Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menaikkan Gaji Guru Honorer, Upaya Tingkatkan Kualitas Pendidik

Kompas.com, 13 Mei 2024, 16:00 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Meningkatkan gaji guru honorer bisa menjadi sebuah usaha untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia.

Junior Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Sharfina Indrayadi mengatakan, gaji sangat berkaitan dengan kesejahteraan guru. Oleh karena itu, kesejahteraan dan kualitas guru harus seimbang dan berkesinambungan.

Kepada Kompas.com, Sharfina menerangkan, secara umum, guru honorer sangat bergantung pada alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam menentukan gaji dan tunjangannya.

Baca juga: Dosen dan Guru Perlu Integrasikan Kecerdasan Buatan dalam Pengajaran

"Akan tetapi, dengan berlakunya desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah memiliki andil yang lebih besar dalam mengatur peningkatan gaji guru honorer di daerahnya," ujarnya, Senin (13/5/2024).

Namun, kualitas guru juga tidak semata ditentukan dari kenaikan upah saja. Masih ada aspek lainnya, seperti pelatihan yang berkualitas dan merata, distribusi guru yang seimbang, hingga pembagian workload mengajar bagi guru itu sendiri, yang perlu diperhatikan.

Menurutmya, program peningkatan kualitas guru di Indonesia saat ini belum membawa dampak yang signifikan.

Seperti program pelatihan guru saat ini masih dinilai belum holistik menjawab kebutuhan guru khususnya di era digital.

Sebagai gambaran, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) masih mengalami beberapa hambatan dalam menghasilkan guru yang berkualitas.

Baca juga: Presiden Terpilih Perlu Prioritaskan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru

Selain itu, rendahnya mutu guru juga berdampak pada mutu pembelajaran di sekolah. Pada Ujian Kompetensi Guru (UKG) 2020, rata-rata nilai yang diperoleh guru LPTK adalah 53.02 dengan materi ujian meliputi pedagogi dan penguasaan materi ajar.

"Nilai rata-rata ini mengalami penyusutan pada tahun 2021," cetus Sharfina.

Dari sisi akreditasi, program pelatihan guru seperti LPTK juga masih sering terhambat status akreditasi lembaga LPTK yang tidak memadai.

Dikutip dari Harian Kompas, dari 423 lembaga, 320 di antaranya belum terakreditasi/terakreditasi rendah.

Dari sisi program, Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) masih memiliki beberapa tantangan, seperti minimnya pelatihan pedagogi guru dengan evaluasi pembelajaran masih sangat berpusat pada ilmu pengetahuan dan bukan keterampilan mengajar guru.

Mutu tenaga pendidik yang rendah juga pasti berimbas pada mutu pembelajaran. Hal ini dapat dilihat pada skor PISA 2022 Indonesia yang menurun di seluruh topik, baik untuk skor literasi membaca, matematika, hingga sains.

Baca juga: Giliran 443 Guru di Tanjungpinang Terima Insentif Rp 1,2 Juta Per Orang

Sharfina merekomendasikan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru, seperti perlunya konsistensi dalam pelaksanaan program peningkatan peningkatan kualitas guru.

Antara lain konsistensi dalam menyediakan pelatihan berkualitas dan merata bagi para guru yang mencakup aspek pedagogis, keahlian subjek, serta penggunaan teknologi dalam pembelajaran.

Kemudian, perlu juga distribusi guru yang seimbang dan merata di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk daerah pedesaan dan perkotaan untuk memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua siswa.

Terakhir, pembagian workload mengajar yang adil dan rasio murid-guru yang seimbang.

Diperlukan kebijakan yang memastikan pembagian workload mengajar yang adil bagi para guru, sehingga mereka dapat fokus pada pembelajaran yang efektif tanpa terbebani oleh beban kerja yang berlebihan.

Baca juga: Usia 33, Ibnu Sina Raih Predikat Guru Besar Hukum Termuda di Indonesia

"Hal ini juga berkaitan dengan memastikan rasio guru dan murid yang seimbang dalam ruang kelas," imbuh Sharfina.

Dalam mencapainya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan. Pemerintah pusat memiliki peran krusial dalam menetapkan standar nasional dan menyediakan sumber daya.

Sementara pemerintah daerah memberikan dukungan lokal serta menjalankan kebijakan dengan lebih dekat dengan kebutuhan dan realita di lapangan, keduanya menjadi kunci utama kesuksesan dalam meningkatkan kualitas guru.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pulihkan Ekosistem, WBN Reklamasi 84,86 Hektare Lahan Bekas Tambang di Weda
Pulihkan Ekosistem, WBN Reklamasi 84,86 Hektare Lahan Bekas Tambang di Weda
Swasta
IWIP Percepat Transisi Energi Lewat Proyek PLTS dan PLTB di Weda Bay
IWIP Percepat Transisi Energi Lewat Proyek PLTS dan PLTB di Weda Bay
Swasta
Bapeten Musnahkan 5,7 Ton Udang Ekspor yang Terkontaminasi Cesium-137
Bapeten Musnahkan 5,7 Ton Udang Ekspor yang Terkontaminasi Cesium-137
Pemerintah
IESR: Revisi Perpres 112 Tahun 2022 Ancam Target Transisi Energi
IESR: Revisi Perpres 112 Tahun 2022 Ancam Target Transisi Energi
LSM/Figur
8 Juta Anak Indonesia Memiliki Darah Mengandung Timbal Melebihi Batas WHO
8 Juta Anak Indonesia Memiliki Darah Mengandung Timbal Melebihi Batas WHO
Pemerintah
Bobibos Diklaim Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penjelasan BRIN
Bobibos Diklaim Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penjelasan BRIN
LSM/Figur
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
Swasta
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Pemerintah
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
Pemerintah
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Pemerintah
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Swasta
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Pemerintah
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
Pemerintah
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Pemerintah
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau