6 Juta Lahan Gambut Perlu Segera Direstorasi, Prioritas Area Bekas Terbakar

KOMPAS.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebutkan, ada 6 juta hektare lahan gambut terdegradasi di Indonesia yang berpotensi direstorasi.

Periset Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi BRIN Nurul Silva Lestari mengatakan, 6 juta hektare lahan gambut itu separuhnya berada di area konsesi perkebunan dan kehutanan.

Angka tersebut muncul setelah dilakukan penelitian untuk memverifikasi berapa luasan yang sudah terdegradasi dan perlu segera direstorasi.

Baca juga: Pemilu Makin Dekat, Pemimpin Terpilih Dituntut Lindungi Lahan Gambut

"Diharapkan hasil penelitian ini menjadi rekomendasi bagi para pengambil kebijakan untuk memperkuat regulasi restorasi gambut lebih efektif," kata Nurul dikutip dari situs web BRIN, Jumat (2/2/2024).

Prioritas lahan gambut yang harus segera direstorasi secara berurutan adalah Provinsi Riau sebesar 2,4 juta hektare, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 1 juta hektare, dan Provinsi Sumatera Selatan dengan 0,9 juta hektare.

Sisanya, yaitu 1,7 juta hektare lahan gambut, tersebar mulai dari Kalimantan, Sumatera, dan Papua.

Untuk diketahui, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tipe ekosistem lahan basah yang lengkap seperti lahan gambut, mangrove, riparian, rawa, hingga sawah.

Lahan basah memiliki peranan penting sebagai ginjal bumi yang mampu memurnikan air, melindungi pantai, hingga menyimpan karbon.

Baca juga: 13 Juta Hektare Lahan Gambut Rusak, 190 Kali Luas DKI Jakarta

Nurul menambahkan, selama ini kewenangan merestorasi lahan basah ada di tangan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Lembaga ini mendapatkan mandat untuk merestorasi lahan gambut seluas 1,2 juta hektare.

Model-model restorasi lahan gambut yang dilakukan di Indonesia antara lain pembasahan ulang, penanaman kembali, dan revitalisasi penghidupan masyarakat yang mendukung restorasi.

Selain itu, berdasarkan hasil kajian analisis data yang dilakukan, prioritas lahan basah yang perlu segera restorasi adalah area bekas terbakar.

Restorasi di area bekas terbakar perlu dilakukan untuk mencegah kebakaran berulang dan memperlambat degradasi gambut.

Baca juga: Riau Provinsi Pertama yang Punya Muatan Lokal Gambut dan Mangrove

"Pada lahan gambut yang rusak dan berada di area konsesi, tentu tidak memungkinkan dilakukan penanaman kembali lantaran lahannya sudah berubah menjadi perkebunan atau hutan tanaman. Praktik yang mungkin dilakukan adalah manajemen muka air gambut melalui pembuatan sekat kanal," ucap Nurul.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Kepala Kelompok Kerjasama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat BRGM Didy Wurjanto menuturkan, jumlah lahan gambut yang rusak di Indonesia mencapai 13 juta hektare.

Sebagai informasi, luas wilayah DKI Jakarta menurut situs resminya adalah 662,33 kilometer persegi atau setara 66.233 hektare.

Jika diperbandingkan, luas lahan gambut yang rusak se-Indonesia melampaui 190 kali luas DKI Jakarta.

Didy menuturkan, luas lahan gambut yang rusak tersebut mencapai 50 persen dari total lahan gambut Indonesia saat ini yaitu 26 juta hektare, sebagaimana dilansir Antara.

Lahan gambut yang rusak tersebar di tujuh provinsi mulai dari Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua, Riau, dan Sumatera Selatan.

Baca juga: Pentingnya Lahan Gambut untuk Mitigasi Perubahan Iklim dan Keanekaragaman Hayati

Tim lapangan BRGM menemukan, kerusakan lahan gambut di tujuh daerah tersebut yang paling umum disebabkan oleh kebakaran dan aktivitas industrialisasi.

Industrialisasi yang dimaksud seperti perluasan perkebunan kelapa sawit yang membuat air di kawasan gambut semakin kering.

Selain itu, beberapa faktor lain yang menyebabkan kerusakan gambut adalah pembukaan lahan budaya ladang berpindah dan perambahan liar oleh kelompok masyarakat.

Akan tetapi, persentase kedua faktor tersebut menurut tim BRGM terhadap kerusakan lahan gambut sangatlah kecil.

Di satu sisi, Didy menilai upaya restorasi gambut belum maksimal karena sebagian besar berada di dalam konsesi perusahaan.

BRGM membutuhkan penguatan melalui pengaturan ulang beberapa regulasi untuk merestorasi lahan gambut tersebut.

Baca juga: Mitigasi Kebakaran Lahan Gambut, BRGM Gelar Sekolah Lapang Petani Gambut