Konsep Transisi Energi dari Pemerintah Dinilai Membingungkan

KOMPAS.com - Konsep transisi energi yang diusung Pemerintah Indonesia dinilai membingungkan.

Di satu sisi, Indonesia menerima berbagai pendanaan untuk bertransisi energi seperti Energy Transition Mechanism (ETM) dan Just Energy Transition Partnership (JETP).

Namun di sisi lain, Indonesia tampak memberikan izin pada pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara untuk kepentingan industri.

Baca juga: Transisi Energi Hadapi Tantangan, Pemerintah Dinilai Ragu Tinggalkan Bahan Bakar Fosil

Hal tersebut disampaikan Analis Kebijakan Lingkungan Institute for Essential Services Reform (IESR) Ilham Surya dalam webinar bertajuk "Cross-country reflections on coal and just transitions in Colombia, South Africa and Indonesia".

"Indonesia melakukan keadilan distributif terhadap energi fosil dengan keleluasaan akses terhadap listrik dari batu bara dan sejumlah subsidi untuk menjaga keterjangkauan harga," kata Ilham dikutp dari situs web IESR, Kamis (29/2/2024).

Dia menambahkan, pemerintah seharusnya dapat melakukan keadilan distributif untuk mengadopsi energi terbarukan dalam arus transisi energi global ini.

Apalagi, Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris untuk berkontribusi pada penurunan emisi, termasuk dari sektor energi.

Baca juga: Meneropong Keadilan Transisi Energi PLTS Atap

Menurut Ilham, pendapatan daerah penghasil batu bara di Indonesia sangat bergantung pada industri batu bara.

Minimnya diversifikasi ekonomi di daerah penghasil batu bara akan berdampak pada disrupsi ekonomi jika terjadi penurunan permintaan akibat transisi energi global dan kurangnya mitigasi terhadap perubahan ini.

Sementara itu, Staff Senior National Resource Governance Institute Juliana Pena Nino menyampaikan, kondisi hampir mirip terjadi di Kolombia.

Juliana mengungkapkan, daerah penghasil batu bara di La Guajira dan Cesar di Kolombia sangat bergantung pada royalti dari industri tersebut.

Dia mengatakan, hampir 50 persen pendapatan daerah tersebut berasal dari royalti batu bara dan pada gilirannya memiliki ekonomi yang kurang terdiversifikasi.

Baca juga: SMI Gandeng Eksportir Kanada Akselerasi Transisi Energi

Juliana mendorong pemerintah memanfaatkan royalti ini untuk mengarahkan investasi ke arah diversifikasi ekonomi.

"Tantangannya, pemerintah setempat tidak mempunyai kapasitas untuk mengakses sumber daya ini dan merumuskan proyek ekonomi alternatif," jelasnya.

Sedangkan Ekonom Senior Trade and Industrial Policy Strategies Muhammed Patel menyampaikan kondisi transisi energi di Afria Selatan.

Muhammed memandang pendekatan dari bawah ke atas atau bottom-up merupakan cara yang ideal untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Namun, pendekatan tersebut cenderung sulit dilakukan karena umumnya pendekatan di Afrika Selatan bersifat atas ke bawah atau top-down.

Baca juga: SMI dan Tony Blair Institute Bentuk Kerangka Kerja Sosio-ekonomi Demi Transisi Energi Berkeadilan