Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sistem Peringatan Longsor Skala Nasional Siap Dikembangkan

Kompas.com - 01/04/2024, 12:00 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama sejumlah perguruan tinggi siap mengembangkan kembali sistem informasi peringatan dini bencana tanah longsor.

Sistem ini disebut memiliki skala besar yang mencakup seluruh wilayah rawan nasional.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, dalam prosesnya saat ini, instansinya sedang melakukan studi berbasis ilmiah bersama para ahli teknologi inovasi, iklim, dan geologi dalam negeri.

"Studi untuk menentukan seperti apa mekanisme peringatan dini tanah longsor yang memenuhi standar keakuratan tinggi, cepat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh publik," ujar Muhari, dilansir dari Antara, Senin (1/4/2024). 

Baca juga: Smart Aviation Bantu Tangani Bencana dengan Teknologi Modifikasi Cuaca

Ia menjelaskan, setidaknya ada tiga mekanisme yang umum diadopsi dalam pembuatan sistem peringatan dini tersebut.

Seperti sistem peringatan dini berbasis citra satelit time-series untuk memantau perubahan tata lahan dan pergerakan mahkota longsor untuk menghasilkan peringatan dini bagi masyarakat yang berisiko tinggi.

Peringatan dini berbasis sensor, artinya setiap daerah rawan longsor dipasangkan alat sensor untuk memantau pergerakan tanah, curah hujan, dan parameter lain. Data ini selanjutnya diolah untuk menghasilkan peringatan dini bagi masyarakat.

Kemudian, sistem peringatan yang berbasiskan masyarakat, yang mana sistem ini melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan dan pelaporan tanda-tanda awal tanah longsor.

“Tapi kami masih mengkaji opsi terbaik untuk mekanisme tanah longsor nasional ini,” imbuh Muhari.

Sistem informasi tingkat lokal

Ia menyampaikan, pembuatan sistem peringatan dini tanah longsor berskala nasional ini adalah hasil tindak lanjut setelah kalangan peneliti Indonesia yang berhasil mengembangkan sistem bencana serupa di 35 daerah sepuluh tahun lalu.

Namun, sistem buatan peneliti yang salah satunya dari Universitas Gadjah Mada bersama tim BNPB itu kapasitas dan wilayah jangkauannya masih tergolong lokal, yakni mencakup 200 desa lebih.

Baca juga: Keterlibatan Perempuan dalam Peringatan Dini Bencana Perlu Ditingkatkan, Ini Alasannya

“Karena yang kita miliki masih sangat lokal, sehingga selama ini kita masih cenderung mengandalkan sistem informasi prakiraan cuaca yang belum spesifik tanah longsor,” terang Muhari.

Padahal, secara prinsip seluruh masyarakat Indonesia membutuhkan informasi peringatan dini tanah longsor ini.

Informasi peringatan tersebut sama pentingnya seperti peringatan gempa bumi dan tsunami nasional, yang lebih dulu dikembangkan untuk mengantisipasi besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan dan korban jiwa.

Sebagai informasi, menurut data dari BNPB pada awal tahun ini, terhitung sejak Januari-Maret telah terjadi beberapa kali bencana banjir disertai tanah longsor.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Perubahan Iklim Bisa Ganggu Kualitas Tidur, Kok Bisa?
Perubahan Iklim Bisa Ganggu Kualitas Tidur, Kok Bisa?
Pemerintah
Koalisi Manajer Aset Net Zero Kembali, Tapi Tanpa Komitmen Iklim 2050
Koalisi Manajer Aset Net Zero Kembali, Tapi Tanpa Komitmen Iklim 2050
Pemerintah
7.500 Peserta Ikuti PLN Electric Run 2025, Ajang Lari Nol Emisi Pertama di Indonesia
7.500 Peserta Ikuti PLN Electric Run 2025, Ajang Lari Nol Emisi Pertama di Indonesia
BUMN
Jangkar Kapal Merusak Terumbu Karang di TN Komodo, Potret Gagalnya Tata Kelola Pariwisata
Jangkar Kapal Merusak Terumbu Karang di TN Komodo, Potret Gagalnya Tata Kelola Pariwisata
LSM/Figur
Studi Ungkap Emisi Penerbangan Nyata Bisa Tiga Kali Lipat Lebih Tinggi dari Kalkulator Karbon
Studi Ungkap Emisi Penerbangan Nyata Bisa Tiga Kali Lipat Lebih Tinggi dari Kalkulator Karbon
Pemerintah
Sektor Pertanian Harus Tumbuh 4,7 Persen Per Tahun Jika Pertumbuhan PDB RI Ingin Capai 8 Persen
Sektor Pertanian Harus Tumbuh 4,7 Persen Per Tahun Jika Pertumbuhan PDB RI Ingin Capai 8 Persen
LSM/Figur
Kemenaker: 104 Kecelakaan Kerja Terjadi di 'Smelter' Nikel, SOP hingga K3 Masih Diabaikan
Kemenaker: 104 Kecelakaan Kerja Terjadi di "Smelter" Nikel, SOP hingga K3 Masih Diabaikan
Pemerintah
Emisi Tak Terlihat dari Colokan Listrik
Emisi Tak Terlihat dari Colokan Listrik
Pemerintah
Pertamina dan KLHK Tanam Ratusan Pohon Produktif di Hulu DAS di Bogor
Pertamina dan KLHK Tanam Ratusan Pohon Produktif di Hulu DAS di Bogor
BUMN
Tropenbos Indonesia: Restorasi Gambut Swakelola di Tingkat Tapak Butuh Pendampingan
Tropenbos Indonesia: Restorasi Gambut Swakelola di Tingkat Tapak Butuh Pendampingan
LSM/Figur
KLH Targetkan Dekontaminasi Cikande Selesai Akhir November
KLH Targetkan Dekontaminasi Cikande Selesai Akhir November
Pemerintah
Puncak Musim Hujan, BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca untuk Cegah Banjir
Puncak Musim Hujan, BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca untuk Cegah Banjir
Pemerintah
Menteri LH: Cengkih Terpapar Radioaktif Asal Lampung Tertangani
Menteri LH: Cengkih Terpapar Radioaktif Asal Lampung Tertangani
Pemerintah
Menyelamatkan Lahan Kritis Indonesia dari Desa: Pelajaran Ekologi dari Perlang
Menyelamatkan Lahan Kritis Indonesia dari Desa: Pelajaran Ekologi dari Perlang
Pemerintah
PLTN Pulau Gelasa dan Ujian Tata Kelola Risiko
PLTN Pulau Gelasa dan Ujian Tata Kelola Risiko
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau