Pemerintah Tetap Izinkan Pabrik EV dengan Baterai LFP, Ini Alasannya

"Kalau kita nggak punya industri mobil, lupakan saja kita bisa hilirisasi ke tahap baterai, karena tidak ada gunanya. Kita tidak bisa kirim (hanya) dalam bentuk baterai, orang tidak ada yang mau beli," imbuhnya. 

Lebih lanjut, kata dia, terbangunnya industri kendaraan listrik akan mendorong hilirisasi nikel di Indonesia. Rachmat berharap, baterai kendaraan listrik bisa tumbuh dan melakukan ekspor ke berbagai negara.

Baca juga: Indonesia-Vietnam Perkuat Kerja Sama, Bidik Kendaraan Listrik

"Mau baterainya LFP, mau NMC, monggo, yang penting dibikin di Indonesia. Nanti kita dapat hilirisasi nikelnya di sini," ujar Rachmat.

Pemerintah, kata Rachmat, juga mewajibkan tingkat komponen dalam negeri pada baterai. Hal ini diharapkan dapat mendorong pabrik kendaraan listrik di Indonesia menggunakan baterai buatan dalam negeri.

Melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) 28/2023, pemerintah mengatur bobot TKDN sebesar 40 persen dari nilai TKDN. Ketentuan itu berlaku untuk periode 2020-2029.

"Caranya kita supaya itu (produsen) membutuhkan baterai dalam negeri bukan hanya rakit, itu sudah kita cantumkan di TKDN, TKDN 60 persen itu pasti pakai baterai dalam negeri. Karena 40 persen itu kira-kira TKDN nya adalah dari perakitan dan riset RND," pungkasnya. 

Baca juga: 15 Juta Kendaraan Listrik Ditarget Mengaspal di Indonesia pada 2030