Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Kebaya Nasional 2024, Momentum Kebangkitan Kebaya untuk SDG

Kompas.com, 4 Juni 2024, 17:28 WIB
Yohanes Enggar Harususilo

Penulis

KOMPAS.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Putri Kus Wisnu Wardani mengajak perempuan Indonesia mempopulerkan kembali kebaya dan turut menyemarakkan Hari Kebaya Nasional (HKN) 2024 yang akan diselenggarakan di Jakarta, 24 Juli 2024.

Ajakan untuk mempopulerkan kembali kebaya dan menyemarakkan Hari Kebaya Nasional (HKN) 2024 ini tak hanya menumbuhkan rasa cinta tanah air, tetapi juga membuka peluang menarik dalam perspektif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

“Saya mengajak perempuan Indonesia untuk turut mengapresiasi serta mempopulerkan kebaya, karena kebaya tidak hanya budaya bangsa yang harus dilestarikan. Akan tetapi juga menjadi sumber inspirasi untuk menggerakkan perekonomian bangsa,” ujar Putri Kus Wisnu Wardani, di Jakarta, Selasa.

Melalui penggunaan kebaya serta berbagai aksesorisnya, lanjut dia, dapat menggerakkan perekonomian usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kebaya, lanjut dia, merupakan cara berpakaian perempuan Indonesia pada umumnya.

Penggunaan kebaya, beserta aksesorisnya, membuka peluang ekonomi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Industri kreatif yang memproduksi, mendesain, dan menjual kebaya dapat berkembang, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Saat ini, dia melihat sudah mulai banyak generasi muda yang mengenakan kebaya. Tidak hanya pada acara resmi akan tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari.

Putri menambahkan pihaknya sangat mendukung pelaksanaan HKN 2024, karena kebaya merupakan jati diri perempuan Indonesia.

"Kebaya bisa dipadupadankan secara sederhana dan bisa digunakan pada acara tidak selalu resmi. Kebaya bisa digunakan untuk bekerja, berjualan maupun beraktivitas lainnya. Tentunya dengan mengenakan bawahan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada," imbuh Putri.

Pemberdayaan Perempuan lewat Kebaya

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, mengatakan pihaknya mendukung penyelenggaraan HKN 2024. Penyelenggaraan HKN tersebut juga berdasarkan Kepres 19/2023 tentang Hari Kebaya Nasional.

Aturan itu menetapkan tanggal 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional. Lestari Moerdijat berharap pelaksanaan HKN 2024 dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus mengapresiasi dan melestarikan budaya bangsa.

Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) yang merupakan penanggung jawab HKN 2024, Giwo Rubianto Wiyogo, mengatakan pelaksanaan HKN akan dihadiri lebih dari 7.000 perempuan Indonesia dan akan dibuka langsung Presiden Joko Widodo.

“HKN 2024 ini akan dihadiri ribuan perempuan Indonesia dari berbagai profesi mulai dari menteri, pilot, pengemudi, perempuan pekerja, sampai pedagang jamu hingga pedagang pasar,” ujar Giwo.

Pelaksanaan HKN 2024 berdasarkan Kepres 19 Tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional. Peringatan HKN juga upaya sinergitas perempuan Indonesia dan juga di Asia Tenggara dalam mengajukan kebaya sebagai warisan budaya tak benda melalui joint nomination.

Kebaya juga, lanjut Giwo, merupakan bagian dari upaya pemberdayaan perempuan karena 60 persen pelaku UMKM merupakan perempuan.

Baca juga: Perempuan Berperan Penting dalam Keberlanjutan Lingkungan

“Insyaallah, Presiden Joko Widodo akan hadir dan membuka langsung HKN 2024, bersama ribuan para perempuan Indonesia dari berbagai profesi dengan mengenakan kebaya,” imbuh Giwo lagi.

"Pelaksanaan HKN 2024 mengusung tema “Lestarikan Budaya dengan Bangga Berkebaya”, dan merupakan kerja sama Kowani, Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, komunitas kebaya, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya," tutup Giwo.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Survei: 32 Persen CEO Indonesia Klaim Perusahaannya Terapkan Keberlanjutan
Survei: 32 Persen CEO Indonesia Klaim Perusahaannya Terapkan Keberlanjutan
Swasta
Kemenhut: Gelondongan Terbawa Banjir Berasal dari Pohon Lapuk dan Kemungkinan 'Illegal Logging'
Kemenhut: Gelondongan Terbawa Banjir Berasal dari Pohon Lapuk dan Kemungkinan "Illegal Logging"
Pemerintah
Ironi Banjir Besar di Sumatera, Saat Cuaca Ekstrem Bertemu Alih Fungsi Lahan
Ironi Banjir Besar di Sumatera, Saat Cuaca Ekstrem Bertemu Alih Fungsi Lahan
Pemerintah
ADB: Asia Perlu 1,7 Triliun Dollar AS Per Tahun untuk Respons Perubahan Iklim
ADB: Asia Perlu 1,7 Triliun Dollar AS Per Tahun untuk Respons Perubahan Iklim
LSM/Figur
Kemenhut Ancam Pidanakan Pihak yang Tak Serahkan Lahan TN Tesso Nilo
Kemenhut Ancam Pidanakan Pihak yang Tak Serahkan Lahan TN Tesso Nilo
Pemerintah
Kasus Campak Global Naik, 30 Juta Anak Tak Dapat Vaksin
Kasus Campak Global Naik, 30 Juta Anak Tak Dapat Vaksin
Pemerintah
Viral Kayu Gelondongan Hanyut Saat Banjir, Kemenhut Telusuri Asalnya
Viral Kayu Gelondongan Hanyut Saat Banjir, Kemenhut Telusuri Asalnya
Pemerintah
Menundukkan Etno-Egoisme dalam Perjuangan Ekologis
Menundukkan Etno-Egoisme dalam Perjuangan Ekologis
Pemerintah
Banjir di Sumatera, Tutupan Hutan Kian Berkurang akibat Alih Fungsi Lahan
Banjir di Sumatera, Tutupan Hutan Kian Berkurang akibat Alih Fungsi Lahan
Pemerintah
Ketimpangan Struktur Penguasaan Tanah jadi Akar Konflik Agraria di Indonesia
Ketimpangan Struktur Penguasaan Tanah jadi Akar Konflik Agraria di Indonesia
LSM/Figur
Pemerintah Diminta Revisi Peta Kawasan Hutan yang Sebabkan Konflik Agraria
Pemerintah Diminta Revisi Peta Kawasan Hutan yang Sebabkan Konflik Agraria
Pemerintah
Wamenhut Bantah Banjir di Sumatera karena Proyek Food Estate
Wamenhut Bantah Banjir di Sumatera karena Proyek Food Estate
Pemerintah
Nihil Insentif, RI Tak Bisa Adopsi EPR Model Eropa
Nihil Insentif, RI Tak Bisa Adopsi EPR Model Eropa
Swasta
Banyak Kapal Masih Cemari Lingkungan Meski Aturan Ketat
Banyak Kapal Masih Cemari Lingkungan Meski Aturan Ketat
LSM/Figur
Agincourt Kerahkan Bantuan untuk Tangani Dampak Banjir di Tapanuli
Agincourt Kerahkan Bantuan untuk Tangani Dampak Banjir di Tapanuli
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau