Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Kebaya Nasional 2024, Momentum Kebangkitan Kebaya untuk SDG

Kompas.com, 4 Juni 2024, 17:28 WIB
Yohanes Enggar Harususilo

Penulis

KOMPAS.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Putri Kus Wisnu Wardani mengajak perempuan Indonesia mempopulerkan kembali kebaya dan turut menyemarakkan Hari Kebaya Nasional (HKN) 2024 yang akan diselenggarakan di Jakarta, 24 Juli 2024.

Ajakan untuk mempopulerkan kembali kebaya dan menyemarakkan Hari Kebaya Nasional (HKN) 2024 ini tak hanya menumbuhkan rasa cinta tanah air, tetapi juga membuka peluang menarik dalam perspektif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

“Saya mengajak perempuan Indonesia untuk turut mengapresiasi serta mempopulerkan kebaya, karena kebaya tidak hanya budaya bangsa yang harus dilestarikan. Akan tetapi juga menjadi sumber inspirasi untuk menggerakkan perekonomian bangsa,” ujar Putri Kus Wisnu Wardani, di Jakarta, Selasa.

Melalui penggunaan kebaya serta berbagai aksesorisnya, lanjut dia, dapat menggerakkan perekonomian usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kebaya, lanjut dia, merupakan cara berpakaian perempuan Indonesia pada umumnya.

Penggunaan kebaya, beserta aksesorisnya, membuka peluang ekonomi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Industri kreatif yang memproduksi, mendesain, dan menjual kebaya dapat berkembang, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Saat ini, dia melihat sudah mulai banyak generasi muda yang mengenakan kebaya. Tidak hanya pada acara resmi akan tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari.

Putri menambahkan pihaknya sangat mendukung pelaksanaan HKN 2024, karena kebaya merupakan jati diri perempuan Indonesia.

"Kebaya bisa dipadupadankan secara sederhana dan bisa digunakan pada acara tidak selalu resmi. Kebaya bisa digunakan untuk bekerja, berjualan maupun beraktivitas lainnya. Tentunya dengan mengenakan bawahan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada," imbuh Putri.

Pemberdayaan Perempuan lewat Kebaya

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, mengatakan pihaknya mendukung penyelenggaraan HKN 2024. Penyelenggaraan HKN tersebut juga berdasarkan Kepres 19/2023 tentang Hari Kebaya Nasional.

Aturan itu menetapkan tanggal 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional. Lestari Moerdijat berharap pelaksanaan HKN 2024 dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus mengapresiasi dan melestarikan budaya bangsa.

Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) yang merupakan penanggung jawab HKN 2024, Giwo Rubianto Wiyogo, mengatakan pelaksanaan HKN akan dihadiri lebih dari 7.000 perempuan Indonesia dan akan dibuka langsung Presiden Joko Widodo.

“HKN 2024 ini akan dihadiri ribuan perempuan Indonesia dari berbagai profesi mulai dari menteri, pilot, pengemudi, perempuan pekerja, sampai pedagang jamu hingga pedagang pasar,” ujar Giwo.

Pelaksanaan HKN 2024 berdasarkan Kepres 19 Tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional. Peringatan HKN juga upaya sinergitas perempuan Indonesia dan juga di Asia Tenggara dalam mengajukan kebaya sebagai warisan budaya tak benda melalui joint nomination.

Kebaya juga, lanjut Giwo, merupakan bagian dari upaya pemberdayaan perempuan karena 60 persen pelaku UMKM merupakan perempuan.

Baca juga: Perempuan Berperan Penting dalam Keberlanjutan Lingkungan

“Insyaallah, Presiden Joko Widodo akan hadir dan membuka langsung HKN 2024, bersama ribuan para perempuan Indonesia dari berbagai profesi dengan mengenakan kebaya,” imbuh Giwo lagi.

"Pelaksanaan HKN 2024 mengusung tema “Lestarikan Budaya dengan Bangga Berkebaya”, dan merupakan kerja sama Kowani, Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, komunitas kebaya, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya," tutup Giwo.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
Swasta
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Pemerintah
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
Pemerintah
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Pemerintah
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Swasta
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Pemerintah
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
Pemerintah
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Pemerintah
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
LSM/Figur
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Swasta
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Pemerintah
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Pemerintah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pemerintah
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
LSM/Figur
COP30: Peta Jalan untuk Hentikan Iklan Bahan Bakar Fosil Disepakati
COP30: Peta Jalan untuk Hentikan Iklan Bahan Bakar Fosil Disepakati
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau