australia Stop Rencana Netral Karbon 2030
Dari Ambisi ke Realita, Industri Daging Australia Stop Rencana Netral Karbon 2030
Pemerintah
Pemakaian AI Melesat, Pertanian Asia Pasifik Bakal Lebih Adaptif Iklim
Pemakaian AI Melesat, Pertanian Asia Pasifik Bakal Lebih Adaptif Iklim
LSM/Figur
Tambang Kapur Ubah Wajah Gunung Karang Bogor, Rusak 50 Hektare Lahan
Tambang Kapur Ubah Wajah Gunung Karang Bogor, Rusak 50 Hektare Lahan
Pemerintah
Kemenhut Segel Lahan Tambang Kapur Ilegal di Gunung Karang Bogor
Kemenhut Segel Lahan Tambang Kapur Ilegal di Gunung Karang Bogor
Pemerintah
Suarakan Darurat Lingkungan, Sederet Musisi Indonesia Ikuti Lokakarya IKLIM
Suarakan Darurat Lingkungan, Sederet Musisi Indonesia Ikuti Lokakarya IKLIM
LSM/Figur
Produksi Beras Berkelanjutan, Jatim-Eropa Jalin Kerjasama
Produksi Beras Berkelanjutan, Jatim-Eropa Jalin Kerjasama
Pemerintah
Waste4Change Ungkap Tiga Langkah Kunci Atasi Krisis Sampah
Waste4Change Ungkap Tiga Langkah Kunci Atasi Krisis Sampah
LSM/Figur
Tekan Emisi, Sejumlah Negara akan Kenakan Pajak untuk Penerbangan Mewah
Tekan Emisi, Sejumlah Negara akan Kenakan Pajak untuk Penerbangan Mewah
Pemerintah
KKP Gandeng Multi-Pihak Susun Strategi Perlindungan Penyu dan Cetacea
KKP Gandeng Multi-Pihak Susun Strategi Perlindungan Penyu dan Cetacea
Pemerintah
Melihat Desa Wisata Samtama, Warga Kelola Sampah hingga Tanam Pohon di Gang Sempit
Melihat Desa Wisata Samtama, Warga Kelola Sampah hingga Tanam Pohon di Gang Sempit
LSM/Figur
Bagaimana Pembuat Kebijakan Atasi Kesenjangan Pendanaan Transisi Hijau?
Bagaimana Pembuat Kebijakan Atasi Kesenjangan Pendanaan Transisi Hijau?
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau