Percepat Pembangunan di Papua, RIPPP dan SIPPP Resmi Meluncur

KOMPAS.com - Pemerintah meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041 dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP).

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan, peluncuran RIPPP dan SIPPP menjadi momentum penting yang dapat menjadi bagian dalam sejarah perjalanan pembangunan Papua dan juga menjadi penentu bagi kemajuan Papua di masa mendatang.

Menurut Ma’ruf, sebagai platform terpadu percepatan pembangunan Papua, RIPPP 2022-2041 dan SIPPP menjadi kompas pembangunan jangka panjang wilayah Papua.

“Ini adalah momentum penting yang dapat menjadi bagian dalam sejarah perjalanan pembangunan Papua dan juga menjadi penentu bagi kemajuan Papua di masa yang akan datang,” ujar Wapres Ma'ruf dalam peluncuran RIPPP dan SIPPP di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (7/6/2024).

Baca juga: Kabar Baik, Tanah Adat Knasaimos di Papua Resmi Diakui Bupati Sorong Selatan

Pembangunan Papua merupakan prioritas utama, sejalan dengan komitmen pemerintah. 

"Pembangunan Papua telah menjadi prioritas utama, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang bersifat Indonesia sentris guna mengurangi ketimpangan antarwilayah," imbuhnya.

Kebijakan dan strategi pembangunan Papua terus didorong demi menguatkan peran pemerintah daerah otonom baru dalam meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua (OAP), salah satunya melalui penguatan regulasi.

Adapun peluncuran ini diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama Sekretariat Wakil Presiden RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. 

Percepat pembangunan di Papua

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah telah menyusun RIPPP Tahun 2022-2041 sebagai payung hukum dan pedoman dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pengendalian percepatan pembangunan di Papua. 

“Peluncuran RIPPP 2022–2041 dan SIPPP merupakan tahapan penting pembangunan Papua. Dengan diluncurkannya dokumen tersebut, kami memperkenalkan arah pembangunan jangka panjang wilayah Papua,” papar Suharso.

RIPPP hadir membawa semangat dan terobosan baru dalam mewujudkan akselerasi pembangunan selama 20 tahun ke depan.

Baca juga: IAL Kantongi Konsesi Kebun Sawit Separuh Luas Jakarta, Suku Awyu dan Moi Gugat Pemprov Papua

RIPPP memuat arah besar percepatan pembangunan di Papua yang bersifat terobosan, dengan menekankan pentingnya fokus perhatian terhadap upaya pengembangan masyarakat Papua.

Secara filosofis, RIPPP menjabarkan tujuan dan cita-cita pembangunan di dalam UUD 1945 yang disinergikan dengan Visi Indonesia Emas 2045 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (Sustainable Development Goals/SDGs).

Adapun RIPPP mengandung visi “Terwujudnya Papua mandiri, adil, dan sejahtera”. Sementara dari segi misi, RIPPP membawa misi tematik berupa Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

“Dokumen ini menetapkan arah besar untuk mempercepat pembangunan di Papua dengan pendekatan inovatif, yang menitikberatkan pada peningkatan kapasitas dan daya saing Orang Asli Papua (OAP). Hal ini bertujuan agar OAP dapat bersaing dan berhasil mengembangkan ekonomi mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka,” jelas dia.

Anggota Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya Otto Ihalauw menyampaikan, RIPPP perlu ditindaklanjuti sekaligus dikawal.

Hal ini bukan perkara mudah, mengingat tak sedikit masyarakat yang bersikap skeptis.

Baca juga: Literasi Papua Terendah di Indonesia, 30 Persen Siswa SD Belum Bisa Baca

“Tugas kami selaraskan RIPPP ke tingkat daerah melalui musrembang. Meskipun, bicara tentang musrembang, orang di kampung merasa sedih karena sering mendapati pelaksanaan dan penganggaran tidaklah tepat,” tuturnya.

Salah satu tantangan laten yang ada ialah ketimpangan antarwilayah. Bappenas memastikan, isu ini telah menjadi perhatian utama di dalam pembuatan kebijakan dan strategi pembangunan, sesuai dengan komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Dengan demikian, Orang Asli Papua (OAP) diharapkan dapat berdaya saing dan mampu mengembangkan ekonomi, serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Hal ini diharapkan bisa membawa perubahan bagi OAP di berbagai bidang kehidupan baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional.