Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/01/2024, 19:00 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia 2023 naik 0,12 poin dibandingkan 2022.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan, IKLH tahun 2023 adalah sebesar 72,54 poin, mengalami kenaikan dari tahun lalu.

Baca juga: Polusi Udara Tingkatkan Risiko Radang Paru, Ini Upaya Kurangi Dampaknya

"Indeks Kualitas Lingkungan Hidup relatif baik, dalam arti bisa dicapai sesuai target walaupun kita bilang IKLH itu ada beberapa elemen, ada elemen kualitas udara, air, tutupan lahan, dan air laut," ujar Siti, dikutip dari laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senin (1/1/2024).

Menurutnya, pencapaian ini relatif baik kecuali kualitas air, yaitu monitoring di sungai-sungai, dan tingkat pencemaran. Tetapi secara umum relatif sudah baik, dan akan terus dijaga.

Berdasarkan data KLHK yang dikutip dari Antara, Senin (1/1/2024), angka IKLH pada 2023 sebesar 72,54 poin artinya telah melebihi target yang dibuat tahun ini, yaitu 69,48 poin.

Perbandingan dengan tahun 2022

IKLH tahun 2023 terdiri dari Indeks Kualitas Air: 54,59 poin; Indeks Kualitas Udara: 88,67; Indeks Kualitas Lahan atau Tutupan: 61,79; dan Indeks Kualitas Air Laut: 78,84.

Seluruh komponen IKLH mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022, kecuali pada satu komponen yaitu Indeks Kualitas Air Laut.

Baca juga:

Indeks Kualitas Udara tahun 2022 dari 88,06 poin naik menjadi 88,67 poin. Lalu Indeks Kualitas Lahan naik dari 60,72 menjadi 61,79. Sedangkan Indeks Kualitas Air naik dari 53,88 menjadi 54,59.

Adapun Indeks Kualitas Air Laut menurun dari tahun 2022 sebesar 84,41 poin menjadi 78,84 poin pada 2023. 

Tercatat data pemantauan tahun 2023 sebanyak 12.445 di Kabupaten/kota; 2.696 di provinsi dan 7.762 secara nasional. Yang menurut KLHK, rata-rata meningkat dari tahun 2022.

Upaya tingkatkan IKLH

Adapun sepanjang tahun 2023, Siti Nurbaya mengeklaim telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan IKLH.

Mulai dari menambah infrastruktur pemantauan kualitas lingkungan, totalnya menjadi 203 stasiun pemantauan di 29 provinsi.

Baca juga: 3 Langkah Kecil untuk Selamatkan Laut, Kamu Bisa Memulainya Sekarang

Kemudian mengawasi serta mengevaluasi pengelolaan air limbah dan emisi dari industri melalui platform daring. Lalu, membangun instalasi pengelolaan air limbah domestik, industri tahu, dan biodigester ternak di berbagai daerah.

Serta melakukan pemulihan lahan dan menggelar kegiatan bersih sungai secara rutin. Tak lupa, melakukan uji emisi serta kampanye penggunaan sepeda dan transportasi ramah lingkungan lainnya. 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
IAEA: Dekarbonisasi dengan Manfaatkan Nuklir Tak Boleh Abaikan Keamanan dan Keselamatan
IAEA: Dekarbonisasi dengan Manfaatkan Nuklir Tak Boleh Abaikan Keamanan dan Keselamatan
Pemerintah
Kemenag Dorong Mahasiswa Bergerak Nyata untuk Selamatkan Bumi
Kemenag Dorong Mahasiswa Bergerak Nyata untuk Selamatkan Bumi
Pemerintah
Dari Uang hingga Simulasi Keuangan, Ini Cerita Anak Disabilitas Belajar Mandiri lewat FIESTA
Dari Uang hingga Simulasi Keuangan, Ini Cerita Anak Disabilitas Belajar Mandiri lewat FIESTA
BrandzView
Krisis Kebakaran Hutan, Tutupan Pohon Global Hilang 370 Persen
Krisis Kebakaran Hutan, Tutupan Pohon Global Hilang 370 Persen
LSM/Figur
Jepang Masuk Persaingan Global Daur Ulang Baterai Litium
Jepang Masuk Persaingan Global Daur Ulang Baterai Litium
Pemerintah
Bisnis Masa Depan, Green Economy Ciptakan 'Green Job'
Bisnis Masa Depan, Green Economy Ciptakan "Green Job"
Swasta
500 Warga Lokal Tambang Emas Ilegal di Area Hutan Dekat Sirkuit Mandalika
500 Warga Lokal Tambang Emas Ilegal di Area Hutan Dekat Sirkuit Mandalika
Pemerintah
DIgitalisasi Bisa Bantu Petani Sawit Indonesia Hadapi Aturan Ketertelusuran
DIgitalisasi Bisa Bantu Petani Sawit Indonesia Hadapi Aturan Ketertelusuran
Swasta
Suhu Laut Alor Tiba-Tiba Turun Drastis hingga Ikan-ikan Pingsan, BRIN Ungkap Penyebabnya
Suhu Laut Alor Tiba-Tiba Turun Drastis hingga Ikan-ikan Pingsan, BRIN Ungkap Penyebabnya
Pemerintah
Investasi 14 Miliar Dollar AS Diperlukan untuk Pulihkan Hutan Kelp Global
Investasi 14 Miliar Dollar AS Diperlukan untuk Pulihkan Hutan Kelp Global
Swasta
Kemenhut: Sulit Berantas Tambang Ilegal di TNGHS yang Jadi Mata Pencaharian
Kemenhut: Sulit Berantas Tambang Ilegal di TNGHS yang Jadi Mata Pencaharian
Pemerintah
Kemenhut Temukan 411 Lubang Tambang Emas Ilegal di Gunung Halimun Salak
Kemenhut Temukan 411 Lubang Tambang Emas Ilegal di Gunung Halimun Salak
Pemerintah
Menteri LH: Tambang Picu Dampak Serius, Aktivitasnya Harus Dikawal Kembali
Menteri LH: Tambang Picu Dampak Serius, Aktivitasnya Harus Dikawal Kembali
Pemerintah
Di Balik Sunyi Rawa Gambut Ketapang: Perjuangan Warga Menantang Api Karhutla
Di Balik Sunyi Rawa Gambut Ketapang: Perjuangan Warga Menantang Api Karhutla
LSM/Figur
PBB: Emisi Dunia Hanya Turun 10 Persen, Gagal Capai Target 60 Persen
PBB: Emisi Dunia Hanya Turun 10 Persen, Gagal Capai Target 60 Persen
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau