Dapatkah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Dirasakan Masyarakat Adat?

Manfaat imbal jasa lingkungan bagi masyarakat

Warsi mendukung praktik baik tersebut melalui program Community Payment for Ecosystem Service (PES) sejak 2013 dengan tujuan mendampingi masyarakat dalam menjaga hutan dan mengurangi emisi zona lindung di 5 hutan desa Bujangraba seluas 5.335ha.

Program memperoleh hasil cukup baik dengan tidak adanya deforestasi sepanjang tahun 2013-2019. Di periode tersebut, masyarakat berhasil mengurangi sebanyak 180.000 ton CO2eq.

Warsi melihat peluang masuk ke skema NEK berupa imbal jasa lingkungan atau community carbon. Sejak tahun 2013-2023, pengurangan emisi karbon rata-rata mencapai 37.377 ton karbon/tahun.

Pada tahun 2020, jumlah tersebut berhasil dikonversikan menjadi sekitar Rp 1 miliar/tahun untuk lima desa. Dana tersebut bermanfaat bagi warga untuk kepentingan desa seperti sunatan massal.

Komitmen masyarakat juga mendapatkan dukungan dari kalangan filantropi sejak tahun 2018. Pada 2020 sampai 2022, sebanyak 5 desa mendapatkan dukungan sekitar Rp 1 miliar untuk berbagai aktivitas; persediaan sembako semasa pandemi COVID-19, beasiswa, pembangunan sarana patroli, pengembangan komoditi, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan hutan.

Di Bujangraba, masyarakat adat dilibatkan dalam pembahasan stok karbon dan desain proyek untuk melindungi hutan. Melalui pengalaman ini, konsep carbon non-market bisa diadopsi di daerah lain.

Kontribusi masyarakat dalam menurunkan emisi dapat diukur dan dipertanggungjawabkan dalam satuan karbon kepada publik dan sistem pendanaan lingkungan. Mereka juga menerima manfaat ekonomi NEK dalam bentuk imbal jasa lingkungan.

Ke depannya, praktik seperti ini perlu mendapatkan dukungan lebih dari pemerintah dan swasta agar masyarakat adat semakin berdaya. Masyarakat adat adalah pihak yang paling berjasa dalam mencegah deforestasi dan menekan emisi karbon.