Hilirisasi Nikel Babat Puluhan Ribu Hektare Hutan di Halmahera

KOMPAS.com - Hilirisasi dan pertambangan nikel di Halmahera, Maluku Utara (Malut) menyebabkan deforestasi yang tak terkendali.

Menurut Forum Studi Halmahera (Foshal) Malut, Walhi Malut, dan Trend Asia, penambangan bijih nikel didahului dengan aktivitas land clearing atau pembersihan area.

Oleh karena itu, sangat mustahil apabila dalam proses penambangan bijih nikel tidak terjadi kehilangan tutupan hutan.

Baca juga: Pemerintah Diminta Perketat Regulasi dan Pengawasan Hilirisasi Nikel

Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Foshal Maluku Utara Julfikar Sangaji mengatakan, dominasi hilangnya tutupan hutan terjadi pada wilayah operasional penambangan bijih nikel.

"Terutama pada tiga lokasi yang kini terkepung Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel," kata Julfikar dikutip dari siaran pers bersama Foshal Malut, Walhi Malut, dan Trend Asia.

Data analisis spasial dari Global Forest Watch menunjukkan, sejak 2001 hingga 2022, Halmahera Tengah kehilangan 26.100 hektare tutupan pohon

"Setara dengan penurunan 12 persen tutupan pohon tahun 2000, dan setara dengan 20,9 megaton (Mt) emisi ekuivalen karbon dioksida," ujar Julfikar.

Baca juga: Hilirisasi Nikel di Halmahera, Dugaan Pelanggaran HAM dan Perusakan Lingkungan

Sementara Halmahera Timur kehilangan 56.300 hektare tutupan pohon sejak 2001 hingga 2022.

Deforestasi tersebut setara dengan penurunan 8,9 persen tutupan pohon sejak 2000 dan setara dengan 44,5 Mt emisi ekuivalen karbon dioksida.

Sedangkan di Halmahera Selatan sejak 2001 hingga 2022 sudah kehilangan 79.000 hektare tutupan pohon.

Angka tersebut setara penurunan 9,9 persen tutupan pohon sejak 2000 dan setara 62,9 Mt emisi ekuivalen karbon dioksida.

"Halmahera adalah pulau terbesar di Kepulauan Maluku yang menjadi arena balapan buldoser milik perusahaan penambang sejak dua dekade terakhir," ujar Julfikar.

Baca juga: Mendekati Debat Cawapres, Para Kandidat Diminta Terbuka Soal Hilirisasi Nikel

Dia menambahkan, aktivitas pengerukan bijih nikel cenderung meluluhlantakkan Pulau Halmahera dan terpantau mengalami peningkatan tajam pada 2018.

Menurut catatan, di Halmahera Timur terdapat 19 izin dengan total luas konsesi sebesar 101.047,21 hektare.

Sementara di Halmahera Tengah ada 13 izin dengan luas total konsesi 10.390 hektare.

Sedangkan di Halmahera Selatan ada 15 izin dengan total luas konsesi sebesar 32.236 hektare.

Untuk IUP nikel yang berada di dua kawasan administratif sekaligus, Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, terdapat 4 izin dengan luas total konsesi sebesar 70.287 hektare.

Baca juga: Nikel Sulteng dan Maluku Terbesar di Dunia, RI Belum Bisa Produksi Sendiri