Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aktivis Serukan Setop Alih Fungsi Lahan Gambut, Ada Bahaya Mengintai

Kompas.com - 15/03/2024, 08:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Koordinator Pantau Gambut Sumatera Selatan (Sumsel) M Hairul Sobri meminta aparat berwenang menyetop kegiatan alih fungsi lahan gambut untuk pertanian, perkebunan, dan kepentingan lainnya.

Hairul menyampaikan, alih fungsi lahan gambut dapat menimbulkan berbagai permasalahan atau dampak buruk di berbagai sektor.

"Seperti lingkungan, ekonomi, kesehatan hingga hubungan bilateral antarnegara," kata Hairul di Palembang, sebagaimana dilansir Antara, Minggu (10/3/2024).

Baca juga: Aktivis Desak Aparat Hentikan Alih Fungsi Lahan Gambut di Sumsel

Dia menjelaskan, selain dampak alih fungsi lahan gambut, tata kelola kesatuan hidrologi gambut (KHG) secara serampangan menimbulkan krisis ekologi yakni kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir.

Krisis ekologi tersebut selalu menghantui masyarakat terutama yang bermukim di kawasan KHG dan sekitarnya.

Krisis ekologi dapat menyebabkan kekeringan dan karhutla saat musim kemarau serta banjir bandang pada musim penghujan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu keseriusan pemerintah dengan tidak mengeluarkan izin yang mengancam KHG.

Menurutnya, selama ini sudah banyak upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan gambut setiap tahunnya.

Baca juga: 6 Jenis Tumbuhan Ini Direkomendasikan untuk Restorasi Gambut

Akan tetapi, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.

Untuk itu, restorasi gambut di sejumlah kabupaten di Sumsel yang sudah berjalan sekitar 10 tahun perlu ditingkatkan.

"Saya berharap restorasi gambut harus terus ditingkatkan lagi, agar permasalahan yang terjadi selama ini dapat diminimalkan," ujar Sobri.

Sementara itu Kepala Sub Pokja Restorasi Gambut Sumsel BRGM Desi Efrida Lesti menyampaikan pendekatan restorasi gambut di provinsi ini dilihat dari tiga periode yaitu 206-2020, 2021-2024, dan 2025.

Pada 2016-2020 berlangsung secara parsial dan respons cepat yakni merestorasi gambut yang terjadi karhutla berbasis KHG tanpa memperhitungkan lanskap hidrologi gambut.

Baca juga: 6 Juta Lahan Gambut Perlu Segera Direstorasi, Prioritas Area Bekas Terbakar

Kemudian pada 2021-2024 fokus kerja meliputi parsial dan respons cepat serta sistematika terpadu.

Dalam periode ini, lembaga adhock yang fokus terhadap gambut pemodelannya restorasi sistematik dan terpadu dengan memperhitungkan lanskap hidrologi gambut.

Kemudian untuk periode 2025 sudah fokus dengan implementasi penuh restorasi sistematik terpadu, artinya bagaimana kondisi KHG akan tetap terpelihara dan memiliki fungsi sebagaimana mestinya.

"Memang persoalan di lapangan masih didapati masyarakat bergantung untuk keberlangsungan hidupnya di kawasan gambut lindung maupun konservasi," ujar Desi.

 

Dia menambahkan, jangan sampai perseteruan antara pemerintah dan masyarakat terjadi dan hal tersebut harus dihindari.

Baca juga: Pemilu Makin Dekat, Pemimpin Terpilih Dituntut Lindungi Lahan Gambut

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Aktif Promosikan Sanitasi, Pemuda Asal Lampung Sabet Penghargaan Internasional

Aktif Promosikan Sanitasi, Pemuda Asal Lampung Sabet Penghargaan Internasional

LSM/Figur
15 Danau di Indonesia Kritis, Tercemar Pupuk Pertanian

15 Danau di Indonesia Kritis, Tercemar Pupuk Pertanian

Pemerintah
Berkat Laut dan Awan, Indonesia Masih Aman dari Gelombang Panas

Berkat Laut dan Awan, Indonesia Masih Aman dari Gelombang Panas

Pemerintah
Basuki Ngaku Terinspirasi Xi Jinping Soal Manajemen Air

Basuki Ngaku Terinspirasi Xi Jinping Soal Manajemen Air

Pemerintah
Tutup WWF ke-10, Basuki Serahkan Penyelenggaraan Selanjutnya ke Arab Saudi

Tutup WWF ke-10, Basuki Serahkan Penyelenggaraan Selanjutnya ke Arab Saudi

Pemerintah
Perpamsi Usulkan Pembentukan Undang-undang hingga Kementerian Air dan Sanitasi

Perpamsi Usulkan Pembentukan Undang-undang hingga Kementerian Air dan Sanitasi

Pemerintah
Efisiensi Energi Global Perlu Naik 2 Kali Lipat pada 2030

Efisiensi Energi Global Perlu Naik 2 Kali Lipat pada 2030

LSM/Figur
Indonesia dan Portugal Kolaborasi untuk Penyediaan Air hingga Sanitasi

Indonesia dan Portugal Kolaborasi untuk Penyediaan Air hingga Sanitasi

Pemerintah
Sampah Plastik Lokal Bisa Lintas Samudera, Terbawa sampai Madagaskar

Sampah Plastik Lokal Bisa Lintas Samudera, Terbawa sampai Madagaskar

Pemerintah
Pengembangan Akses Air Minum dan Sanitasi Tahap I Serap Rp 3 Triliun

Pengembangan Akses Air Minum dan Sanitasi Tahap I Serap Rp 3 Triliun

Pemerintah
Separuh Hutan Mangrove di Dunia Terancam Rusak karena Ulah Manusia

Separuh Hutan Mangrove di Dunia Terancam Rusak karena Ulah Manusia

LSM/Figur
Penemuan Baru, Coklat yang Lebih Sehat dan Ramah Lingkungan

Penemuan Baru, Coklat yang Lebih Sehat dan Ramah Lingkungan

LSM/Figur
Akselerasi SDGs, World Water Forum Sepakati Komitmen Baru Pengelolaan Wilayah Sungai

Akselerasi SDGs, World Water Forum Sepakati Komitmen Baru Pengelolaan Wilayah Sungai

Pemerintah
Air dan Sanitasi Indonesia Dinilai Mirip Portugal 30 Tahun Lalu

Air dan Sanitasi Indonesia Dinilai Mirip Portugal 30 Tahun Lalu

Pemerintah
KESDM: Efisiensi Energi RI Cukup Baik Dibandingkan Anggota G20

KESDM: Efisiensi Energi RI Cukup Baik Dibandingkan Anggota G20

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com